Pengertian, jenis, tujuan, dan fungsi hukum pidana | Lecture notes Criminal Law

Materi Perkuliahan 1

PENGERTIAN, JENIS, TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli diantaranya adalah:

1. Van Bemmelen

Hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, dari peraturan

umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri dan pidana

yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu.

2. Utrecht

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum

lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana.

3. Simon

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang

diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa

yang tidak menaati kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi

akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan itu untuk mengadakan (menjatuhi)

dan menjalankan pidana tersebut.

4. Van Hamel

Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu

negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang

bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar

larang-larangan tersebut.

5. Wirjono Prodjodikoro

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal

yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang

oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari

dilimpahkan.

6. Moeljatno

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu

negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang,

dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa

melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar

larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang

diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

7. S.R. Sianturi

Hukum pidana adalah dari hukim positif yang berlaku di suatu negara dengan

memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk yang memuat dasar-dasar dan

ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan dan kepada

pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bagaimana dalam hal apa

pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan serta kententuan-ketentuan

mengenai hal dan cara penyelidik, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan

pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan hukum

pidana mencakup juga hukum pidana adat, yang bertujuan mengadakan keseimbangan

di antara berbagai kepentingan atau keadilan.

Partial preview of the text

Download Pengertian, jenis, tujuan, dan fungsi hukum pidana and more Lecture notes Criminal Law in PDF only on Docsity!

Materi Perkuliahan 1 PENGERTIAN, JENIS, TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana Pengertian hukum pidana menurut beberapa ahli diantaranya adalah:

Van Bemmelen Hukum pidana terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, dari peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan itu sendiri dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan itu.
Utrecht Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya dilekatkan sanksi pidana.
Simon Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barangsiapa yang tidak menaati kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan itu untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.
Van Hamel Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larang-larangan tersebut.
Wirjono Prodjodikoro Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.
Moeljatno Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk: a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
S.R. Sianturi Hukum pidana adalah dari hukim positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bagaimana dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan serta kententuan-ketentuan mengenai hal dan cara penyelidik, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan hukum pidana mencakup juga hukum pidana adat, yang bertujuan mengadakan keseimbangan di antara berbagai kepentingan atau keadilan.

C.S.T. Kansil Hukum pidana adalah suatu hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hukum pidana adalah aturan yang menentukan dasar-dasar negara untuk:

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, bagian hukum pidana yang pertama ini disebut dengan tindak pidana. Sumber pokoknya terdapat di dalam Buku II dan III KUHP.
Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Bagian ini dapat disebut sebagai asas-asas umum hukum pidana. Sumber Buku I KUHP.
Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Bagian hukum pidana yang ketiga bisa disebut sebagai hukum acara pidana. Sumber utamanya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Jenis-jenis Hukum Pidana Hukum pidana dapat dibagi atau dibedakan atas dasar sebagai berikut:

Hukum pidana dalam arti objektif ( ius poenale ) dan hukum pidana dalam arti subjektif ( ius poeniendi ); a. Ius poenale adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila dilanggar dinacam dengan hukuman. Ius poenale ini dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Hukum pidana materiil (hukum pidana in abstrakto ), dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam. Ditemui terutama di dalam KUHP yang berisi: perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ( strafbare-feiten ), siapa-siapa yang dapat dipidana (mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana), pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang akan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU (hukum penintensier ).
Hukum pidana formil, disebut juga dengan hukum acara pidana yang berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakam haknya untuk melaksanakan hukum. b. Ius Poeniendi adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak negara untuk menghukum antara lain:
Hak untuk mengancam perbuatan dengan hukuman yang dimiliki oleh negara.
Hak untuk menjatuhkan ( straf oplegging ) diletakkan kepada alat perlengkapan negara.
Hak untuk melaksanakan hukuman ( strafuit veering ) diletakkan pada alat perlengkapan negara yakni melaksanakan elsekusi hukuman. Hubungan antara hukum pidana subjektif dan objektif ialah bahwa ius poeniendi harus berdasarkan ius poenale yaitu hak untuk mempidana itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian, negara tidak dapat menggunakan haknya

Berdasarkan bentuknya, dapat dibedakan antara hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat) Hukum pidana tertulis adalah semua jenis ketentuan hukum pidana yang dirumuskan dalam undang-undang baik yang dikodifikasikan maupun tidak. Sedangkan hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat) adalah norma hukum pidana yang hidup di dalam kelompok masyarakat tertentu walaupun tidak dirumuskan dalam undang- undang.

C. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana, antara lain: a. Membuat jera pelaku kejahatan Tujuan hukum pidana yang pertama adalah untuk membuat jera orang-orang yang pernah melakukan kejahatan. Selain itu, hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Dengan mematuhi serta menegakkan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. b. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik) c. Untuk mendidik orang yang telah/pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat (aliran modern) d. Melindungi kepentingan bersama Setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lainnya. Sehingga, tujuan hukum pidana juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan ini dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik. Sehingga dengan menegakkan hukum secara baik, manusia dapat terhindar dari berbagai ancaman di sekelilingnya. Dengan mematuhi, menegakkan, serta melaksanakan hukum yang berlaku, maka kepentingan bersama dapat terealisasikan. e. Mencegah terjadinya konflik Tujuan hukum pidana lainnya yaitu mencegah gejala-gejala sosial yang tidak sehat. Hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Selain itu, hukum juga bertujuan untuk mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan-gangguan kepentingan yang berpotensi dapat menimbulkan konflik.
Fungsi hukum pidana Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh sebab itu fungsi hukum secara umum adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Adapun fungsi hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan umum (masyaraka) terhadap perbuatan yang merugikan dengan menerapkan sanksi berupa sanksi pidana.

Pengertian, jenis, tujuan, dan fungsi hukum pidana, Lecture notes of Criminal Law

Related documents

Partial preview of the text

Download Pengertian, jenis, tujuan, dan fungsi hukum pidana and more Lecture notes Criminal Law in PDF only on Docsity!