Download Protection of Human Rights”, “Legality of Law”,”Equality Before the Law” and more Quizzes Law in PDF only on Docsity!
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum A. Perlindungan Hak Azasi Manusia (Protection of Human Rights) Wacana perlindungan hak asasi manusia (HAM) selalu berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan berbangsa/bernegara oleh pemerintah (penguasa) dapat dikatakan memerhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan adalah tersedianya beberapa instrumen termasuk institusi dalam suatu negara yang dikategorikan menghargai dan melindungi HAM. Termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang secara tegas disebutkan dalam konstitusinya atau UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa Indonesia sebagai negara hukum.^1 Persoalan HAM merupakan persoalan universal yang tidak dibatasi oleh sekat- sekat wilayah, sehingga setiap negara harus memberikan perlindungan HAM melalui pembentukan berbagai instrumen dan institusi yang memberikan jaminan perlindungan HAM tersebut. Indonesia sebagai negara hukum dalam era reformasi pasca rezim orde baru telah membuat berbagai instrumen dan institusi hukum perlindungan dan penegakan HAM. Hal ini dapat dilihat mulai dari hasil perubahan atau amandemen UUD 1945 yang secara tegas mengatur dalam bab tersendiri tentang prinsip perlindungan HAM. Sebelumnya akan diuraikan pengertian dan ruang lingkup HAM. Sebagaimana pendefenisian hukum yang selalu menimbulkan perbedaan pendapat, sehingga belum ada kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pakar untuk dijadikan standar universal. Para pakar hanya memberikan pengertian sesuai dengan aliran pemikiran yang dianutnya. Oleh karena itu dalam literatur ilmu hukum ditemukan pengertian hukum yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang aliran pemikiran tersebut. Begitu pula pengertian tentang HAM. (^1) Jawahir Thontowi, 2002. Hukum Internasional di Indonesia (Dinamika dan Implementasinya dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan). Madyan Press, Yogyakarta.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Ruang lingkup pengertian HAM sangat luas, karena persoalan HAM tidak dibatasi oleh sekat-sekat suku, agama, dan ras. Termasuk sekat wilayah negara, sosial, politik, dan hukum, karena HAM adalah hak yang asasi diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada manusia tanpa melihat adanya sekat atau perbedaan tersebut. Itulah sebabnya The Universal Declaration of Human Right atau deklarasi universal HAM (DUHAM) merupakan Pernyataan tentang HAM se-dunia yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 1948 dalam awal deklarasinya disebutkan bahwa: Pernyataan Umum tentang HAM ini sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara. Tujuannya agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat senantiasa berusaha untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan dengan jalan mengambil tindakan progresif yang bersifat nasional dan internasional. Konsep HAM juga dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman yang berkembang di setiap negara. Hak asasi manusia berdasarkan pemahaman liberal yang banyak dianut oleh negara Barat, seperti Amerika Serikat, merupakan konsep sebagai reaksi keras terhadap sistem pemerintahan yang bersifat absolut ketika itu (sebelum Deklarasi Amerika tahun 1776). Dalam proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat tersebut sangat jelas ditegaskan untuk menjunjung tinggi hak- hak individu (kemerdekaan dan pemilikan). Berbeda dengan konsep HAM menurut paham Sosialis yang menekankan makna HAM pada hak-hak kemasyarakatan. Konsep ini jelas mendahulukan kepentingan ekonomi atau kesejahteraan dibanding nilai kebebasan.^2 (^2) Fadli Andi Natsif. 2006, Prahara Trisakti dan Semanggi. Analisis Sosio-Yuridis Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. to ACCAe, Makassar.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Asas legalitas tidak lagi di pahami seperti pada saat pembentukan asas ini yang di latarbelakangi runtuhnya absolutisme Raja namun di pahami sesuai dengan konteks kekinian dimana asas legalitas ini berlaku. Pemahaman mengenai apa itu asas legalitas sebenarnya sudah terdapat kesamaan pendapat di antara para ahli hukum pidana yang menyebutkan tidak ada satu perbuatan yang dapat dikenakan pidana tanpa ada satu peraturan perundang-undangan pidana dahulu yang mengatur sebelum perbuatan itu di lakukan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana memaknai kata lege di dalam
nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale, Apakah harus di pahami
secara formill sebagai undang-undang atau perundang-undangan? Apakah harus di pahami secara materiil sebagai hukum yang hidup di masyarakat dengan mengabaikan perundang-undangan yang ada karena tidak memberikan dasar hukum yang jelas pada satu kasus? Untuk menjawab pertanyaan ini sangat penting untuk di bahas asas legalitas secara historis filosofis, mulai dari sejarah asas legalitas, perkembangan pemahaman makna asas legalitas, makna asas legalitas di dalam Hukum Pidana Indonesia.^4 (^4) Prodjodikoro, Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refka Aditama, 2003).
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum C. Adanya persamaan di hadapan hukum (equality before the law) Salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, dalam penegakan hukum semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada istilah tebang pilih dalam penegakannya atau bahkan kebal terhadap hukum. Sehingga siapapun yang melanggar hukum, baik itu raja maupun rakyat biasa harus dipersamakan penegakannya dalam hukum.
Equality before the law adalah asas persamaan di hadapan hukum, dimana
didalamnya terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap Individu. Asas ini tertuang di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
Equality before the law adalah asas persamaan di hadapan hukum. Asas Equality
Before The Law merupakan salah satu konsep negara hukum selain supremasi
hukum dan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi manusia tertuang dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.^5 (^5) Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitan Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979).
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Di dalam dokumen international yaitu Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, tentang asas persamaan kedudukan di dalam hukum (APKDH) dapat
dibaca melalui pasal 6 yang menyatakan “ Every has the right to recognition
everywhere as a person before the law”.
Konsep Equality before the law telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan
tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air, prinsip ini berarti persamaan di hadapan hukum adalah untuk perkara (tindak pidana) yang sama. Dalam kenyataan, biasanya tidak ada perlakuan yang sama dan itu menyebabkan hak-
hak Individu dalam memperoleh keadilan terabaikan. Dalam Konsep equality before
the law, hakim harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang di pengadilan atau
biasa disebut sebagai prinsip audi et alteram partem.^7
Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah
norma yang melindungi hak asasi warga negara. “Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara.”
Teori equality before the law menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak
dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Namun
menegakkan equality before the law bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan
yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis.^8 (^7) Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektf Pembaharuan, (Malang: UMM Press, 2012). (^8) Yuherawan, Deni Setyo Bagus, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana; Sejarah Asas Legalitas dan gagasan Pembaharuan Filosofs Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2014).
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum D. Peradilan administrasi dalam perselisihan (Justice of Administration), (PTUN). Peradilan tata usaha negara adalah lingkungan peradilan yang dibentuk dengan tujuan menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum. Apa yang dimaksud peradilan tata usaha negara? Secara umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau PERATUN merupakan lingkungan peradilan dibentuk dengan tanda disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 19. Peradilan tata usaha negara menjadi lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung (MA) yang membantu menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN).^9 Penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip- prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan aparatur penyelenggara pemerintahan dengan demikian harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum, dan tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan aparatur penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Pengawasan terhadap Keputusan Pemerintahan merupakan pengujian apakah setiap individu yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan peradilan administrasi yang independen. Karena itu, sistem, proses dan prosedur penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan negara dan pembangunan harus diatur oleh produk hukum. (^9) Lotulung, Paulus Effendie. Perspektif Fungsi Mahkamah Agung ke Depan. Ulasan Bedah Buku, tanggal 23 Januari 2001.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan Kapabilitas atau kewenangan mengadili. Pengadilan TUN mempunyai Kapabilitas menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004.
- Kapabilitas Peradilan Tata Usaha Negara Kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kapabilitas relatif dan Kapabilitas absolut. Kapabilitas relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan Kapabilitas absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.^11 a. Kapabilitas Relatif Kapabilitas relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pada prinsipnya gugatan diajukan ke pengadilan TUN di tempat kedudukan Tergugat sedangkan yang bersifat eksepsional di Pengadilan TUN tempat kedudukan Penggugat diatur kemudian setelah ada Peraturan Pemerintah, akan tetapi sampai sekarang ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum ada sehingga belum dapat diterapkan. (^11) Soemantri, Sri. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni, 1992.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum b. Kapabilitas Absolut Kapabilitas absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) Yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN.
- Keputusan tentang Perijinan Menurut yuridis suatu ijin adalah adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah (Badan/Pejabat TUN) kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan aktivitas tertentu.
- Keputusan tentang Status Hukum, Hak dan Kewajiban a. Status hukum perorangan atau Badan Hukum Perdata, misalkan: akta kelahiran, akta kematian, akta pendirian/pembubaran badan hukum, KTP, Ijazah, Sertifikat (Tanda Lulus Ujian),dsb); b. Hak/ Kewajiban perorangan atau Badan Hukum Perdata terhadap suatu barang untuk jasa, misalkan: pemberian/pencabutan hak atas tanah, hak untuk melakukan pekerjaan, dsb).
- Keputusan tentang Kepegawaian a. Keputusan tentang mutasi PNS, dimana pegawai yag dimutasi keberatan karena merasa dirugikan, menghambat karier atau karena mutasi itu dianggap hukuman disiplin terselubung; b. Keputusan tentang hukuman disiplin PNS, dimana pegawai yang bersangkutan menganggap hukuman itu tidak sesuai prosedur atau tidak adil; c. Keputusan tentang pemberhentian PNS, misalnya dalam rangka perampingan pegawai atau likuidasi suatu instansi,dsb. Akan tetapi Kapabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara.^12 (^12) Sugitario, Eko dan Tjondro Tirtamulia. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Surabaya: Brilian Internasional, 2012.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum KESIMPULAN Uraian konsep negara hukum erat kaitannya dengan pembahasan tentang perlindungan hukum dan konsep HAM, bahkan substansi negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan hukum terhadap HAM. Itulah sebabnya Indonesia selain menyatakan secara tegas dalam UUD 1945 bahwa merupakan negara hukum juga hasil amandemen terhadap UUD 1945 yang kedua telah mengatur secara rinci tentang perlindungan HAM dalam Bab XA. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam konsep negara hukum yaitu meliputi: pengakuan dan perlindungan HAM, negara berdasarkan teori trias politica, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan UU, ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad), kepastian hukum, persamaan, demokrasi, dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Begitu pun yang dikemukakan oleh Frederick Julius Stahl23 bahwa suatu negara hukum formal harus memenuhi empat unsur penting, yaitu: Adanya perlindungan terhadap HAM; Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan; Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; Adanya peradilan tata usaha negara. Secara operasional konsep perlindungan hukum dapat diartikan tersedianya instrumen hukum baik materil, mau pun formil yang dapat digunakan oleh negara dan warga masyarakat untuk menyelesaikan setiap kasus yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Konsep perlindungan hukum lebih lanjut dapat dibedakan atas dua macam, yaitu: perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Tujuan perlindungan hukum yang preventif adalah untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Konsep perlindungan hukum ini ditekankan pada persoalan administrasi negara, karena dikatakan adanya perlindungan hukum yang preventif ini sehingga pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan diskresi. Kemudian kalau sudah ada penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum, maka sudah termasuk kategori perlindungan hukum yang represif. Asas Legalitas adalah salah satu bagian terpentng dari undang-undang, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai flosofs yang mendasari rumusan pasal demi pasal. Rumusan Asas Legalitas yang tepat berart jaminan keadilan hukum. Oleh karena itu, Asas Legalitas sangat menentukan dalam membentuk sistem hukum Nasional yang kuat, efsien, responsif, dan progresif karena posisi KUHP yang sangat strategis dalam hirarki perundang-undangan Nasional, khususnya dalam rangka menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Terkait dengan pemikiran ini, maka ide pembaharuan yang ditawarkan adalah rumusan KUHP dengan pendekatan simpel, efsien, dan efektf tanpa mengesampingkan karakter feksibel dan progresif. Menggunakan Hukum Pidana Islam sebagai inspirasi, rumusan KUHP nantnya sebaiknya menggunakan model klasifkasi tndak pidana yang sederhana namun komprehensif mencakup semua bentuk kejahatan, baik yang bersifat privat maupun publik.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Kapabilitas Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia masih sangat relatif kecil. Yaitu hanya terhadap Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Badan/ Pejabat TUN yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, hal mana dibatasi pula baik oleh Undang-Undang Peratun itu sendiri, lahirnya Undang- Undang baru maupun Yurisprudensi MA RI. Peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Pemerintahan Pemerintahan, haruslah segera ditindaklanjuti pula dengan harmonisasi terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Peratun, sehingga Kapabilitas Peradilan TUN di masa yang akan datang tidak hanya terbatas terhadap Keputusan TUN saja melainkan meliputi pula semua perbuatan Badan/ Pejabat TUN yang didasarkan pada hukum publik yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata bahkan termasuk pula kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata tersebut.
