Docsity
Log inSign up
Docsity
Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity

Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan

Guidelines and tips
Guidelines and tips
Sell on Docsity
Sell on Docsity
Log inSign up

Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity

Find documents

Prepare for your exams with the study notes shared by other students like you on Docsity

Search Store documents

The best documents sold by students who completed their studies

Search through all study resources
Docsity AINEW

Summarize your documents, ask them questions, convert them into quizzes and concept maps

Explore questions

Clear up your doubts by reading the answers to questions asked by your fellow students

Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan

Share documents
download point icon20 Points

For each uploaded document

Answer questions
download point icon5 Points

For each given answer (max 1 per day)

All the ways to get free points
Get points immediately

Choose a premium plan with all the points you need

Study Opportunities

Choose your next study program

Get in touch with the best universities in the world. Search through thousands of universities and official partners

Community

Ask the community

Ask the community for help and clear up your study doubts

University Rankings

Discover the best universities in your country according to Docsity users

Free resources

Our save-the-student-ebooks!

Download our free guides on studying techniques, anxiety management strategies, and thesis advice from Docsity tutors

From our blog

Exams and Study
Go to the blog

lex esse von vadatur, quae justa non fuerit, Quizzes of Law

Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKB)Law

Agustinus (354-430 M) Beliau terkenal dengan bukunya yang berjudul “Civitas Dei” (Negara Ketuhanan) menurut Agustinus, negara dan gereja adalah satu. Suatu masyarakat barulah bahagia sekiranya dipimpin oleh gereja (agama) karena masyarakat itu adalah pencerminan dari Ilahi (Tuhan). Negara yang ideal adalah negara agama, contoh: Negara Vatikan.

Typology: Quizzes

2020/2021

Available from 12/27/2021

risaahwang
risaahwang 🇮🇩

15 documents

1 / 7

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
DOSEN: Dr. YOYON M. DARUSMAN S.H., M.M.
Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum
Anissa Marisa
01S2HM001
Agustinus (354-430 M) Beliau terkenal dengan bukunya yang berjudul “Civitas Dei” (Negara
Ketuhanan) menurut Agustinus, negara dan gereja adalah satu. Suatu masyarakat barulah
bahagia sekiranya dipimpin oleh gereja (agama) karena masyarakat itu adalah pencerminan
dari Ilahi (Tuhan). Negara yang ideal adalah negara agama, contoh: Negara Vatikan.
Tentang keberadaan hukum dalam negara, dengan menggunakan teori dua pedang (zwei
zwarden theori) yaitu pedang kerohanian dan pedang keduniaan, yang telah dipraktekan
pada era abad pertengahan.
Yang dalam aplikasinya membagi hukum pada:
• Hukum yang mengatur keduniawian (negara); dan
• Hukum yang soal-soal keagamaan (kerohanian), dalam suatu organisasi negara dan
pemerintahan.
Keadilan itulah yang mesti menjadi dasar hukum. Tanpa keadilan, apapun tidak layak disebut
hukum. (lex esse von vadatur, quae justa non fuerit).
Hukum seyogyanya membentuk rasa keadilan. Produk hukum yg dapat menciptakan keadilan
adalah cita-cita seluruh orang. Bagaimana terdapat yang nir adil? Maka pada asas ini hal
tersebut bukan dinamakan aturan. Setiap orang menciptakan anggaran tujuannya tentu buat
mencapai keteraturan, terdapat tatanan yg madani yg akan disebabkan dari suatu
pengaturan. Pengaturan tadi yang menciptakan rakyat madani ini dinamakan dengan hukum.
Berdiskusi tentang aturan yang tidak adil, maka kita akan dibawa pada oknum atau pejabat
yang menciptakan hukum itu sendiri. Hukum yang dibentuk haruslah responsive sebagai
akibatnya bisa menampung aspirasi warga buat keadilan. Apabila terdapat permainan &
berpolitik dalam membangun sebuah nirma hukum maka akan dapt dipastikan bahwa tidaka
terdapat keadilan didalamnya.
pf3
pf4
pf5

Partial preview of the text

Download lex esse von vadatur, quae justa non fuerit and more Quizzes Law in PDF only on Docsity!

Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM Agustinus (354-430 M) Beliau terkenal dengan bukunya yang berjudul “Civitas Dei” (Negara Ketuhanan) menurut Agustinus, negara dan gereja adalah satu. Suatu masyarakat barulah bahagia sekiranya dipimpin oleh gereja (agama) karena masyarakat itu adalah pencerminan dari Ilahi (Tuhan). Negara yang ideal adalah negara agama, contoh: Negara Vatikan. Tentang keberadaan hukum dalam negara, dengan menggunakan teori dua pedang (zwei zwarden theori) yaitu pedang kerohanian dan pedang keduniaan, yang telah dipraktekan pada era abad pertengahan. Yang dalam aplikasinya membagi hukum pada:

  • Hukum yang mengatur keduniawian (negara); dan
  • Hukum yang soal-soal keagamaan (kerohanian), dalam suatu organisasi negara dan pemerintahan. Keadilan itulah yang mesti menjadi dasar hukum. Tanpa keadilan, apapun tidak layak disebut hukum. ( lex esse von vadatur, quae justa non fuerit ). Hukum seyogyanya membentuk rasa keadilan. Produk hukum yg dapat menciptakan keadilan adalah cita-cita seluruh orang. Bagaimana terdapat yang nir adil? Maka pada asas ini hal tersebut bukan dinamakan aturan. Setiap orang menciptakan anggaran tujuannya tentu buat mencapai keteraturan, terdapat tatanan yg madani yg akan disebabkan dari suatu pengaturan. Pengaturan tadi yang menciptakan rakyat madani ini dinamakan dengan hukum. Berdiskusi tentang aturan yang tidak adil, maka kita akan dibawa pada oknum atau pejabat yang menciptakan hukum itu sendiri. Hukum yang dibentuk haruslah responsive sebagai akibatnya bisa menampung aspirasi warga buat keadilan. Apabila terdapat permainan & berpolitik dalam membangun sebuah nirma hukum maka akan dapt dipastikan bahwa tidaka terdapat keadilan didalamnya.

Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM Dengan demikian maka seharusnya seluruh hukum yang lahir wajib membangun keadilan sebagai akibatnya sanggup diklaim dengan aturan. Hukum yang adil akan mensejahterakan rakyat, lantaran warga merasa segala materi yang terdapat dalam hukum tersebut sesuai menggunakan fenomena dan tidak mengakibatkan kesenjangan pada penerapannya. Kesenjangan yang terjadi bila aturan telah ada akan tetapi tidak responsif akan bisa diatasi dengan cara melakukan revisi terhadap aturan yg bertentangan tersebut. Revisi tersebut bisa dilakukan dengan merubah bagian berdasarkan anggaran tersebut, bisa juga merubah semua anggaran yang terdapat sebagai akibatnya lahir norma baru yg sanggup menyajikan rasa keadilan. St. Agustinus, seseorang filsafat menurut masa zaman pertengahan, mempunyai suatu pemikiran bahwa, Keadilan itulah yg mesti sebagai dasar aturan. Tanpa keadilan, apapun tidak layak disebut aturan. (Lex esse von vadatur, quae justa non fuerit) Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sinkron menggunakan hak dan kewajibannya. Yang sebagai hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai menggunakan harkat dan martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, derajat, keturunan, harta, pendidikan maupun agamanya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kasus keadilan menjadi masalah krusial pada rangka menaruh jaminan rasa kondusif pada melaksanakan aktivitas sehari-hari, hak asasi manusia dan memperkukuh persatuan dan kesataun bangsa. Keterbukaan pada pengertian sikap dan konduite yang dilakukan pemerintah dan pejabat publik dewasa ini, adalah tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun dan sang negara manapun terkait menggunakan derasnya arus liputan & teknologi di era dunia dalam aneka macam bidang kehidupan.

Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM Pelaksanaan jaminan keadilan sangat dituntut oleh penyelenggaraan negara (pemerintah dan pejabat publik) yang baik, bersih dan transparan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tadi berdasarkan dalam beberapa asas umum, pada antaranya adalah: Asas Kepastian aturan (principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed) Asas ini menghendaki agar perilaku dan keputusan pejabat administrasi negara yang mana pun tidak boleh mengakibatkan keguncangan aturan atau status aturan. Dalam menjamin adanya kepastian aturan, pejabat administrasi negara wajib menentukan masa peralihan buat memutuskan peraturan baru atau perubahan status hukum suatu peraturan. Tanpa masa peralihan, suatu keputusan administrasi negara yangg sah (legal) secara mendadak (tanpa masa peralihan) sebagai tidak sah sebagai akibatnya bisa merugikan warga. Keadaan tadi akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat mengurangi agama masyarakat pada aturan, peraturan-peraturan serta wibawa pejabat administrasi negara. Asas Keseimbangan Asas ini menyatakan bahwa tindakan disiplin yang dijatuhkan sang pejabat administrasi negara harus seimbang menggunakan kesalahan yang dibuatnya. Hal ini diatur pada undang- undang kepegawaian & peraturan mengenai pegawai negeri umum (Ambtenarenwet juncto algemene rijksambte narenreglement). Dalam undang-undang ini terdapat banyak cara buat menjatuhkan putusan terhadap suatu kelalaian, tetapi harus diingat tindakan yang dijatuhkan wajib seimbang/sebanding menggunakan kelalaian yang dibentuk.

Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM Asas Kesamaan Dalam asas ini dinyatakan bahwa pejabat administrasi negara pada menjatuhkan keputusan tanpa pandang bulu. Sebelum keputusan diambil, wajib dipikirkan dulu secara masak-masak supaya buat perkara yang sama bisa diambil keputusan yang sama juga. Pejabat Administrasi negara tidak boleh melakukan subordinat dalam merogoh keputusan. Jika beberapa orang dalam situasi dan syarat hukum yang sama mengajukan suatu permohonan, mereka wajib mendapatkan keputusan dikenai syarat-syarat tambahan yang subjektif. Misalnya, karena mereka menerima masalah langsung sehingga keputusannya lebih berat. Hal demikian sangat terlarang karena selain akan menghambat tujuan hukum objektif juga akan merongrong aturan dan menurunkan wibawa pejabat administrasi negara. Asas Larangan Kewenangan Bahwa keputusan sewenang-wenangan adalah keputusan yang tidak mempertimbangkan semua faktor yangg relevan secara lengkap dan wajar sehingga secara nalar kurang sesuai. Contohnya, sikap sewenang-wenang pejabat administrasi negara artinya menolak meninjau pulang keputusannya yangg dipercaya kurang lumrah oleh masyarakat. Pada prinsipnya, keputusan yang sewenang-wenang adalah tidak boleh dan keputusan semacam itu bisa digugat melalui pengadilan Perdata (pasal 1365 KUH Perdata). Asas Larangan Penyalahgunaan kewenangan (detoumement de pouvoir) Asas ini menyatakan bahwa penyalahgunaan kewenangan adalah bilamana suatu kewenangan sang pejabat yang bersangkutan dipergunakan buat tujuan yang bertentangan atau menyimpang menurut apa yang telah ditetapkan semula oleh undang-undang.

Teori dan Perkembangan Sejarah Hukum Anissa Marisa 01S2HM Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum Dalam asas ini bahwa tindakan aktif dan positif menurut pejabat administrasi negara adalah penyelenggaraan kepentingan umum. Kepentingan umum meliputi kepentingan nasional, yaitu kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara. Berdasarkan asas ini, kepentingan umum harus lebih didahulukan daripada kepentingan individu, yaitu menaruh hak mutlak dalam hak- hak pribadi.