Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi konsumen, Slides of Law

Download Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi konsumen and more Slides Law in PDF only on Docsity!

Perlindingan

konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perangkat hukum

yang akan diciptakan untuk dapat melindungi hak konsumen. yang

diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

Contoh : penggunaan formalin pada ikan asin atau bakso yang

dapat merugikan kesehatan

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang/jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak- haknya sebagai konsumen;.
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen

Pihak-pihak yang Terkait

dalam Perlindungan Konsumen

1.Konsumen

2. Pelaku Usaha

(1) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; (2) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; (3) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; (4) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Sedangkan kewajiban konsumen sebagaimana ditentukan dalam

pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah :

Pelaku Usaha

Adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum

maupun bukan badan hukum, baik sendiri maupun sama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Hak pelaku usaha dalam kaitannya dengan

perlindungan konsumen :

hak untuk menerima pembayaran.

hak untuk mendapatkan perlindungan

hak untuk melakukan pembelaan diri

hak untuk rehabilitasi nama baik.

hak -hak yang diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan lainnya.

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. tidak sesuai dengan berat bersih. Tidak sesuai dengan ukuran. tidak sesuai dengan kondisi. tidak sesuai dengan mutu. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.

Larangan bagi Pelaku Usaha tersebut ditentukan mulai Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang- Undang Perlindungan Konsumen : (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang :

Sengketa Konsumen

Adalah setiap perselisihan antara konsumen dengan penyedia produk konsumen (barang dan jasa

konsumen) dalam hubungan hukum satu sama lain, mengenai produk konsumen tertentu.

8. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal.
9. tidak memasang label penjelasan barang.
10. tidak mencantumkan informasi petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi danpangan yang rusak. (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. (5) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar,dan/atau seolah-olah: a. barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu. b. barang tersebut dalam keadaan baik atau baru. c. barang dan jasa tersebut telah mendapatkan sponsor, persetujuan, perlengkapan tentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu.

Selanjutnya mulai Pasal 10 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, pelaku usaha tidak diperkenankan untuk

melakukan hal-hal sebagai berikut.

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat

pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

a. harga atau tarif suatu barang dan jasa;

b. kegunaan suatu barang dan jasa;

c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang danjasa;

d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

e. bahaya penggunaan barang dan jasa.

(2) Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang,

dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan:

a. menyatakan barang / tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;

b. menyatakan barang / jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;

c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk

menjual barang lain;

d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu /jumlah yang cukup dengan maksud

menjual barang yang lain;

e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan

maksud menjual jasa yang lain;

f. menaikkan harga atau tarif barang / jasa sebelum melakukan obral.

(6) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, tidak

diperkenankan atau dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;

b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

(7) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan

dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik

maupun psikis terhadap konsumen.

(8) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :

a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang

dijanjikan;

b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan.

(9) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas,bahan, kegunaan dan harga barang

dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang / jasa;

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan jasa; memuat informasi yang keliru, salah,

atau tidak tepat mengenai barang dan jasa;

c. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang /jasa;

d. mengeksploitasi kejadian seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang

bersangkutan;

e. melanggar etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.