Nama : Salsabila Khaerina
NIM : 190221100171
Kelas : AMSP D
Resume
Standar Pelayanan Publik dan Penentuan Harga Pelayanan Publik
Pelayanan Publik
Menurut Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor
63/KEP/ M.PAN/7/2003 pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal
ini, yang dimaksud penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah yang meliputi:
a) Satuan kerja/satuan organisasi Kementerian
b) Departemen
c) Lembaga Pemerintah Non Departemen
d) Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, misalnya: sekretariat dewan
(Setwan), sekretariat negara (Setneg), dan sebagainya
e) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
f) Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
g) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
h) Instansi Pemerintah lainnya, baik Pusat maupun Daerah termasuk dinas-dinas dan
badan.
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab untuk
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka menciptakan
kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, meskipun kewajiban pemberian pelayanan publik terletak pada pemerintah,
pelayanan publik juga dapat diberikan oleh pihak swasta dan pihak ketiga, yaitu organisasi
nonprofit, relawan (volunteer), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Jika penyelenggaraan
pelayanan publik tertentu diserahkan kepada swasta atau pihak ketiga, maka yang terpenting
dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan regulasi, jaminan keamanan, kepastian hukum,
dan lingkungan yang kondusif. (Mahmudi,2015)
