Download PEMIKIRAN (TEORI) HUKUM, PADA ZAMAN KLASIK, ZAMAN YUNANI PURBA, DAN ZAMAN KEKAISARAN ROMA and more Lecture notes Civil Law in PDF only on Docsity!
PERTEMUAN 1
SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM UMUM
A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Pada pertemuan ini akan dijelaskan hal-hal yang terkait dengan sejarah perkembangan hukum. Setelah menyelesaikan perkuliahan pada pertemuan ini mahasiswa mampu Mampu memahami secara mendalam tentang pentingnya mempelajari sejarah perkembangan hukum dalam peradaban dunia maupun sejarah perkembanga hukum yang berlaku di Indonesia. B. URAIAN MATERI
1. Pengertian Sejarah. Untuk mendefinisikan “Sejarah”, kiranya agak sulit, karena banyak pendekatan etimologi yang dapat digunakan. Pendekatan tersebut menghasilkan pengertian yang hampir sama. Dilihat dari etimologi asal kata, sejarah dalam bahasa Latin adalah “Historis”. Dalam bahasa Jerman disebut “Geschichte” yang berasal dari kata geschehen, berarti “sesuatu yang terjadi”. Istilah “Historie” menyatakan kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia. Di kawasan orang-orang berbahasa Melayu termasuk Indonesia, secara sederhana kata sejarah diartikan sebagai suatu cerita dari kejadian masa lalu yang dikenal dengan sebutan legenda, babad, kisah, hikayat, dan sebagainya yang kebenarannya belum tentu tanpa bukti-bukti sebagai hasil suatu penelitian.^1 Umumnya cerita itu dijadikan dogeng yang turun temurun. Di samping itu, sejarah dapat diartikan sebagai suatu pengungkapan dari kejadian-kejadian masa lalu. Ada yang mengartikan sejarah merupakan penulisan sistematik dari gejala- gejala tertentu yang mempunyai pengaruh pada suatu bangsa atau kelompok sosial tertentu dengan penjelasan mengenai sebab-sebab timbulnya gejala itu. Sebagai ilmu sosial, sejarah meneliti pengalaman manusia dengan usaha mengungkapkan kebenarannya tentang manusia dan masyarakat. Memang banyak arti yang diberikan untuk mendefinisikan sejarah, tetapi kiranya tidak boleh lupa bahwa apa yang diungkapkan dalam penelitian mengandung unsur- (^1) R. Abdoel Djamal, Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. (Jakarta : Rajawali Press, 1984). Hlm 6
unsur : (a) pencatatan (penulisan) dari hasil penelitian, (b) kejadian-kejadian penting ( factual ) masa lalu, (c) kebenaran nyata (konkret).^2 Pada usia zaman yang semakin maju ini, di mana manusia telah meyakini kemampuannya sendiri untuk selalu berupaya mengembangkan dan memajukan diri sesuai dengan bidang peradabannya, kemampuan ini diwujudkan dengan keberaniannya untuk menembusi dunianya dengan pikiran-pikiran baru yang kritis berupa ilmu-ilmu di berbagai bidang. Ilmu yang diusahakan oleh manusia telah mencapai suatumomentum yang memungkinkan yang dibawakan oleh penemuan di bidang teknologi yang seolah menjungkirbalikan pandangan-pandangan, konsep-konsep serta irama kehidupan yang lampau. Keadaan semacam ini pada mulai abad ke 18 (delapan belas) terlihat dengan banyak timbulnya ideal-ideal serta gerakan-gerakan hukum baru. Benih-benih bagi timbulnya pendekatan sejarah tersimpan pada abad-abad sebelumnya, terutama dalam hubungannya dengan dasar-dasar yang dipakai untuk menyusun teori-teori pada abad-abad tersebut. Para pemikir nampaknya semakin menyadari, bahwa teori-teorin dari John Locke dengan Trias Politika dan Kontrak Sosial dari J.J. Rousseau, tidak didasarkan kepada kenyataan-kenyataan, melainkan atas dasar asunsi-asumsi yang ajaib ( prodigious ). Pendekatan sejarah ini boleh disebut sebagai suatu revolusi dari fakta terhadap khayalan. “Atas dasar fakta dan bahan sejarah yangmanakah teori kontrak sosial dan lain-lain teori itu disusun”. Satjipto Rahardjo.^3 Ahli sejarah Jerman, Rohlies, mengemukakan bahwa untuk menyajikan dengan ringkat, lengkap, dan dalam garis ciri-ciri khas sejarah sebagai ilmu pengetahuan tidak akan dijumpai. Ia mencoba menanggulangi hal itu dengan selengkap mungkin menguraikan selengkap mungkin berbagai ciri khas sejarah secara pluri-dimensional, interdependensi data sejarah satu dengan yang lain, aspek genetis, keterikatan waktu dan lain-lain. Adapun makna konkret penulisan sejarah sebagai ilmu pengetahuan baginya dapat kita temukan padanya, ialah sama halnya dengan contoh kami pada saat membicarakan kaum marxis, yakni lebih ke arah penentuan metode-metode maupun bentuk-bentuk penelitian sejarah. Nampaknya yang penting di sini, ia bertolak dari anggapan bahwa (^2) Ibid. (^3) R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Hlm 319
dapat memberikan wawasan yang luas bagi orang yang mempelajarinya, dalam mengartikan dan memahami hukum yang berlaku saat ini.^7 Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum, yang mempelajari perkembangan dari asal usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu, dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum ini terutama berkait dengan bangkitnya suatu pemikiran dalam hukum yang dipelopori oleh Savigny (1779-1861). Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini terletak pada karakteristik pertumbuhan yang dialami oleh masing-masing sistem hukum. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apalagi dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya atau hukum pada masa-masa lampau, maka hal itu berarti, bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses- proses yang berlangsung pada masa lampau (Soedjono Dirdjosisworo).^8 Sejarah mempelajari perjalanan waktu masyarakat di dalam totalitasnya, sedangkan sejarah hukum satu aspek tertentu dalam hal itu, yakni hukum. Apa yang berlaku untuk seluruh, betapapun juga berlaku untuk bagian, serta maksud dan tujuan sejarah hukum mau tidak mau akhirnya adalah menentukan juga “dalil-dalil atau hukum-hukum perkembangan kemasyarakatan”. Jadi, dengan demikian permasalahan yang dihadapi sejarawan hukum tidak kurang “ imposible ” daripada setiap penyelidik dalam bidang apapun. Namun dengan mengutarakan bahwa sejarawan hukum harus berikhtiar untuk melakukan penulisan sejarah secara integral, nampaknya Van den Brink terlampau jauh jangkauannya. Justru pada tahap terakhir ia melangkahi tujuan spesifik sejarah hukum ini. Sudah barang tentu bahwa sejarawan hukum harus memberikan sumbangsihnya kepada penulisan secara terpadu. Bahkan sumbangsih tersebut teramat penting, mengingat peran yang begitu besar yang dimainkan oleh hukum di dalam perkembangan pergaulan hukum manusia.^9 (^7) Ibid. (^8) Op.Cit. R. Soeroso. Hlm 321 (^9) Op.Cit. John Glisson and Frits Gorle. Hlm 11
3. Perlunya Belajar Sejarah Hukum Hukum tidak hanya berubah dalam ruang dan letak (hukum Amerika, hukum Belgia dan hukum Indonesia, misalnya), tetapi juga dalam lintasan kala dan waktu. Seperti sumber-sumber hukum formil, yakni bentuk-bentuk penampakan diri norma-norma hukum, maupun isi norma-norma hukum itu sendiri (sumber-sumber hukum materil). Tatanan hukum modern mengenal sumber-norma hukum seperti : (i) perundang-undanganan (ii) yurisprudensi (iii) doktrin (iv) konvensi.^10 Norma-norma hukum dewasa ini seringkali dan sering sekali hanya dapat dimengerti melalui sejarah hukum. Misalnya Henri de Page dalam buku “ Traite Eleentaire de Droit Civil ” 1930-1950. bahwa “semakin ia memperdalam studi hukum perdata”, semakin yakin bahwa sejarah hukum, lebih dahulu dari pada logika dan ajaran hukum sendiri mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana lembaga-lembaga hukum kita muncul kepermukaan seperti keberadaannya saat ini. Holmes “perjalanan yang ditempuh hukum bukanlah jalur dan ruas logika melainkan rel pengalaman”. 11 Hal tersebut tidak hanya terjadi dalam lembaga hukum perdata (hukum waris misalnya) saja, tetapi juga dalam lembaga hukum pidana. Misalnya aturan “tiada dapat dipidana tanpa undang-undang ( legalitas ), hanya dapat diklarifikasi demikian karena perjuangan para filsuf era “pencerahan” ke arah era “kepastian hukum” dan melalui visi mereka yang memandang manusia selaku warga masyarakat yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab .Merupakan suatu pegangan bagi para yuris pemula untuk mengenal budaya dan pranata umum. Memang benar bahwa hukum yang berlaku saat ini “ an sich ” dapat dipelajari dari asal usul historis dan pembentukannya, namun bagi mereka yang melakukan pendekatan seperti ini merupakan penerapan teknik murni untuk mengatur pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan dan menyelesaikan perselisihan- perselisihan yang berkaitan dengan itu. Seorang ahli hukum yang berlatar belakang akademik perlu memiliki pandangan yang lebih luas tentang hukum, agar dapat menempatkan hukum dewasa ini di dalam dimensi waktu dengan (^10) Op.Cit. Munir Fuady. Hlm 1. (^11) Munir Fuady. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hlm 4.
a. Untuk keluar dari tradisi yang telah using. b. Untuk menafsirkan hukum yang ada, yang tidak berubah terhadap masalah- masalah hukum yang menginginkan perubahan hukum. c. Untuk membawa hal-hal yang baru sesuai perkembangan dalam masyarakat ke dalam hukum tanpa mengubah hukum yang telah ada. d. Untuk mengorganisasikan dan mensistemisasi substansi hukum yang ada. e. Untuk mengukuhkan kaidah-kaidah hukum baru yang menggantikan kaidah- kaidah hukum yang telah using. f. Untuk memberikan gambaran yang komplet dan final mengenai kontrol sosial. g. Untuk meletakan dasar-dasar terhadap praktik moral, hukum dan politik. Melalui penelitian-penelitian sejarah hukum, akan dapat diketahui tentang kemungkinan adanya lembaga-lembaga hukum yang sudah tidak diperlukan lagi, atau masih dapat dikembangkan dalam usaha mengadakan pembinaan hukum (BPHN-1975). Memang sejarah hukum pada khususnya, maupun sejarah pada umumnya mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu bangsa. Sebagaimana dikatakan oleh Soedjatmoko (1968) : “... history instruction is an important means of training gogg citizens of developing love and loyality for noes country; it is essensial to a young country like Indonesia for the nation building in which its people are all engaged ”. Betapa pentingnya suatu sejarah bagi suatu masyarakat, juga pernah ditegaskan oleh Barzan dam Graff (1977), sebagai berikut : “ for a while society to lose its sense of history would be tantamount to going up its civilizations, we live end are moved by historical ideas and images, and our national existence goes on by reproducing them ”.^17 Kegunaan sejarah hukum (Soerjono Soekanto) yaitu sebagai berikut :^18 a. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum tak akan mungkin berdiri sendiri, karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan lain, dan juga mempengaruhinya. Hukum merupakan hasil perkembangan dari salah satu kehidupan manusia. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar dari hukum masa yang akan datang. (^17) Op.Cit. R. Soeroso. Hlm 320 (^18) Ibid. Hlm 322
Sejarah hukum akan dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut. b. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilaku atau sikap tindak yang sepantasnya. Patokan tersebut memberikan memberikan pedoman, bagaimana seharusnya manusia berkelakuan atau bersikap tindak merupakan hasil dari perkembangan pengalaman manusia semenjak dahulu kala. Kaidah-kaidah hukum tersebut tahap demi tahap mengalami perombakan, perubahan, penyesuaian, pengembangan dan seterusnya. c. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Sejarah hukum sangat penting untuk mengadakan penafsiran secara historikal terhadap peraturan- peraturan tertentu. d. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. Untuk penelitian hukum; sejarah hukum juga berguna terutama untuk mengungkapkan kebenaran dalam kaitannya dengan masa lampau dan masa kini. e. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga- lembaga hukum tertentu. Artinya pada situasi-situasi semacam apakah suatu lembaga hukum benar-benar dapat berfungsi atau malahan tidak berfungsi sama sekali. Ini sangat penting, terutama bagi pembentuk dan penegak hukum. Akhirnya sejarah hukum memberikan kemampuan, untuk dapat menilai keadaan-kedaan yang sedang dan memecahkan masalah- masalahnya.
5. Model-model Sejarah Hukum. Model-model sejarah hukum di dalam referensi hukum digambarkan ke dalam :^19 a. perkembangan hukum yang terjadi secara “ evolutif linier ” menuju ke arah yang lebih baik, logis, efektif dan efisien. b. perkembangan hukum yang terjadi dalam keadaan “ linier ”, sekali-kali terjadi perkembangan yang “ zig-zag ”, semacan revolusi dalam perkembangan hukum (^19) Ibid. Hlm 320
penciptaan dan perkembangan hukum. Faktor-faktor tersebut tampil kepermukaan dengan beraneka ragam, sifat dan bentuk. Dengan demikian perlu membatasi untuk mengulas beberapa diantara mereka nampaknya termasuk yang paling penting yakni : faktor-faktor politik, ekonomis, religi-ideologis dan kultur budaya^21
7. Aspek-aspek Yang Mendukung Perkembangan Hukum. Dalam perkembangan sejarah hukum terdapat hal-hal yang mendukung bagaimana hukum dapat berlaku berlaku dengan pada suatu wilayah atau negara Yaitu, diantaranya :^22 a. disiplin aliran sejarah hukum ( historical jurisprudence ) von Savigny. Hukum adalah “ volkgeist ” atau “jiwa bangsa” b. disiplin aliran kegunaan hukum ( utilitesme hukum ) negara-negara Anglo Saxon , yang mengukur baik buruknya hukum dilihat dari segi kemanfaatan terhadap masyarakat. c. disiplin aliran sejarah matrialis ( matrialisme hostorishe ) Karl Marx dan Engel. Yang mengukur hukum bukan dari pemikiran abstrak manusia dan Tuhan tetapi dari sisi kebendaan semata. d. disiplin aliran sosiologis, yang menelaah keefektifan hukum dengan kenyataan masyarakat. e. disiplin aliran antropologis dan budaya, yang menelaah hukum dari sisi sejarah peradaban manusia (^21) Op.Cit. John Gilissen, Frits Gorle, Hlm 91 (^22) Ibid.
8. Perjalanan Sejarah Hukum Dalam Referensi Ilmu Hukum.^23 Tabel 1. 1 Sejarah Hukum dalam referensi Ilmu Hukum Sumber Hukum Nama Subyek Tahun Era Peradaban Kitab Hukum Pertama 4240SM Hukum Mesir Raja Menes 3400SM Hukum Mesir Code Sumeria Nabi Ibrahim 3500SM Babilonia Code Sumeria Minos 3200SM Babilonia Code Sumeria Hamurabi 2000SM Babilonia Manu 3000SM Hukum Hindu 2300SM Hukum China Nabi Musa 1300SM Hukum Yahudi Homer 1200SM Hukum Yunani Twelve Tables Kaisar 450SM Hukum Romawi Nabi Isa 400M Hukum Gereja Nabi Muhammad SAW 600M Hukum Islam Normandia 1166M Hukum Anglo Saxon 9. Pengembangan Kaidah-Kaidah Hukum :^24 Perkembangan sejarah hukum dalam prakteknya telah melahirkan dan atau membentuk kaidah-kaidah hukum. Yaitu, diantaranya : a. Tuhan dan rasul yang melahirkan kaidah-kaidah hukum agama bagi yang percaya kepada agama. b. Orang-orang bijak dalam sejarah yang melahirkan berbagai hukum adat dan hukum kebiasaan, tetapi tidak pernah namanya oleh sejarah. c. Para pengomando pembuatan berbagai undang-undang atau kodifikasi, seperti Raja Hammurabi (dari kerajaan Babilonia) yang melahirkan Undang- Undang Hammurabi, atau Napoleon (dari Perancis) yang melahirkan berbagai kodifikasi yang disebut Code Napoleon. (^23) Op.Cit. Munir Fuady. Hlm 5 (^24) Op.Cit. Munir Fuady. Hlm 4
- Kaidah Kesopanan.
- Kaidah Agama dan Kepercayaan.
- Kidah Hukum. b. Penggolongan Kaidah. c. Hubungan Kaidah Hukum dengan Kaidah Lain. d. Persamaan Kaidah Hukum dengan Kaidah lain. C. LATIHAN SOAL/TUGAS
- Coba Saudara/i jelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian sejarah hukum
- Coba Saudara/i jelaskan bagaimana perlunya kita belajar sejarah hukum
- Coba Saudara/i jelaskan apa yang dimaksud dengan Objek dan tujuan sejarah hukum
- Coba Saudara/i jelaskan apa yang dimaksud dengan Model-model sejarah hukum.
- Coba Saudara/i jelaskan apa yang dimaksud dengan Aspek-aspek yang mempengaruhi sejarah hukum.
- Coba Saudara/i jelaskan apa yang dimaksud dengan aspek-aspek yang mendukung perkembangan sejarah hukum.
- Coba Saudara/i jelaskan apa yang dimaksud dengan perjalanan sejarah hukum dalam referensi ilmu hukum.
- Coba Saudara/i jelaskan apa yang dimaksud dengan pengembangan kaidah- kaidah hukum
D. DAFTAR PUSTAKA
Munir Fuady. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). John Gilissen, Frits Gorle, Sejarah Hukum Suatu Pengantar , (Bandung: Refika Adita Utama, 2009). R. Abdoel Djamal, Pengantar Hukum Indonesia. Edisi Revisi. (Jakarta : Rajawali Press, 1984). R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
