Download Pemikiran Zaman Yunani dan Romawi Kuno and more Lecture notes Civil Law in PDF only on Docsity!
PERTEMUAN 4
PEMIKIRAN (TEORI) HUKUM, PADA ZAMAN KLASIK, ZAMAN YUNANI
PURBA, DAN ZAMAN KEKAISARAN ROMAWI
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Pada pertemuan ini akan dijelaskan hal-hal yang terkait dengan sejarah perkembangan hukum. Setelah menyelesaikan perkuliahan pada pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami secara mendalam tentang Pemikiran (teori) hukum pada zaman Klasik, zaman Yunani dan zaman Kekaisaran Romawi. B. URAIAN MATERI
1. Teori Hukum Zaman Klasik.. Yaitu teori hukum yang berkembang sejak filsuf Ionia s/d Epicurus diwarnai cakrawala religiusitas, baik yang bersumber pada mitis (pra abad ke 6 SM) maupun yang bersumber pada religi olympus (abad ke 5 - 1 SM). Dalam kosmologi era sebelum abad ke 6 SM, yang “ Ilahi ” itu adalah alam (kekuatan yang mengancam). Masuk abad ke 6 - 1 SM, kosmologi yang mitis beralih kosmologi yang religi olympus. Yang “ Ilahi ” adalah “ logos ” atau akal yang telah ada dalam diri manusia. “ logos ” adalah merupakan akal dewa2 yang mencerahkan dan menuntun manusia pada pengenalan akan yang “benar”, “baik” dan “patut”. “ logos ” akan menciptakan suatu keteraturan ( nomoi ). Adalah awal kebangkitan filsafat, tidak hanya dibelahan dunia Barat, tetapi juga kebangkitan filsafat secara umum. Filsafat pada masa itu berbicara tentang kebenaran alam semesta. Para para pemikirnya yang tercatat dimulai dengan Thales (625-545, SM), Anaximander (610-547, SM) dan Anaximenes (585-528, SM). Pada masa itu dasar pemikiran manusia diwarnai cakrawala religiusitas, baik yang bersumber pada mitis (pra abad ke 6, S.M) maupun bersumber pada religi Olympus (abad ke 5 s/d abad ke 1, S.M). Masa sebelum abad 6,S.M, yang Ilahi itu ada dalam alam. Alam sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan Mitis, karena alam difahami sebagai sesuatu yang mengancam, serba gelap, dan berjalan alamiah, hidup manusia
tergantung pada nasib, dan hidup manusia tergantung pada seleksi alam. Masuk abad ke 6, s/d abad ke 1, S.M, kosmologi serba mitis berganti kosmologi religi Olympus. Dalam terang kosmologi ini, yang Ilahi itu (telah) ada dalam diri manusia, lewat apa yang disebut logos(akal). Logos adalah merupakan akal dewa-dewa yang mencerahkan dan menuntun manusia pada pengenalan akan yang”benar”, “baik” dan “patut”. Berkat logos yang mencerahkan itu, dimungkinkan terciptanya suasana keteraturan ( nomos ). 64 Memasuki abad ke 6(enam) SM yang berlanjut hingga abad ke 1 (satu) M, kosmologo serba mistis berganti kosmologi Olympus. Dalam terang kosmologi ini, yang “ Illahi ” ini (telah) ada dalam diri manusia, lewat apa yang disebut logos (akal). Logos merupakan akal dewa-dewi yang mencerahkan dan menuntun manusia pada pengenalan akan akal yang “benar”, “baik” dan “patut”. Berkat logos yang mencerahkan itu, dimungkinkan terciptanya suasana keteraturan ( nomos ). Nomos inilah yang menjadi petunjuk hidup di dunia riil. Nomos dapat mengambil bentuk dalam wujud kebiasaan maupun wujud aturan yang menentukan kehidupan umat manusia yang bermartabat. Seakan suasa religiusitas dalam dua periode itu, menjadi setting dari teori-teori hukum yang muncul pada zaman klasik, mulai dari barisan filsuf Ionia, kaum sofis, barisan filsuf Athena (Socrates, Plato, Aristoteles) sampai ke Epicususrus. Di masing- masing kelompok pemikiran itu memiliki pendapat yang berbeda-beda.^65 Zaman Yunani (Kuno) bermula pada abad ke- 6 (enam) SM sampai abad ke- 5 (lima) M, tatkala Kekaisaran Romawi runtuh. Pada masa zaman kuno ini, rakyat Yunani sudah hidup dalam polis-polis yang satu sama lain memiliki penguasa, sistem pemerintahan, dan sistem hukum tersendiri. Semula penguasa polis memegang kekuasaan tunggal. Baru pada abad ke- 5 (lima) M, setelah munculnya kaum sofisme, polis-polis tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Tentu saja prinsip-prinsip itu belum matang, karena kepercayaan manusia yang masih sangat besar kekuasaan supranatura, seperti keyakinan terhadap dewa-dewi Olimpus. Proses pematangan it terus berlanjut pada masa keemasan filsafat Yunani (Socrates, Plato dan Aristoles). Berhubung dengan (^64) Op.Cit. Darji Darmodihardjo dan Sidarta. Hlm 61 (^65) Berdarrd. L. Tanya. Et,All. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogjakarta : Genta Publishing, 2010). Hlm 16
2. Teori Hukum Zaman Yunani (400 SM) a. Sejarah Peradaban. Sepanjang pengetahuan menurut ilmu, maka penyelidikan tentang negara timbul dan berkembang setelah Junani Purba, di mana timbul suatu pemerintahan yang demokratis dalam hal mana setiap orang bebas menyatakan pendapat. Pada waktu itu sifat negara-negara di dalam kebudayaan Yunani Purba masih bersifat “ Polis ” atau “ Greek State ”, yang pada mulanya merupakan suatu tempat di puncak bukit yang terdiri dari batu- batu. dari kata Polis inilah dihasilkan perkataan “ Politeia ” dan “ Politica ”. Dalam masa tersebut lahirlah beberapa pemikir seperti “Socrates,Plato,Aristoteles, Zeno, Polibiyo s dan lain-lain, pada masa ini pemikiran2 filsafat masih didasari oleh pemikiranyang bersifat konsep-konsep hukum alam yang diilhami oleh ketuhanan yaitu kepercayaan terhadap dewa- dewa, namun demikian dalam perkembangan selanjutnya pemikirannya telah sedikit berubah kearah rasionalitas.^67 Sebagaimana diketahui, Yunani terdiri atas banyak negara kota (Polis), seperti Athena, Sparta, dan lain-lainnya. Karena itu, hukum di masing-masing negara kota tersebut juga saling berbeda. Akan tetapi, yang paling maju dan sering menjadi kiblat dari sistem hukum di berbagai negara kota di Yunani adalah sistem hukum yang terdapat di Negara Kota Athena. Apabila ditelusuri lebih jauh, hukum Yunani sebenarnya sangat banyak dipengaruhi oleh hukum Yahudi (dari Nabi Musa), yang bisa ditelusuri lagi berakar dari sistem hukum Babilonia, bahkan hukum Sumeria (tempat berasal hukum dan ajaran Nabi Ibrahim). Misalnya, hukum yang berkenaan dengan perdagangan Yunani, pada prinsipnya merupakan hukum kebiasaan dari dunia Barat yang diperkenalkan oleh bangsa Phoenician, yang aslinya sebenarnya berasal dari hukum Babilonia. Yunani Klasik terkenal dengan para ahli pikirnya seperti Socrates (469-399 SM), Plato (427 SM), Aristoteles (384-322 SM), tetapi tidak banyak mengembangkan teori hukum sebagaaimana yang dilakukan oleh bangsa Romawi. Di samping ahli pikir tersebut, Yunani juga banyak melahirkan orang-orang pintar di bidangnya masing-masing, seperti Pericles (^67) Ibid.
(500-429) seorang penguasa dan ahli perang, Herodotus (485- 425 SM) seorang ahli sejarah, Hippocrates (460-375 SM) seorang ahli kedokteran, Iskandar Zulkarnen / Alexander The Great (356-323 SM) seorang raja dan panglima perang besar, Archimedes (287-212 SM) seorang ahli fisika, dan masih banyak lagi. Bahkan, pemikiran dari Aristoteles juga selaras dengan teologi Kristen yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas, pada abad ke 13 M.^68 Para ahli pikir Yunani banyak yang mengembangkan pemikirannya di bidang politik dan kenegaraan, serta menghasilkan berbagai teori yang masih diberlakukan sampai saat ini. Mereka sudah mengenal dan mempraktekan sistem demokrasi yang baik pada saat orang-orang di negara lain masih mempraktekan sistem kekuasaan yang feodal, aristokrat dan mistis. Bangsa Yunanilah yang pertama kali di dunia ini yang mengembangkan sistem hukum dan kenegaraan bersifat demokratis. Bahkan, jika di dunia ini tidak pernah memiliki orang-orang Yunani mungkin peradaban dunia tidak semaju seperti saat ini. Banyak bukti menunjukan bahwa di wilayah-wilayah yang kurang mendapat pengaruh dari hukum Yunani-Romawi, peradaban masih terbelakang. Pada daerah-daerah yang dikuasai oleh ajaran Budha yang kurang mendapat sentuhan hukum Yunani-Romawi, kata demokrasi merupakan barang mewah, seperti yang terjadi di China, Tibet, Myanmar, Thailand dan lain-lain. Namun demikian, sejarah hukum juga menunjukan bahwa karena hukum tidak begitu dikembangkan di zaman Yunani, maka hampir tidak terdengan nama ahli hukum yang besar atau kitab undang- undang yang komprehensif. Sejarah hanya meninggalkan beberapa undang- undang saja di Yunani, seperti Undang-undang Draco (621 SM), Undang- undang Solon (594 SM), yang disusun di bawah pengaruh Mesir, Undang- undang Dura (dekat Eufrat sekarang) yang berlaku disekitar abad ke 4 (empat) SM dan Undang-undang Gostyn (450-460 SM) yang sebaigian isinya dapat terbaca sampai sekarang. Peninggalan Yunani tersebut berbeda jauh dengan peninggalan perundang-undangan dan dokumentasi hukum dari Mesir atau Babilonia, yang sangat banyak jumlahnya dan dapat terbaca (^68) Op.Cit. Munir Fuady. Hlm 164
Karena itu, muncullah beberapa konstitusi di Yunani, diantaranya Konstitusi Crete, Konstitusi Sparta dan Konstitusi Athena. c. Sumber-sumber Historis Hukum. Negara-negara kota Yunani ini tidak banyak meninggalkan naskah- naskah hukum, nyaris tidak ada undang-undang maupun catatan tentang kebiasaan-kebiasaan. Hanya hukum Athenalah yang relatif lebih dikenal, dari negara-negara kota nyaris tidak ada dokumen-dokumen sejarah yang ditemukan kembali yang dapat memberikan kepada kita informasi tentang evolusi hukum tersebut. Sajak-sajak epos Homerus ( Ilias dan Odysseira ) mengajari kita semacam peradaban suku-suku, dari abad ke XII dan X SM. Solidaritas keluarga-keluarga masih sangat berpengaruh saat itu. Hukum Athena yang berasal dari zaman Klasik (abad-abad VI dan III SM) dapat dijabarkan dari dokumen-dokumen historis dan filosofis, dan pleidoi-pleidoi Demosthenes dan Isaois (abad IV SM) dan terutama dari inskripsi-inskripsi yuridis, yang merupakan sumber terpenting pengetahuan tentang Hukum Yunani. Di luar Athena telah ditemukan dua buah apa yang dikenal naskah- naskah undang-undang, yang satu Gortyn , yang lain di Dura. Kodeks Gortyn adalah suatu inskripsi yang panjang yang ditemukan kembali di pulai Kreta pada tahun 1884; nampaknya piagam ini berasal dari tahun 480-460 SM dan mengandung sejumlah besar aturan-aturan hukum privat perkawinan, hak milik, hukum waris, adopsi dan lain-lain. Undang-undang Dura ditemukan di kota ini, yang terletak di daerah Eufrat, pada tahun 1922 dan merupakan salinan naskah dari abad ke IV SM.^70
3. Teori Hukum Zaman Romawi (146 SM) a. Sejarah Peradaban. Setelah Yunani disatukan oleh orang Romawi pada tahun 146 SM dan kemudian digabungkan, sehingga menjadi daerah bagian belaka dari Imperium Romawi. Pada masa Romawi tidak banyak melahirkan banyak pemikir karena Romawi lebih banyak menikmati kemakmuran bekas kejayaan (^70) Op.Cit. John Glissen and Frits Gorle. Hlm 155
Yunani. Dan lebih sibuk dengan manyusun kenegaraan, organisasi dan peraturan-peraturan yang bersifat praktis saja, karena begitu luasnya wilayah Romawi. Oleh karena orang-orang Romawi tidak banyak waktu untuk berfikir dan menulis sebagaimana halnya orang-orang Yunani, maka orang-orang Romawi tidak banyak meninggalkan tulisan-tulisan mengenai kenegaraan dan hukum, sebab mereka sibuk menyusun kenegaraannya yang begitu luas daerahnya, sehingga mereka lebih mengutamakan kepada pembentukan organisasi-organisasi sehingga dan peraturan-peraturan yang bersifat praktis yang dapat meliputi dan mengatur persoalan-persoalan kenegaraannya. Sebab itulah maka sifatnya menjadi berbeda, di mana sifat bangsa Yunani selaku ahli pikir sedangkan sifat bangsa Romawi selaku ahli praktek, yaitu menjalankan dan mempraktekan segala sesuatu yang timbul dan hidup dalam alam pikirannya.^71 Ditinjau dari perkembangan sistem hukumnya, negara Romawi merupakan negara terhebat dalam sejarah hukum, bahkan lebih hebat dari negara-negara modern saat ini. Bila berbicara objektif, sistem hukum yang dibuat oleh bangsa Romawi jauh lebih hebat dari pada sistem hukum yang dibuat oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Sistem hukum Romawi (yang sekuler itu) jauh berbeda dengan sistem hukum yang dibawa oleh agama (Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Budha), meskipun sistem hukum yang berlandaskan agama berasal dari langit (dari Tuhan) yang diturunkan ke dunia melalui rasul-rasul Tuhan. Malahan, prestasi bangsa Romawi dalam membuat hukum jauh lebih besar dari penjumlahan semua bangsa yang mendiami dunia saat ini. Ini memang fantastis, bahkan lebih dari itu. Bukan hanya sektor hukum yang merupakan sumbangan bangsa Romawi kepada dunia yang masih berpengaruh hingga sekarang, tetapi banyak sektor kehidupan lainnya yang juga terpengaruh. Misalnya, pengaruh abjad Romawi, sistem pemerintahan Romawi, dan lain sebagainya.^72 (^71) Op.Cit. Syachran Basyah (^72) Op.Cit. Munir Fuady. Hlm 197.
- Faktor lamanya kerajaan Romawi berkuasa. Kerajaan Romawi berkuasa dalam kurun waktu berabad-abad sehingga memiliki waktu yang panjang dalam menciptakan hukum. Negara Romawi berkuasa sampai kurang lebih 1000 tahun, sedangkan negara-negara pecahan Romawi, yaitu Konstantinopel, malahan bisa survive lebih kurang 1000 tahun setelah keruntuhan kerajaan Romawi. Praktis mereka menguasai dunia selama dua millenium.
- Faktor kejeniusan dari kerajaan Bizantium (pecahan kerajaan Romawi). Raja Justinian, pada tahun 529 M, mengumpulkan sejumlah ahli hukum dalam dalam suatu panitia yang bertugas untuk menyusun kembali hukum Romawi yang mulai berserakan dalam berbagai undang-undang dan buku-buku hukum, ke dalam satu kitab hukum yang sistematis. Panitia diketuai oleh ahli hukum yang bernama Tribonian itu, menghasilkan suatu kitab hukum yang cukup komprehensive yang disebut dengan Code Justinian ( Corpus Juris Civilis ) yang berisi Digest (terdiri atas 50 jilid) dan institutes. Tidak terbayangkan kedigdayaan hukum Romawi menjadi sehebat itu, tanpa pekerjaan besar yang merupakan kompilasi hukum oleh Raja Justinian tersebut.
- Faktor kebangkitan kembali hukum Romawi. Pengembangan hukum Romawi pada kebangkitan kembali hukum Romawi yang berpusat di Universitas Bologna (Italia), terjadi di sekitar abad ke 12 (dua belas), di mana hukum Romawi seperti yang terdapat dalam Code Justinian ditafsirkan dan dikembangkan kembali oleh para Glossator dan Commentator.
- Faktor pengembangan beberapa hukum nasional di negara tertentu berdasarkan hukum Romawi. Pengembangan beberapa hukum nasional di negara tersebut sangat berpengaruh bagi dunia hukum dengan membuat berbagai kodifikasi, seperti pembuatan Code Napoleon di Perancis yang berdasarkan Code Justinian , atau pembuatan Code Civil Jerman yang berdasarkan hukum Romawi sebelum era Code Justinian.
c. Konsep Kenegaraan. Pada zaman Romawi konsep pemikiran tentang kenegaraan dibedakan ke dalam empat masa pemerintahan ;^74
- Masa Kerajaan ( Monarki ). Yaitu masa “ Koningschap ” atau kerajaan yang jadi pemimpin negara merupakan seorang raja, sehingga bentuk negara merupakan monarhi.
- Masa Republik. ( Konsul-konsul ). Pada masa itu pemimpin negara dipegang oleh konsul-konsul yang menyelenggarakan dan menjalankan pemerintahan demi kepentingan umum. Biasanya pemerintahan itu dipegang dan dijalankan oleh 2 (dua) orang konsul.
- Masa Prinsipat. ( Kaisar ). Masa “ Principaat ” ini dimulai dengan masa Caesar. Meskipun pada waktu itu para Princep’s atau raja-raja Romawi belum mempunyai kewibawaan (gezag) namun mereka itu pada hakekatnya merupakan orang yang memerintah secara mutlak.
- Masa Domonat. ( Diktator ). Masa “ Dominaat ” yaitu masa para kaisar yang telah terang- terangan dan tanpa malu-malu lagi menjadi raja mutlak, bertindak menyelewengkan secara sewenang-wenang memperkosa hukum dan menginjak-injak perikemanusiaan. **d. Sumber-sumber Hukum Romawi.
- Periode Dini** Sekitar abad-abad VIII dan VII SM, Roma dikuasai oleh “organisasi clan ” dari keluarga-keluarga besar ( gentes ) yang dapat dibandingkan dengan “ Clan-clan Yunani”. Kekuasaan kepala keluarga praktis tidak terbatas dan anggota-anggota gens ini terikat oleh suatu solidaritas aktif (^74) Op.Cit.. Syachran Basyah
kasitasnya selaku Pontifex Maximus (ulama tertinggi). Selain ritual- ritual persembahan korban hal itu hanya berkaitan dengan beberapa aturan hukum privat dan hukum pidana yang mempunyai akibat-akibat keagamaan. Tambahan pula hal-hal tersebut tidak menyangkut undang-undang yang sebenarnya, melainkan aturan-aturan hukum kebiasaan, yang barangkali baru kemudian pada abad pertama dicatat dan dianggap dibuat oleh raja-raja legendaris tersebut. c) Undang-undang Duabelas Prasasti. Dari undang-undang yang berasal dari periode Republik nampaknya Undang-undang Duabelas Prasasti ini menarik perhatian penulis. Ia pada hakikatnya salah satu fundamen ius civile. Dan signifikansinya demikian besar sehingga undang-undang ini masih saja diterapkan pada zaman Justinianus , bahkan kendatipun ia telah lama diusulkan oleh sumber-sumber hukum yang lain. Menurut legenda undang-undang ini dibuat atas permintaan kaum Plebeyer , yang tidak mengenal kebiasaan-kebiasaan kota berikut interprestasinya oleh kaum ulama tertinggi dan yang menaruh kebenaran atas tindakan semena-mena magistrat-magistrat patrisia. 2) Periode Klasik Periode hukum Romawi Klasik membentang dari abad II SM sampai akhir abad III SM. Selama periode ini Roma secara berangsur- angsur mempengaruhi semua warga negara yang terletak seputar Laut Tengah. Bersamaan dengan itu Roma membuka pintu-pintu gerbangnya terhadap pengaruh-pengaruh luar negeri, terutama atas hukum Yunani dan Mesir. a) Kebiasaan ( custom ). Selama periode Klasik nampaknya kebiasaan tersebut tetap merupakan sember terpenting ius civilis. Beberapa pakar hukum seperti Gaius dan Papinianus memandang kebiasaan bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai suatu fakta. Dan kebiasaan ini tidak saja terdesak oleh perundang-undangan, namun juga oleh edik-edik para praetor dan oleh tulisan-tulisan pakar hukum. Dan bukankah yang disebut terakhir ini telah begitu meningkat jumlahnya sehingga dalam
hukum privat tinggal sedikit sekali bidang-bidang yang di dalamnya dan orang masih mengandalkan kebiasaan. b) Perundang-undangan ( lexs ). Perundang-undangan memainkan peran yang semakin meningkat sebagai sumber hukum. Ia meliputi leges, konsul-konsul senat dan terutama constitutiones kekaisaran. (1) Leges. Pada akhir masa hidup Republik dan pada awal Kekaisaran, leges para magistrat dan dewan-dewan rakyat merupakan bentuk satu- satunya perundang-undangan. Dan zaman Kaisar Agustinus masih dijabarkan beberapa leges Julia yang aman penting ( adulteriis et de fundo dotali, indicius, moritandus ordinibus, tutoribus dll). Dengan ditiadakannya undang-undang, maka sirna pula leges ini setelah abad I tidak dijuampai lagi berkas-berkasnya. (2) Konsul-konsul Senatus. Saat itu kegiatan perundang-undangan berlangsung dalam bentuk konsul-konsul senatus, selama kedua abad pertama kekaisaran legislatif telah beralih ke tangan senat. Selama periode Republik, senat telah mencampur prosedur perundang-undangan dewan- dewan melalui auctoritas patrum. Pada akhir kehidupan Republik dan pada awal Prinsipat maka senat masih memainkan peranan tak langsung dalam urusan perundang-undangan. Ia membatasi diri dengan menafsirkan hukum yang berlaku dan mendorong para magistrat, terutama para praetor untuk menggunakan ius edicendi nya (hak untuk mengeluarkan edik-edik ) untuk mengintrodusir aturan-aturan hukum baru. (3) Constituties Kekaisaran. Secara berangsur-angsur kaisar menjadi satu-satunya badan pembuat undang-undang. Kendatipun Agustinus dan para penggantinya yang pertama secara formal menolak kekuasaan legislatif yang disodorkan kepada mereka, namun pada hakikatnya mereka telah menjalankannya, sejak tahun 13 AD senat telah
sedang bertumbuh kembang ini makin lama makin dirasakan dalam bidang hukum privat, di mana perundang-undangan baru tentang moral dan agama yang berasal dari timur mulai masuk. Institusi-institusi baru terselenggara, misalnya : apa yang dikenal dengan Colonaat, tanda-tanda pertama feodalisme atau tatanam peminjaman tanah ( leenroerigheid ). Pusat negara Romawi di Barat, nampaknya terbuka bagi penyerbuan- penyarbuan kaum Germana, sehingga perlu dipindahkan dari Roma ke Constantinopel. Pada akhir abad ke IX di bawah pemerintahan Leo yang dijuluki ahli filsafat telah ditulis sebuah karya yang serba luas, juga dikeluarkan dalam bahasa Yunani, yaitu Basilika, yang di dalamnya telah disusun kembali secara sistematis materi ke 4 himpunan Justinianus dan sekaligus disesuaikan dengan perkembangan hukum di negara Byzantium. Buku-buku penuntun dan himpinan-himpunan, antara lain Haxabiblos dari Harmenopoulis (abad XIV) menunjukan apa yang masih tersisa dan hukum Romawi klasik selama abad-abad terakhir negara Byzantium. Bahkan masih selama penggabungan Yunani ke dalam negeri Turki, dari abad-abad XV sampai XIX, jejak-jejak terakhir hukum Romawi yang tersisa diterapkan di samping hukum turki dan kebiasaan-kebiasaan setempat. Setelah Yunani menerima kembali kemerdekannya hal tersebut mengakui Hexabiblos dari Harmenopoulis sebagai hukumnya (1835), sampai diberlakukannya suatu kitab undang-undang hukum perdata yang sangat normanisasi pada tahun 1946.
C. LATIHAN SOAL / TUGAS
- Coba Saudara/i jelaskan bagaimana Pemikiran (Teori hukum) zaman Klasik.
- Coba Saudara/i jelaskan bagaimana Sejarah peradabannya.
- Coba Saudara/i jelaskan bagaimana Sumber-sumber hukumnya.
- Coba Saudara/i jelaskan bagaimana Pemikiran (Teori hukum) zaman Yunani Kuno.
- Coba Saudara/i jelaskan bagaimana Sejarah peradabannya.
- Coba Saudara/i jelaskan bagaimana Sumber-sumber hukumnya.
- Coba Saudara/i jelaskan bagaimana Pemikiran (Teori hukum) zaman Kaisar Romawi.
- Coba Saudara/i jelaskan bagaimana Sejarah peradabannya.
- Coba Saudara/i jelaskan bagaimana Penunjang kemajuannya.
- Coba Saudara/i jelaskan bagaimana Sumber-sumber hukumnya. D. DAFTAR PUSTAKA Berdarrd. L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y, Hage. Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogjakarta : Genta Publishing, 2010). Darji Darmodihardjo. Pokok-Pokok Filsafat Hukum,Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006). John Gilissen, Frits Gorle, Sejarah Hukum Suatu Pengantar , (Bandung: Refika Adita Utama, 2009). Mahadi. Falsafah Hukum Suatu Pengantar. (Bandung : Alumni, 2003) Munir Fuady, Sejarah Hukum. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009). Syahran Basyah. Rangkuman Perkuliahan Ilmu Negara. (Bandung : Alumni, 1990).
