Study with the several resources on Docsity
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Prepare for your exams
Study with the several resources on Docsity
Earn points to download
Earn points by helping other students or get them with a premium plan
Community
Ask the community for help and clear up your study doubts
Discover the best universities in your country according to Docsity users
Free resources
Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors
tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan manajer dan karyawan dalam hal pengambilan keputusan, serta kebutuhan pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan yang tidak terlibat di dalam bisnis.
Typology: Lecture notes
1 / 15
This page cannot be seen from the preview
Don't miss anything!
Dosen pengantar : Reza Azurma, SH.,M.Kn
Kata Pengantar Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penulis, dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabatnya, tabiuttabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Seiring dengan berakhirnya penyusunan makalah ini, sepantasnyalah saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan makalah ini. Saya juga menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karena itu kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam makalah ini. Selain itu, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar makalah ini menjadi lebih baik. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.
A. Latar Belakang Perkembangan teknologi saat ini secara global di seluruh dunia sudah sangat pesat, khususnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini tentunya membawa dampak yang signifikan terhadap kondisi kehidupan manusia dari berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Untuk mengatasi hal ini tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Karena itulah hal-hal yang berhubungan dengan Teknologi Informasi memerlukan penanganan dan pengaturan hukum secara khusus, hal tersebut yang mendasari pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tujuan dari pembentukan sebuah Undang-undang semestinya terarah dan pasti, baik dalam muatan definitif tentang semua yang terpaut di dalamnya, maupun muatan hukum secara umum di dalamnya. Sebagai sebuah produk hukum dari penguasa, UU ITE ini semestinya memberikan rasa aman dan tenteram, dengan kata lain tidak mengusik ketertiban umum yang diupayakan. Politik hukum yang dimuatnya pun harus transparan, berkaca kepada bagaimana negara yang lebih maju dalam sistem, semestinya setiap rumusan pasal- pasalnya memiliki dokumen yang tercatat secara baku, dan tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada sebelumnya. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat di seluruh dunia termaksud Indonesia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini telah membawa banyak perubahan bagi pola kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Pola kehidupan tersebut terjadi hampir di semua bidang, baik sosial, budaya, perdagangan dan bidang lainnya. Sebagai suatu bentuk inovasi, teknologi informasi sekarang telah mampu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian dan penganalisaan data. Aktivitas
tersebut telah mengakibatkan berbagai sektor kehidupan memanfaatkan sistem teknologi informasiuntukmencuri data pribadiseseorang. Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi. Data-data pribadi berkenaan dengan kependudukan dan demografis di Indonesia seperti NIK, E-KTP dan KK sangat penting dilindungi agar tidak mudah dieksploitasi. Ada beberapa bentuk penyalahgunaan data seperti penjualan data, data profiling, tujuan pemasaran, penelitian, bahkan termasuk pemantauan/spionase. lebih parah lagi penyalahgunaan data pribadi untuk tindak kriminal seperti pembuatan akun palsu, penipuan dalam jaringan, pencucian uang, pasar palsu dan juga transaksi ilegal. Oleh karena itu, diperlukan rangkaian pengamanan dan aturan yang komprehensif berkenaan dengan data pribadi. 1 Tantangan serta ancaman terhadap penyalahgunaan data pribadi di Indonesia semakin popular yaitu sejak pemerintah Indonesia mensosialisasikan program KTP elektronik (e-KTP) yang merupakan program perekaman data pribadi oleh pemerintah dimana seluruh warga negara Indonesia diwajibkan untuk melakukan perekaman tersebut di masing-masing domisilinya. Data pribadi yang terekam dalam e-KTP memiliki risiko mengalami kebocoran data sehingga rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama apabila kurang pengamanannya.^2 Jual beli data kependudukan merupakan perbuatan melawan hukum. Data kependudukan termaksud kartu tanda penduduk (KTP) merupakan data pribadi yang harus dirahasiakan dan termasuk privasi seseorang. Identitas orang itu pribadi dan tidak boleh dipublikasikan kepada siapa pun. Jika ada lembaga negara yang bertugas menyimpan data pribadi masyarakat seperti Kemendagri dan Kementerian Kominfo, itu wajib melindungi data itu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, siapapun yang menjual data, membeli data, (^1) Lia Sautunnida, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 20, No. 2, Agustus 2018, Hlm. 370 (^2) Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm. 2
1. Corak dan Karakter UU ITE Peraturan perundang-undangan pada dasarnya akan mencerminkan berbagai pemikiran dan kebijaksanaan politik yang paling berpengaruh, dapat bersumber kepada ideologi tertentu. Politik hukum pada negara demokrasi akan berusaha memberikan kesempatan luas pada keikutsertaan masyarakat menentukan corak dan isi hukum yang dikehendaki. Menurut Prof. Moh. Mahfud MD, ada dua karakter produk hukum, yaitu produk hukum responsif atau populistik dan produk hukum konservatif. Karakter produk hukum responsif antara lain: mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat, bersifat aspiratif dan memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan. Dan sebaliknya, karakter produk hukum konservatif antara lain: mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, dalam proses pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil, memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak. Untuk mengualifikasikan apakah suatu produk hukum responsif atau konserfatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Diperlukan waktu yang relatif lama dalam upaya membentuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik ini. RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Semula RUU ini dinamakan Rancangan Undang Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Akhirnya pada tanggal 25 Maret 2008 pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) mengesahkan UU ITE ini. Hadirnya UU ini disambut positif berbagai kalangan walaupun tidak sedikit juga yang menentangnya. Bagi yang kontra, UU ITE ini dilihat sebagai upaya untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta bisa menghambat kreativitas seseorang di dunia maya. Bagi yang setuju, kehadirannya dilihat sebagai langkah yang tepat untuk
mengantisipasi berbagai kemungkinan penyalahgunaan internet yang tak terkendali sehingga bisa merugikan orang lain. Kehadiran aturan hukum baru tersebut dapat dilihat sebagai bentuk respons pemerintah untuk menjerat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan internet hingga merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. UU ITE yang memiliki cakupan meliputi globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini, merupakan undang-undang yang dinilai mempunyai kelebihan dan kekurangan, antara lain: a. Kelebihan UU ITE Berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik UU ITE mempunyai sisi positif bagi Indonesia. Misalnya memberikan peluang bagi bisnis baru bagi para wiraswastawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Otomatis jika dilihat dari segi ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara juga menyerap tenaga kerja dan meninggkatkan penghasilan penduduk. UU ITE juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi misalnya transaksi dagang. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. UU ITE juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, UU ITE juga membuka peluang kepada pemerintah untuk mengadakan program pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet. Undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan internet.
tetapi terkait. Pada prinsipnya^3 bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri. Aturan berkaitan dengan Perlindungan data pribadi di Indonesia masih lemah dan bersifat umum karena aturannya termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah dan hanya menggambarkan konsep perlindungan data pribadi secara general dan aturan yang hanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Beberapa aturan Undang-undang yang terpisah tersebut antara lain terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Pengaturan mengenai perlindungan data pribadi diatur dalam beberapa Pasal di UU ITE. UU ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara tegas dan komprehensif. Meskipun demikian, secara tidak langsung UU ini melahirkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjelasan tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU ITE dalam PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.^4 Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE menyebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.^5 Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE juga (^3) Radian Adi Nugraha, Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam CloudComputing System Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 32 (^4) Lia Sautunnida, Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 20, No. 2, Agustus 2018, Hlm. 381 (^5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26 ayat (1). Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut: 1) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. 2) Setiap Orang
menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. UU ITE sebagai UU generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemprosesan data pribadi yaitu (a) consent / persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar lawful data processing. Akan tetapi menurut Sonny Zulhuda, dari International Islamic University Malaysia mengatakan bahwasanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih sangat tidak signifikan dalam mengatur penggunaan data pribadi karena Pasal yang ada dalam UU ITE tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu masalah yang banyak di bicarakan di level internasional saat ini.^6 Jadi dapat dipahami berdasarkan deskripsi diatas bahwa aturan berkenaan dengan Perlindungan Data Pribadi Indonesia masih bersifat umum dan terletak terpisah-pisah dalam beberapa aturan undang-undang. Berkaitan dengan permasalahan politik hukum, diharapkan pemerintah dan parlemen Indonesia untuk segera membahas RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi digital juga dapat memberikan jaminan keamanan terhadap data pribadi pengguna serta dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang menyalahgunakan data pribadi pihak lain.
3. Upaya Hukum Atas Pelanggaran Kebocoran Data Kependudukan Di Dalam Media Sosial Menurut Pasal 39 UU ITE, setiap korban yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Apabila hendak diajukan gugatan terhadap pencurian data pribadi seseorang yang dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi untuk maksud-maksud yang tidak baik, maka dasar gugatan yang lebih tepat digunakan adalah perbuatan melanggar hukum dan bukan wanprestasi. Beberapa alasan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: Pertama, di antara korban dan pelaku belum tentu terdapat hubungan hukum perjanjian (kontraktual) sebelum pencurian yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. (^6) Syarpani, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Media Elektronik (Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 6 2014, hlm. 7
dunia internasional. Bila Indonesia telah memiliki peraturan yang tegas dan memadai, maka negara- negara maju seperti negara Uni Eropa atau Singapura tidak lagi segan untuk melakukan hubungan bisnis dengan masyarakat Indonesia melalui dunia maya, karena dalam hubungan bisnis itu otomatis akan dilakukan transfer of data , dimana peraturan di negara maju menegaskan bahwa transfer data hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privacy yang sama kuatnya.^8 Selain alasan ekonomi, kebijakan privasi harus diperkuat sebagai bagian dari hukum mengenai hak asasi manusia. Privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan pengaturan yang khusus mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah cara untuk menghormati hak ini. Di Indonesia, ada kecemasan tentang perlindungan untuk privasi dan perlindungan data pribadi karena hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara jelas dan spesifik mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, privasi dan masalah perlindungan data pribadi telah menjadi agenda mendesak di era modern saat ini. Banyak negara yang telah menerapkan peraturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi data pribadi, tetapi tidak demikian halnya di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan terus meningkatnya pengguna jasa layanan internet di Indonesia semakin menunjukkan perlunya pengaturan khusus untuk melindungi privasi dan data pribadi di Indonesia. (^8) Rosalinda Elsina Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol. 3 No. 2, Desember 2014, hlm. 24
Meskipun dengan disahkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya, namun UU ITE ini masih menuai banyak kontra dalam penerapannya, mengingat tidak sedikit kelemahan yang di jumpai dari Pasal-pasal di dalamnya, maupun dari UU ITE iu sendiri secara keseluruhan. Sehingga UU ITE ini masih condong berkarakter sebagai produk hukum yang konservatif karena masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki, sebagai upaya untuk menyikapi penerapan UU ITE yang masih menimbulkan banyak kendala secara teknis. Ada kecemasan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia karena hingga saat ini belum ada undang-undang yang spesifik mengatur hal tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dari kasus yangterjadi seperti yang telah diuraikan diatas, dimana pelanggaran terhadap data pribadi terus berkembang akan tetapi aturan yang ada di Indonesia saat ini yang berkenaan dengan perlindungan data pribadi tersebut belum bisa mengakomodasi bahkan belum bisa memberikan jaminan terhadap keamanan data pribadi dalam melakukan kegiatan dengan menggunakan media elektronik. Meskipun telah diatur secara umum dalam UU ITE dan juga dalam beberapa peraturan perundangan lainnya, namun Indonesia dirasa sangat perlu untuk segera diberlakukan aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang disahkan dalam bentuk Undang-Undang. Diharapkan dengan adanya peraturan yang tegas dan memadai dapat memberikan keamanan bagi pengguna teknologi informasi dan juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi digital dan dapat bersaing dalam kegiatan bisnis pada taraf internasional.
