Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

The two legal systems are the Continental European legal system and Anglo American, Quizzes of Law

Common Law adalah hukum yang berdasarkan kebiasaan/adat (customs) atau berdasarkan putusan hakim (judge made law) yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia serta sebagian besar negara-negara persemakmuran. Persemakmuran atau Negara-Negara Persemakmuran atau dalam Bahasa Inggris Common Wealth of Nations atau The Common Wealt merupakan suatu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat.

Typology: Quizzes

2020/2021

Available from 12/27/2021

risaahwang
risaahwang 🇮🇩

15 documents

1 / 4

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Anissa Marisa
01S2HM001
Dr Yoyon M Darusman, S.H., M.H.
The legal system or commonly referred to as the legal tradition, has a wealth of scientific
treasures that can be examined in more depth through a holistic and comprehensive
comparative process. Exactly, the comparison of the legal system must accommodate at least
two legal systems that are widely used by countries in the world today. The two legal systems
are the Continental European legal system and Anglo American
Persemakmuran atau Negara-Negara Persemakmuran atau dalam Bahasa Inggris Common
Wealth of Nations atau The Common Wealt merupakan suatu persatuan secara sukarela yang
melibatkan negara-negara berdaulat yang didirikan atau pernah dijajah oleh pihak Inggris
Britania Raya.
Kata Anglo Saxon berasal dari nama bangsa yaitu Angel-Sakson yang pernah menyerang
Inggris kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia, William. Nama Anglo Saxon sudah
digunakan sejak abad ke-18 untuk menyebut penduduk Britania Raya, yaitu suku Anglia,
Saks, dan Yut.
Common Law adalah hukum yang berdasarkan kebiasaan/adat (customs) atau berdasarkan
putusan hakim (judge made law) yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika
Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia serta sebagian besar negara-negara
persemakmuran dan sebagainya.
Sistem Hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada
yurispudensi. Yurispudensi merupakan keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian
menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.
Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan
dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Dibentuk melalui lembaga peradilan dengan
sistem jurispudensi dianggap lebih baik, agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan
manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan,
Kanada, dan Amerika Serikat. Selain negara itu, beberapa negara juga menerapkan
sistem Anglo Saxon bersama dengan hukum adat dan hukum agama, seperti Pakistan, India,
dan Nigeria. Putusan hakim merupakan sumber hukum dalam sistem Hukum Anglo Saxon.
Dalam sistem ini, peran hakim sangat luas. Fungsi hakim tidak hanya menetapkan dan
menafsirkan peraturan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat.
Mazhab hukum Anglo Saxon dan konsep hukum memiliki hubungan yang sangat erat
mengingat perkembangan konsep hukum common law berawal di wilayah Kerajaan Inggris
dan beberapa negara lainnya. Konsep hukum common aw dalam praktek negara-negara bersifat
realisme empiris, artinya bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma hukum
tertulis, akan tetapi terdapat pertimbangan-pertimbangan lain dalam menerapkan hukum.
pf3
pf4

Partial preview of the text

Download The two legal systems are the Continental European legal system and Anglo American and more Quizzes Law in PDF only on Docsity!

01S2HM

Dr Yoyon M Darusman, S.H., M.H. “The legal system or commonly referred to as the legal tradition, has a wealth of scientific treasures that can be examined in more depth through a holistic and comprehensive comparative process. Exactly, the comparison of the legal system must accommodate at least two legal systems that are widely used by countries in the world today. The two legal systems are the Continental European legal system and Anglo American” Persemakmuran atau Negara-Negara Persemakmuran atau dalam Bahasa Inggris Common Wealth of Nations atau The Common Wealt merupakan suatu persatuan secara sukarela yang melibatkan negara-negara berdaulat yang didirikan atau pernah dijajah oleh pihak Inggris Britania Raya. Kata Anglo Saxon berasal dari nama bangsa yaitu Angel-Sakson yang pernah menyerang Inggris kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia, William. Nama Anglo Saxon sudah digunakan sejak abad ke-18 untuk menyebut penduduk Britania Raya, yaitu suku Anglia, Saks, dan Yut. Common Law adalah hukum yang berdasarkan kebiasaan/adat (customs) atau berdasarkan putusan hakim (judge made law) yang dianut oleh negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Singapura, Malaysia serta sebagian besar negara-negara persemakmuran dan sebagainya. Sistem Hukum Anglo Saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi. Yurispudensi merupakan keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Dibentuk melalui lembaga peradilan dengan sistem jurispudensi dianggap lebih baik, agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Selain negara itu, beberapa negara juga menerapkan sistem Anglo Saxon bersama dengan hukum adat dan hukum agama, seperti Pakistan, India, dan Nigeria. Putusan hakim merupakan sumber hukum dalam sistem Hukum Anglo Saxon. Dalam sistem ini, peran hakim sangat luas. Fungsi hakim tidak hanya menetapkan dan menafsirkan peraturan hukum, tetapi juga membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Mazhab hukum Anglo Saxon dan konsep hukum memiliki hubungan yang sangat erat mengingat perkembangan konsep hukum common law berawal di wilayah Kerajaan Inggris dan beberapa negara lainnya. Konsep hukum common aw dalam praktek negara-negara bersifat realisme empiris, artinya bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma hukum tertulis, akan tetapi terdapat pertimbangan-pertimbangan lain dalam menerapkan hukum.

01S2HM

Dr Yoyon M Darusman, S.H., M.H. Di mana pada awal abad ini muncul tuntutan adanya teori hukum lain yang mendeskripsikan apa yang nyatanya dilakukan orang dan apa yang seharusnya dilakukan orang, sebagai suatu fenomena alam fisik. Melalui observasi kehidupan sosial yang nyata seseorang dapat menentukan suatu sistem aturan yang mengambarkan perbuatan nyata manusia sebagai fenomena dari hukum. Sistem hukum Anglo Amerika atau common law system diterapkan dan mulai berkembang sejak abad ke-16 di negara Inggris. Di dukung keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial yang terus menerus, sistem hukum ini dengan pesat berkembang hingga di luar wilayah Inggris, seperti di Kanada, Amerika, dan negara negara bekas koloni Inggris (negara persemakmuran/commonwealth).18 Dalam sistem ini tidak dikenal sumber hukum baku seperti halnya di Civil law. Sumber hukum tertinggi hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan / telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut common law system atau unwritten law (hukum tidak tertulis). Sejarah hukum common law dimulai dari tahun 1066 ketika sistem pemerintahan di Inggris bersifat feodalistis, dengan melakukan pembagian wilayah yang dikuasakan ke tangan Lord dan rakyat harus menyewanya kepada Lord tersebut. Kekuasaan Lord yang semakin besar menyebabkan ia dapat membentuk pengadilan sendiri yang dinamakan dengan minoral court. Pengadilan ini menjalankan tugasnya berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang ditetapkan oleh Lord sendiri. Akibatnya muncul kesewenangan dan berbagai penyelewengan yang juga melahirkan pemberontakan-pemberontakan hingga akhirnya tercium oleh Raja Henry II (1154-1180). Kerajaan Inggris lantas berinisiatif mengambil beberapa kebijaksanaan, yaitu :

  1. Disusunnya suatu kitab yang memuat hukum Inggris pada waktu itu. Agar mendapatkan kepastian hukum kitab tersebut ditulis dalam bahasa latin oleh Glanvild chief justitior dari Henry II dengan judul Legibus Angliae;
  2. Diberlakukannya writ system, yakni surat perintah dari raja kepada tergugat agar membuktikan bahwa hak-hak dari penggugat itu tidak benar. Dengan demikian tergugat mendapat kesempatan untuk membela diri;
  3. Diadakannya sentralisasi pengadilan (Royal Court) yang tidak lagi mendasarkan pada hukum kebiasaan setempat melainkan pada Common Law, yang merupakan suatu unifikasi hukum kebiasaan yang sudah diputus oleh hakim (yurisprudensi). Hal ini menjadi langkah besar bagi kemajuan hukum di Inggris pada masa itu. Akibat banyaknya perkara dan keterbatasan Royal Court dan sistem writ dalam mengadili, maka penduduk Inggris kemudian mencari keadilan kepada pimpinan gereja atau Lord of chancellor. Pengadilan yang dilakukan oleh pimpinan gereja menurut sistem hukum Inggris tidaklah bertentangan, karena pada saat itu pengadilan Royal Court didasarkan pada common law dan hakim-hakimnya bertindak atas nama raja (fons iustitiae atau raja selaku sumber keadilan dan kelayakan).

01S2HM

Dr Yoyon M Darusman, S.H., M.H. Dalam waktu, aturan, yang dikenal sebagai stare decisis (juga dikenal sebagai preseden) dikembangkan, dimana hakim akan terikat untuk mengikuti keputusan hakim sebelumnya, dia diperlukan untuk mengadopsi interpretasi sebelumnya hakim hukum dan menerapkan prinsip- prinsip yang sama diumumkan oleh hakim sebelumnya jika dua kasus harus fakta mirip satu sama lain. Setelah hakim mulai menganggap keputusan masing-masing menjadi preseden yang mengikat, sistem pra-Norman dari adat istiadat setempat dan hukum yang berbeda-beda di setiap wilayah digantikan oleh sistem yang (setidaknya dalam teori, meskipun tidak selalu dalam prakteknya) umum di seluruh keseluruhan negara, maka nama "common law."21 Pada perkembangan modern, hukum Inggris juga menciptakan ketentuan pengadilan tertulis prerogatif (certiorari, mandamus dan Prohibition) yang memungkinkan diajukannya keberatan terhadap keputusan administratif dari organ dan pejabat negara, yang dengan demikian tidak perlu menciptakan suatu pengadilan administratif tersendiri. Di Amerika, orang-orang Inggris yang pertama kali membawa hukum common law dikarenakan mereka menggunakan hukum yang paling akrab dengan mereka. Pada saat itu, banding dari pengadilan koloni masih tetap ditujukan ke London, tetapi pengadilan gereja tidak pernah didirikan di koloni orang Inggris di Amerika. Sampai dengan tahun 1776, sistem common law Inggris masih menjadi dasar dari sistem hukum di 13 koloni di Amerika. Namun, prinsip common law Inggris hanya diaplikasikan hanya apabila tidak bertentangan dengan kondisi konstitusional, politik atau geografis dari negara bagian yang baru. Meskipun Amerika Serikat dan kebanyakan negara persemakmuran mewarisi tradisi common law dari sistem hukum Inggris, hukum Amerika cenderung unik dalam banyak hal. Ini disebabkan karena sistem hukum Amerika terputus dari sistem hukum Britania akibat revolusi kemerdekaan dan setelah itu ia berkembang secara mandiri dari sistem hukum Persemakmuran Britania. Oleh karena itu, apabila kita mencoba menelusuri perkembangan prinsip-prinsip common law yang tradisional dibuat oleh para hakim, artinya, sejumlah kecil hukum yang belum dibatalkan oleh hukum-hukum yang lebih baru, maka peradilan peradilan Amerika akan melihat kepada kasus-kasus di Britania hanya sampai ke awal abad ke-19. Pengadilan-pengadilan dari berbagai negara Persemakmuran seringkali saling mempengaruhi sesamanya melalui keputusan-keputusan yang diambilnya. Bahkan, pengadilan-pengadilan Amerika jarang sekali mengikuti keputusan-keputusan Persemakmuran pasca-revolusi kecuali apabila tidak ada keputusan yang diambil di Amerika mengenai masalah terkait, fakta-fakta dan hukum yang dimaksud hampir identik, dan alasannya dianggap sangat meyakinkan. Kasus- kasus Amerika yang paling awal, bahkan setelah revolusi, seringkali mengutip kasus-kasus Britania yang sezaman, tetapi kutipan-kutipan seperti itu perlahan-lahan menghilang pada abad ke-19 ketika pengadilan-pengadilan Amerika mengembangkan prinsip-prinsipnya sendiri untuk memecahkan masalah-masalah hukum bangsa Amerika.