Download Regulations & Evaluation of Local Govt. in Sukabumi: Changes in Peraturan Daerah & Dept. R and more Schemes and Mind Maps Public Policy in PDF only on Docsity!
BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi; b. bahwa berkenaan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan pada Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Mengingat …
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
- sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Peraturan Pemerinta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan …
Pasal 4 Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi: a. Sekretariat Daerah Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif; b. Sekretariat DPRD Tipe A, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; c. Inspektorat Tipe A, menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah; d. Dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, terdiri dari :
- Dinas Tipe A meliputi : a) Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; b) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; c) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; d) Dinas Pekerjaan Umum, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. e) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; f) Dinas Ketahanan Pangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; g) Dinas Lingkungan Hidup yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan sub urusan pekerjaan umum bidang persampahan; h) Dinas …
h) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; j) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; k) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian; l) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang energi sumber daya mineral; m) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan, meliputi izin dan non izin. n) Dinas Arsip dan Perpustakaan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; o) Dinas Pariwisata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
- Dinas Tipe B meliputi : a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta sub urusan pekerjaan umum bidang bangunan; b) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; c) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d) Dinas …
c) Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan fungsi keuangan di bidang pajak daerah; d) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi kepegawaian dan fungsi pendidikan dan pelatihan. e) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan Pemerintahan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik. f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan penanggulangan bencana daerah.
- Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 (1) Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. (3) Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah. (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.
- Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, Pasal 10E dan Pasal 10F, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10A …
Pasal 10A (1) Direktur rumah sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah. Pasal 10B (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah. (2) Dalam melaksanakan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur rumah sakit Daerah memiliki tugas dan kewenangan: a. menyusun rencana kerja dan anggaran; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. menandatangani surat perintah membayar; d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya; e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya; f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan g. menetapkan …
(2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah. (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10E Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan: a. direktur rumah sakit Daerah dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. direktur rumah sakit Daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10F (1) Jenis rumah sakit Daerah terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. (2) Rumah sakit Daerah diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah. (3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah terdiri atas: a. rumah sakit umum Daerah kelas A; b. rumah sakit umum Daerah kelas B; c. rumah …
c. rumah sakit umum Daerah kelas C; dan d. rumah sakit umum Daerah kelas D. (4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah terdiri atas: a. rumah sakit khusus Daerah kelas A; dan b. rumah sakit khusus Daerah kelas B. (5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah. (6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; (2) Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Direktur rumah sakit umum daerah Kelas A dan Kelas B, dan Direktur rumah sakit khusus daerah Kelas A merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; (3) Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur rumah sakit umum daerah Kelas C, Direktur rumah sakit khusus daerah Kelas B, wakil direktur rumah sakit umum daerah Kelas A dan Kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus daerah Kelas A merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator; (4) Kepala Bidang pada Dinas/Badan, Sekretaris Kecamatan, direktur rumah sakit umum daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah, merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator; (5) Lurah …
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi. Ditetapkan di Palabuhanratu pada tanggal 28 Oktober 2021 BUPATI SUKABUMI, ttd MARWAN HAMAMI Diundangkan di Palabuhanratu pada tanggal 28 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI ttd ADE SURYAMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8/192/
