Docsity
Log inSign up
Docsity
Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity

Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan

Guidelines and tips
Guidelines and tips
Sell on Docsity
Sell on Docsity
Log inSign up

Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity

Find documents

Prepare for your exams with the study notes shared by other students like you on Docsity

Search Store documents

The best documents sold by students who completed their studies

Search through all study resources
Docsity AINEW

Summarize your documents, ask them questions, convert them into quizzes and concept maps

Explore questions

Clear up your doubts by reading the answers to questions asked by your fellow students

Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan

Share documents
download point icon20 Points

For each uploaded document

Answer questions
download point icon5 Points

For each given answer (max 1 per day)

All the ways to get free points
Get points immediately

Choose a premium plan with all the points you need

Study Opportunities

Choose your next study program

Get in touch with the best universities in the world. Search through thousands of universities and official partners

Community

Ask the community

Ask the community for help and clear up your study doubts

University Rankings

Discover the best universities in your country according to Docsity users

Free resources

Our save-the-student-ebooks!

Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors

From our blog

Exams and Study
Go to the blog

Pengertian hukum perdata, Lecture notes of Civil Law

Universitas Pakuan (UP)Civil Law
Prof. Dinalara D Butarbutar

An overview of the concept of civil law in Indonesia. It explains the difference between public and private law and focuses on the latter. It defines civil law and its scope, and provides different definitions from various legal experts. It also discusses the structure of civil law in Indonesia, which is divided into four books. The document concludes by discussing the sources of civil law, which include the Burgelijk Wetbook (B.W) and the government. useful for students studying law in Indonesia or those interested in understanding the basics of civil law in the country.

Typology: Lecture notes

2022/2023

Available from 10/11/2023

karunia-sanusi
karunia-sanusi 🇮🇩

2 documents

1 / 10

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
HUKUM PERDATA
A. Pengertian Hukum Perdata
Pada mulanya zaman Romawi secara garis besar terdapat 2
kelompok pembagian hukum, yaitu:
1. Hukum publik adalah hukum yang menitikberatkan kepada
perlindungan hukum, yang diaturnya adalah hubungan
antara negara dan masyarakat.
2. Hukum privat adalah kumpulan hukum yang
menitikberatkan pada kepentingan individu. Hukum privat ini
biasa disebut hukum perdata atau hukum sipil.
Hukum perdata bersifat privatyang menitikberatkan
dalammengatur mengenai hubungan antara orang perorangan
(perseorangan). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam
hukum perdatahanya berdampak langsung bagi para pihak
yang terlibat.
Istilah hukum perdata pertamakali diperkenalkan oleh
Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht.
Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht
dan privatrecht. Dilihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum
Perdata dalam arti luas, meliputi hukum privat materiil, yaitu
segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan
perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan
dari pidana. Ada juga yang memakai istilah hukum sipil untuk
hukum privat materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim
dipakai sebagai lawan dari militer.
Hukum perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu
hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum
perdata materil lazim disebut hukum perdata, sedangkan
hukum perdata formil disebut hukum acara perdata, yaitu yang
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Partial preview of the text

Download Pengertian hukum perdata and more Lecture notes Civil Law in PDF only on Docsity!

HUKUM PERDATA

A. Pengertian Hukum Perdata Pada mulanya zaman Romawi secara garis besar terdapat 2 kelompok pembagian hukum, yaitu:

  1. Hukum publik adalah hukum yang menitikberatkan kepada perlindungan hukum, yang diaturnya adalah hubungan antara negara dan masyarakat.
  2. Hukum privat adalah kumpulan hukum yang menitikberatkan pada kepentingan individu. Hukum privat ini biasa disebut hukum perdata atau hukum sipil. Hukum perdata bersifat privat yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan (perseorangan). Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat. Istilah hukum perdata pertamakali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht. Disamping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civielrecht dan privatrecht. Dilihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum Perdata dalam arti luas, meliputi hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah hukum sipil untuk hukum privat materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer. Hukum perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu hukum perdata materil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materil lazim disebut hukum perdata, sedangkan hukum perdata formil disebut hukum acara perdata, yaitu yang

mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, Hukum Perdata dikenal dengan istilah Civil Law. Kata Civil berasal dari bahasa Latin yakni, Civis yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, bahwa Civil Law atau Hukum Sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis para sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi Hukum Perdata, terkadang satu sama lainnya berbeda-beda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat). Berikut pengertian hukum perdata oleh beberapa pakar hukum, yaitu:

  1. Menurut R. Subekti, dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata menyatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
  2. Menurut C.S.T. Kansil juga menerangkan mengenai definisi dari hukum perdata, yaitu: “Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.”
  3. Menurut Sri Soedewi, hukum perdata adalah: “Hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain.”
  1. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa. Jadi, subtansi yang diatur dalam hukum perdata antara lain, yaitu:
  2. Hubungan keluarga Hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga.
  3. Pergaulan masyarakat Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. Jadi berbeda dengan hukum pidana, hukum perdata sendiri bersifat privat, yang menitikberatkan dalam mengatur mengenai hubungan antara orang perorangan, dengan kata lain menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akibat dari ketentuan- ketentuan dalam hukum perdata yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hanya berdampak langsung bagi para pihak yang terlibat, dan tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum. Sedangkan pada dasarnya, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, misalnya yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki implikasi secara langsung pada masyarakat secara luas (umum), dimana apabila suatu tindak pidana dilakukan, berdampak buruk terhadap keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan ketertiban umum di masyarakat. Hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) untuk menyelesaikan suatu perkara. Karenanya, terdapat sanksi yang memaksa yang apabila

peraturannya dilanggar, yang berdampak dijatuhinya pidana pada si pelaku. B. Sistematika Hukum Perdata Sistematika Hukum Perdata menurut KUHPerdata terdiri atas 4 buku: BUKU I : Tentang orang ( van personen ) Yaitu memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga. BUKU II : Tentang benda ( van zaken ). Yaitu memuat hukum kebendaan serta hukum waris. BUKU III : Tentang perikatan ( van verbintenissen ) Yaitu memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. BUKU IV : Tentang pembuktian dan daluarsa ( van bewijs en verjaring ) (memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan- hubungan hukum). Sedangkan Sistematika Hukum Perdata menurut ilmu pengetahuan dibagi dalam 4 bagian, yaitu:

  1. Hukum Perorangan atau Badan Pribadi ( personenrecht ) Memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum),tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal (domisili) dan sebagainya.
  2. Hukum Keluarga ( familierecht )

berarti pembentuk UUD 1945 ikut menyatakan berlakunya B.W. yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

  1. Sumber Hukum Materiil Sumber hukum materiil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber dalam arti materiil adalah sumber dalam arti “tempat“ adalah Staatsblad (Stbl) atau Lembaran Negara dimana dirumusan ketentuan undang- undang Hukum Perdata dapat dibaca oleh umum. Contoh, Stbl. 1847-23 memuat B.W, L.N. 1974-1 memuat Undang- Undang Perkawinan. Keputusan Hakim (yurisprudensi) juga termasuk sumber dalam arti tempat di mana Hukum Perdata yang dibentuk hakim dapat dibaca, sehingga sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti materiil.
  2. Sumber Hukum Formal Sumber hukum formal merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Volmar membagi sumber hukum perdata menjadi 4 (empat) macam, yaitu: KUHPerdata, Traktat, Yurisprudensi dan Kebiasaan. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. Putusan

pengadilan tersebut dijadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan sengketa. Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis, yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis, umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan. Secara khusus, sumber Hukum Perdata Indonesia terulis, yaitu:

  1. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), merupakan ketentuan-ketentuan umum Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia (Stbl. 1847 No. 23, tanggal 30 April 1847, terdiri atas 36 pasal)
  2. KUHPerdata atau Burgelijk Wetboek (BW), merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848, diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi
  3. KUHD atau Wetboek van Koopandhel (WvK), yang terdiri atas 754 pasal, meliputi Buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran.
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, undang-undnag ini mencabut berlakunya Buku II KUHPerdata sepanjang mengenai hak atas tanah, kecuali hipotek.

jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

  1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur 3 (tiga) hal, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Ketentuan dalam KHI hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa di dalam Hukum Perdata terdapat juga 2 (dua) kaidah, yaitu:
  2. Kaidah tertulis Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang- undangan, traktat, dan yurisprudensi.
  3. Kaidah tidak tertulis Kaidah Hukum Perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah Hukum Perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan).