Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

IT Process Management, Lecture notes of Information Systems

Bagaimana memahami manajemen layanan? Untuk memahami manajemen layanan, kita dapat melakukan pengamatan proaktif pada pemberian layanan IT yang dilakukan untuk memastikan agar sebelumnya target menyepakati tanggung jawab, kualitas, dan ketersediaan secara konsisten dapat terpenuhi.

Typology: Lecture notes

2022/2023

Available from 01/12/2023

Kecoahamil009
Kecoahamil009 🇮🇩

3 documents

1 / 19

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
Modul
Pertemuan ke 2
Infrastruktur dan Manajemen Layanan TI
Oleh : Yulhendri
Perkembangan sistem teknologi informasi menyebabkan perubahan-perubahan peran
mulai dari peran efisiensi, efektivitas sampai pada peran strategik. Di era globalisasi ini
perkembangan teknologi informasi semakin canggih. Teknologi informasi (TI) tidak
hanya difungsikan sebagai pendukung (support) tapi menjadi bagian atau penentu
kesuksesan. Pengelolaan TI diarahkan untuk peningkatan kinerja suatu organisasi dan
merupakan tanggung jawab seluruh manajemen dalam organsisasi. Tata kelola
teknologi informasi adalah bagian yang terintegrasi dari pengelolaan organisasi yang
mencakup kepemimpinan, struktur serta proses organisasi yang memastikan bahwa
teknologi informasi dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tata kelola teknologi informasi
memiliki cakupan yang lebih luas dan berkonsentrasi pada kinerja dan transformasi
teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang, baik dari
sudut internal maupun eksternal (Surendro, 2009). Berdasarkan peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN/KOMINFO/11/2007 menyatakan
bahwa “dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintah terhadap
pelayanan publik,
2 diperlukan rencana pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang baik (good
governance)”. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas teknologi
informasi dan pendekatan yang meningkatkan nilai (value) dari penerapan teknologi
informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilu, dibentuklah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan
mengawasi (check and balance) kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan jajarannya. Nama lembaga tersebut
adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP sebagai sebuah
lembaga pemerintah menggunakan teknologi informasi sebagai gerak langkah untuk
memenuhi kebutuhan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Namun,
saat ini tata kelola teknologi informasi yang baik (good governance) belum ditetapkan
sehingga tidak adanya kejelasan terkait kebijakan tata kelola teknologi informasi dan
tingkat layanan TI. Hal ini berdampak pada nilai investasi TI tidak mendukung tujuan
organisasi, strategi TI tidak terstruktur yang akan mengakibatkan adanya penerapan TI
yang tidak diperlukan dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan TI menurun.
Penerapan teknologi informasi memiliki nilai investasi yang tinggi sehingga perlu
adanya pengelolaan TI yang signifikan. Melalui pengelolaan TI yang baik maka proses
TI yang ada dapat berjalan secara sistematis,
3 terkendali, efektif, efisien, dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan
daya saing. Hasil yang baik dari sebuah pengelolaan TI dapat dicapai jika
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13

Partial preview of the text

Download IT Process Management and more Lecture notes Information Systems in PDF only on Docsity!

Modul

Pertemuan ke 2

Infrastruktur dan Manajemen Layanan TI

Oleh : Yulhendri

Perkembangan sistem teknologi informasi menyebabkan perubahan-perubahan peran

mulai dari peran efisiensi, efektivitas sampai pada peran strategik. Di era globalisasi ini

perkembangan teknologi informasi semakin canggih. Teknologi informasi (TI) tidak

hanya difungsikan sebagai pendukung (support) tapi menjadi bagian atau penentu

kesuksesan. Pengelolaan TI diarahkan untuk peningkatan kinerja suatu organisasi dan

merupakan tanggung jawab seluruh manajemen dalam organsisasi. Tata kelola

teknologi informasi adalah bagian yang terintegrasi dari pengelolaan organisasi yang

mencakup kepemimpinan, struktur serta proses organisasi yang memastikan bahwa

teknologi informasi dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tata kelola teknologi informasi

memiliki cakupan yang lebih luas dan berkonsentrasi pada kinerja dan transformasi

teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan yang akan datang, baik dari

sudut internal maupun eksternal (Surendro, 2009). Berdasarkan peraturan Menteri

Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN/KOMINFO/11/2007 menyatakan

bahwa “dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintah terhadap

pelayanan publik,

2 diperlukan rencana pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang baik (good

governance)”. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas teknologi

informasi dan pendekatan yang meningkatkan nilai (value) dari penerapan teknologi

informasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu, dibentuklah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan

mengawasi (check and balance) kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan jajarannya. Nama lembaga tersebut

adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP sebagai sebuah

lembaga pemerintah menggunakan teknologi informasi sebagai gerak langkah untuk

memenuhi kebutuhan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Namun,

saat ini tata kelola teknologi informasi yang baik (good governance) belum ditetapkan

sehingga tidak adanya kejelasan terkait kebijakan tata kelola teknologi informasi dan

tingkat layanan TI. Hal ini berdampak pada nilai investasi TI tidak mendukung tujuan

organisasi, strategi TI tidak terstruktur yang akan mengakibatkan adanya penerapan TI

yang tidak diperlukan dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan TI menurun.

Penerapan teknologi informasi memiliki nilai investasi yang tinggi sehingga perlu

adanya pengelolaan TI yang signifikan. Melalui pengelolaan TI yang baik maka proses

TI yang ada dapat berjalan secara sistematis,

3 terkendali, efektif, efisien, dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan

daya saing. Hasil yang baik dari sebuah pengelolaan TI dapat dicapai jika

dikembangkan dengan menggunakan IT Framework berstandar Internasional salah

satunya adalah Control Objective for Information and Related Technology (COBIT).

Apa “Tata Kelola Teknologi Informasi” (IT Governance) Itu?

Perkembangan Information of Technology (IT) mengalami kemajuan yang begitu

pesat pada saat ini. Kemajuan IT ini menjadikan setiap penggunanya dapat

mengakses berbagai data-data dan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan

mudah dan cepat. Peningkatan peran IT dalam perusahaan yang terjadi saat ini

sebenarnya juga diikuti dengan perubahan proses bisnis perusahaan.

Pengembangan strategi bisnis selalu dikaitkan dengan pengembangan strategi IT.

Terkadang, pelaksanaan strategi system informasi tidaklah berjalan dengan baik.

Konsep Information of Technology (IT) governance adalah cara mengelola

penggunaan teknologi informasi di sebuah organisasi. IT Governance

menggabungkan good practices dari perencanaan dan pengorganisasian,

pembangunan dan pengimplementasian, delivery dan support, serta memonitor

kinerja system informasi untuk memastikan kalau informasi dan teknologi yang

berhubungan mendukung tujuan dan misi organisasi. Salah satu cara mengetahui

hal tersebut adalah dengan melakukan proses audit terhadap sistem tersebut. Audit

dilakukan dengan tujuan untuk menetapkan kondisi saat ini, mencari

kekurangan - kekurangan dan merekomendasikan perbaikan agar sistem informasi

lebih berguna dalam mendukung organisasi. Audit Sistem Informasi dapat dilakukan

perusahaan untuk mengevaluasi/audit sistem yang telah ada juka terdapat

kekurangan terhadap sistem yang ada.

Pemanfaatan IT dalam dunia industri sudah sangat penting. IT memberi peluang

terjadinya transformasi dan peningkatan produktifitas bisnis. Penerapan IT

membutuhkan biaya yang cukup besar dengan resiko kegagalan yang tidak kecil,

yaitu bila terjadi gangguan pada IT yang dimiliki. Penerapan IT di dalam perusahaan

dapat digunakan secara maksimal, untuk itu dibutuhkan pemahaman yang tepat

mengenai konsep dasar dari sistem yang berlaku, teknologi yang dimanfaatkan,

aplikasi yang digunakan dan pengelolaan serta pengembangan sistem IT yang

dilakukan.

Era globalisasi sekarang ini, perusahaan harus dapat mengatasi masalah dan

perubahan yang terjadi secara cepat dan sesuai sasaran. Oleh karena itu, faktor

yang harus diperhatikan tidak hanya berfokus pada pengelolaan informasi semata,

melainkan juga harus fokus untuk menjaga dan meningkatkan mutu informasi

perusahaan. Dalam konteks ini, informasi dapat dikatakan menjadi kunci untuk

Investasi Teknologi Informasi yang sampai menghabiskan milyaran rupiah pada

perusahaan skala menengah dan besar tersebut, sepertinya sudah tidak ekonomis

lagi jika hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kecepatan

kerja organisasi. Perkembangan TI yang semakin canggih dan serba bisa tersebut,

mulai diarahkan menjadi enabler terhadap peningkatan kinerja suatu

organisasi. Yang kemudian memunculkan kesadaran, terutama di dunia industri,

bahwa tanggung jawab pengelolaan TI tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke

unit/bagian/divisi yang hanya khusus menangani TI secara teknikal ( IT

Function ) sebagaimana pendekatan manajemen konvensional, melainkan juga

harus menjadi tanggung jawab berbagai pihak manajemen dalam suatu

organisasi. Hal inilah yang kemudian melahirkan konsep dan paradigm baru dalam

mengelola Teknologi Informasi yang disebut dengan IT Governance (Tata

Kelola Teknologi Informasi).

IT Governance merupakan suatu komitmen, kesadaran dan proses pengendalian

manajemen organisasi terhadap sumber daya TI/sistem informasi yang dibeli dengan

harga mahal tersebut, yang mencakup mulai dari sumber daya komputer (software,

brainware, database dan sebagainya) hingga ke Teknologi Informasi dan Jaringan

LAN/Internet. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Tata

Kelola (Governance) itu? Kenapa akhir-akhir ini semakin popular?

“Governance” merupakan turunan dari kata “government”, yang artinya membuat

kebijakan (policies) yang sejalan/selaras dengan keinginan/aspirasi masyarakat atau

kontituen (Handler & Lobba, 2005). Sedangkan penggunaan pengertian “governance”

terhadap Teknologi Informasi (IT Governance) maksudnya adalah, penerapan

kebijakan TI di dalam organisasi agar pemakaian TI (berikut pengadaan dan

pelayanannya) diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.

Menurut Sambamurthy and Zemud (1 9 99), IT Governance dimaksudkan sebagai

pola dari otoritas/kebijakan terhadap aktivitas TI (IT Process). Pola ini diantaranya

adalah: membangun kebijakan dan pengelolaan IT Infrastructure, penggunaan TI

oleh end-user secara efisien, efektif dan aman, serta proses IT Project Management

yang efektif. Standar COBIT dari lembaga ISACA di Amerika Serikat mendefinisikan

IT Govrnance as a “ structure of relationships and processes to direct and control the

enterprise in order to achieve the entreprise’s goals by value while balancing risk

versus return over IT and its processes”.

Seedangkan Oltsik (2003) mendefinisikan IT Governance sebagai kumpulan

kebijakan, proses/aktivitas dan prosedur untuk mendukung pengoperasian TI agar

hasilnya sejalan dengan strategi bisnis (strategi organisasi). Ruang lingkup IT

Governance di perusahaan skala besar biasanya mencakup hal-hal yang berkaitan

dengan Change Management, Problem Management, Release Management,

Availability Management dan bahkan Service-Level Management. Lebih lanjut

Oltsik mengatakan bahwa IT Governance yang baik harus berkualitas,

well-defined dan bersifat “ repeatable processes ” yang terukur (metric). IT

Governance yang dikembangkan dalam suatu organisasi modern berfungsi pula

mendefinisikan (outline) kebijakan-kebijakan TI, pmenetapkan prosedur penting IT

Process, dokumentasi aktivitas TI, termasuk membangun IT Plan yang efektif

berdasarkan perubahan lingkungan perusahaan dan perkembangan TI.

Dari beberapa definisi Tata Kelola TI tersebut, maka kita simpulkan bahwa

tujuan dibangunnya IT Governance intinya adalah, menyelaraskan IT Resources

yang sudah diinvestasikan jutaan dollar tersebut dengan strategi organisasi (agar

menjadi enabler ). Untuk mewujudkan IT Governance dalam suatu organisasi,

maka suatu organisasi harus membangun struktur yang dinamakan dengan IT

Governance Framework , yang kira-kira polanya sebagai berikut :

Berdasarkan struktur IT Governance kira-kira seperti inilah maka semua sistem

informasi yang ada di perusahaan (Sistem Informasi Bisnis) dapat diarahkan ( govern )

agar sejalan dan mendukung strategi organisasi. Dengan demikian, maka

keberadaan berbagai bentuk sistem informasi dalam naungan SIM (Sistem

Informasi Manajemen/SIM) perusahaan misalnya dapat memaksimalkan tujuan

utama organisasi tersebut, di antaranya meningkatkan kinerja, memenangkan

persaingan, mencapai target penjualan dan sebagainya. Demikian pula,

perusahaan kemudian dapat mereduksi resiko dari penggunaan TI ( IT Risk ) dan

pengendalian IT Process (disebut dengan IT Control ) menjadi optimal.

Keterangan PHOTO: Banyak sub-sub standar yang bisa berperan memperkuat instrumen IT Framework

COBIT yang dapat digunakan untuk membangun IT Governance dalam suatu orfganisasi. Tentu saja,

masing-masing sub-sub proses pendukung IT Governance tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan.

Perusahaan tinggal memilih sesuai dengan Proses Bisnis yang akan dijalankan, tingkat IT Culture yang ada

dan tujuan bisnis yang akan dicapai melalui pemanfatatan IT Process di dalam IT Governance tersebut /

sumber photo: emineregroup.com

Ok, sudah pahamkah perbedaan antara IT Management dan IT Governance?

Dua istilah yang berbeda namun berkaitan erat, di era ketika TI dalam suatu

organisasi perusahaan tidak lagi hanya bersifat teknis dan internal. Akan tetapi

bersifat lebih keluar (penggunaan jaringan internet, e-commerce, e-banking dan

sebagainya). Dalam konteks IT Governance maka TI dewasa ini kemudian menjadi

urusan banyak orang ( Business Owner ), tidak hanya urusan bagian/departemen

Komputer/MIS semata-mata.

IT Governance Institute

The IT Governance Institute (ITGITM) didirikan pada tahun 1998 untuk memajukan

pemikiran dan standar internasional untuk mengarahkan dan mngendalikan suatu IT

perusahaan. ITGI mengembangkan Control Objective for Information and

related Technology (COBIT), sekarang dalam edisi keempat dan Val ITTM, dan

menawarkan studi kasus dan riset untuk membantu para pemimpin perusahaan dan

dewan direktur dalam mempertanggungjawabkan IT Governance mereka.

ITGI merupakan suatu pemikiran riset yang ada sebagai acuan yang terkemuka pada

sistem bisnis IT Governance untuk komunitas bisnis yang global. ITGI mengarahkan

untuk keuntungan bagi perusahaan dengan membantu para pemimpin perusahaan

di dalam tanggung jawab mereka untuk meraih kesuksesan IT dalam mendukung

tujuan dan misi perusahaan. Dengan pelaksanaan riset pada IT Governance dan

berhubungan topik, ITGI membantu para pemimpin perusahaan memahami dan

memiliki tools untuk memastikan efektifitas Governance pada IT di dalam

perusahaan mereka.

Tujuan IT Governance

IT Governance bertujuan untuk mengarahkan IT dan memastikan pencapaian

kinerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan, antara lain :

a. IT menjadi searah dengan perusahaan dan manfaat yang dijanjikan

dapat terealisasi

b. IT memungkinkan perusahaan memanfaatkan peluang dan

memaksimalkan keuntungan.

c. Sumber^ daya^ IT^ digunakan^ secara^ bertanggung^ jawab

d. IT berkaitan erat dengan resiko yang harus diatur dengan baik.

Sasaran IT Governance

Secara umum sasaran aktivitas IT Governance adalah untuk memahami isu dan

pentingnya IT yang strategis, untuk memastikan sebuah perusahaan dapat

mendukung operasinya dan untuk memastikan perusahaan dapat menerapkan

strategi yang diperlukan untuk memperluas aktivitasnya menuju masa depan.

Praktek IT Governance mengarah dpada kepastian perkiraan untuk IT yang

dikembangkan, kinerja IT dapat diukur, sumber dayanya dapat diatur dan resiko

dapat dikurangi.

Fokus Area IT Governance

Fokus area IT Governance antara lain :

a. Strategic alignment, dengan focus pada arah bisnis dan solusi

kolaboratif

b. Value delivery, focus pada optimasi biata dan membuktikan nilai

dari IT

c. Risk management, menunjukkan perlindungan asset IT, penanggulangan

bencana, dan operasi kontinuitas

d. Resource^ Management,^ optimisasi^ pengetahuan^ dan^ infrastruktur^ IT

Menurut Fox dan Zonneveld, menyimpulkan dalam tatakelola yang baik, peranan IT

Governance merupakan hal yang sangat penting, dalam konteks organisasi bisnis

yang berkembang kebutuhan akan IT bukan merupakan barang yang langka.

Tata Kelola IT

Tata kelola TI suatu perusahaan sangat terkait dengan tanggung jawab dan tindakan

pengurus dan manajemen eksekutif (CIOs). Mereka bertanggung jawab terhadap

arah strategi perusahaan, memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai dan

berbagai sumber daya perusahaan telah dimanfaatkan dengan tepat. Tata kelola TI

membutuhkan pengaturan yang tepat untuk memadukan strategi TI dan

pemanfaatan sumberdaya TI guna memberikan keuntungan yang kompetitif bagi

perusahaan. Sederhananya, tata kelola TI menggunakan prinsip-prinsip tata

kelola perusahaan terhadap departemen TI.

Menyadari bahwa TI terkait dengan semua aspek bisnis perusahaan, maka tata

kelola TI harus dilihat sama nilai pentingnya dengan standar pengelolaan bisnis.

Tata kelola TI yang efektif mampu menghasilkan keuntungan-keuntungan bisnis

yang nyata misalnya reputasi, kepercayaan, dan pangsa pasara. Hal itu

mampu menurunkan resiko manajemen. Perkembangan bisnis yang sangt cepat

dewasa ini seringkali membutuhkan pengambilan keputusan yang juga cepat, yang

berdasarkan pada data penjualan dan kecenderungan pasar. Keputusan-keputusan

itu tidak bisa dibuat jika sistem yang menyediakan data dan informasi tersebut tidak

berjalan baik. Selain itu, karyawan yang sering kali membrowsing situs web yang

tidak sesuai dengan tanggungjawab pekerjaannya atau mengirim e-mail yang

aneh-aneh misalnya justru dapat secara dramatis berdampak terhadap reputasi

perusahaan selama bertahun-tahun.

Semakin tinggi kebutuhan (demand) akan informasi tentunya produksi perangkat

teknologi informasi juga akan meningkat. Vendor-vendor teknologi berlomba-lomba

mengembangkan produknya dengan segala keunggulan teknologi dan harga yang

kompetitif. Disisi pengguna baik individu maupun korporasi, tentunya ada hal positif

yang dapat diambil dari persaingan vendor diatas, diantaranya adalah banyak pilihan

yang dapat disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Disisi korporasi, tentunya perubahan yang cepat terhadap teknologi

informasi bisa berimpact positif dan negatif. Over investment adalah hal

negatif yang dapat terjadi jika korporasi salah dalam menetapkan, menjalankan

maupun menjaga strategi bisnisnya sejalan dengan perkembangan teknologi

informasi.Impact positif akan didapatkan hanya jika korporasi dapat menetapkan,

menjalankan maupun menjaga strategi bisnisnya sejalan dengan perkembangan

teknologi informasi.Disinilah muncul terminology Tata kelola IT (IT Governance)

yang banyak dibicarakan oleh korporasi

maupun institusi pemerintah.

Tata kelola IT ( IT Governance ) sangat diperlukan diantaranya untuk tetap menjaga

investasi, meningkatkan daya saing (memberikan nilai

tambah), serta menjaga keberlangsungan bisnis/usaha/pemerintahan. COBIT

adalah kerangka tata kelola IT (IT Governace framework) yang banyak dipakai oleh

praktisi.

“A structure of relationships and processes to direct and control the enterprise in

order to achieve the enterprise’s goals by adding value while balancing risk

versus return over IT and its processes”.

Secara jelas COBIT membagi proses pengelolaan teknologi informasi menjadi 4

(empat)

domain utama, yaitu masing-

masing

  1. Perencanaan dan Organisasi
  2. Pengadaan dan Implementasi
  3. Penyelenggaraan dan Pelayanan
  4. Pengawasan dan Evaluasi

Implementasi COBIT

Keseluruhan 34 proses generik tersebut haruslah dimiliki oleh sebuah perusahaan

yang menganggap teknologi informasi sebagai salah satu sumber daya strategisnya.

Kelebihan dari pendekatan yang dipergunakan oleh COBIT ini terkait dengan

manajemen perusahaan adalah sebagai berikut:

Paradigma yang dipergunakan oleh COBIT merupakan turunan dari konsep

bisnis perusahaan sehingga keberadaannya sejalan dengan prinsip bisnis usaha

Konsep COBIT dibangun berbasis pada proses, sehingga sejalan dengan konsep

moderen perusahaan yang harus memfokuskan diri pada proses;

Masing-masing perusahaan – yang berada dalam suatu industri tertentu – biasanya

akan memilih atau mengkategorikan mana saja dari ke- 34 proses tersebut yang

sifatnya kritikal bagi perusahaan dan aspek mana saja yang “nice to have”, sehingga

manfaat implementasinya dapat dirasakan secara langsung dalam bentuk peningkatan

value bisnis;

Keseluruhan konsep COBIT secara lengkap dapat diperoleh secara gratis oleh

perusahaan karena memang dirancang untuk dapat dimanfaatkan seluas-luasnya

Referensi yang tersedia sudah sedemikian lengkapnya sehingga dapat dengan

mudah

dijadikan panduan bagi perusahaan yang ingin menyusun kebijakan, prosedur,

peraturan, struktur organisasi, maupun sistem atau mekanisme tata kelola manajemen

teknologi informasi, karena telah diberikan secara lengkap hal-hal semacam: critical

success factors, key goal indicators, key performance indicators, dan lain sebagainya;

Perusahaan yang berminat untuk menerapkan COBIT dapat melakukannya

secara perlahan-lahan sesuai dengan situasi dan kondisinya, mengikuti tingkat

kematangan atau maturity tertentu

Implementasi dan pengembangan dari konsep ini sangat “tidak terbatas” karena

dapat pula dimanfaatkan oleh manajemen dalam melakukan hal-hal seperti: penilaian

kinerja unit teknologi informasi, penentuan strategi teknologi informasi yang sesuai

dengan bisnis perusahaan, penerapan untuk melakukan audit teknologi informasi,

penggabungannya dengan konsep semacam balance scorecard, value chain, dan lain-

lain;

Kehandalannya yang terbukti

karena telah dipergunakan secara luas oleh

sejumlah perusahaan besar di dunia seperti mereka yang berada di dalam tataran

Fortune 500; dan lain sebagainya.

Salah satu contoh framework IT Governance adalah COBIT 5.

COBIT ( Control Objectives for Information and Related Technology) adalah suatu audit

sistem informasi dan dasar pengendalian dan implementasi teknologi informasi yang

disusun dan disebarluaskan oleh ISACA (Information Systems Audit and Control

Association) dan ITGI (IT Governance Institute). Pada dasarnya kerangka COBIT

merupakan standar terhadap kendali-kendali yang umum berlaku di dunia teknologi

informasi dimana kerangka kerja ini dapat diterima dan diterapkan secara global.

Pengertian Tata Kelola TI

Ada banyak pengertian mengenai Tata Kelola TI ( IT Governance ) salah satu yang

populer dan sering dijadikan acuan di komunitas TI adalah sebagaimana yang

dinyatakan oleh IT Goverment Insitute (2003) adalah sebagai berikut ini :

“IT Governance is the resposibility of the board of directors and executive management.

IT is an integral part of enterprise governance adn consists of the leadership and

organizational structures anda processes that ensure that the organization’s IT sustains

and extends the orgazation’s strategises and objectives.”

Dari pemahaman terhadap pernyataan tersebut dijelaskan bahwa Tata Kelola TI

merupakan tanggungjawab dari pimpinan puncak dan eksekutif managemen suatu

organisasi atau perusahaan. Bahwa Tata Kelola TI merupakan bagian dari Tata Kelola

Orgaisasi yang terdiri dari kepemimpinan, struktur organisasi, dan proses demi

memastikan keberlanjutan organisasi TI dan pengembangan strategi dan tujuan

organisasi.

Urgensi Tata Kelola TI

Teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan

perusahaan. Karena TI dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan

keunggulan kompetitif seraya menawarkan perlengkapan untuk meningkatkan

produktivitas dan memberikan nilai lebih di masa yang akan datang. Semakin banyak

value perusahaan bergeser dari sesuatu yang sifatnya tangible menjadi intangible.

Untungnya kebanyakan dari aset jenis ini dapat dikelola dengan bantuan TI.

Di pihak lain TI juga membawa resiko. Ada kalanya dalam melakukan proses bisnis

terjadi peristiwa downtime pada sistem. Bagi perusahaan downtime ini berakibat pada

potential loss yang sangat besar. Di beberapa industri, TI merupakan sumberdaya

kompetitif untuk melakukan diferensiasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Di

perusahaan lainnya TI membantu dalam mempertahankan keberlangsungan hidup

perusahaan. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa :

  1. TI sangat penting dalam mendukung dan mencapai tujuan perusahaan.
  2. TI bernilai sangat strategis terhadap bisnis khususnya dalam pengembangan inovasi.
  3. Due diligence semakin diperlukan terhadap implikasi teknologi informasi dalam hal

merger dan akuisisi.

Tujuan Tata Kelola TI

Tujuan penerapan Tata Kelola TI dapat dibedakan berdasarkan tujuan jangka pendek

dan tujuan jangka panjang. Dalam jangka pendek Tata Kelola TI dapat digunakan untuk

menekan biaya operasional TI dengan cara mengoptimalkan operasi-operasi yang ada

di dalamnya. Sedangkan dalam jangka panjang penerapan Tata Kelola TI membantu

perusahaan untuk tetap fokus terhadap nilai strategis TI dan memastikan penerapan TI

tetap mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Khusus bagi perusahaan BUMN, tujuan implementasi Tata Kelola TI salah satunya

adalah untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan Mentri Badan Usaha Milik Negara

Republik Indonesia, No. Per-02/MBU/2013 Tentang Panduan Penyusunan Tata Kelola

Teknologi Informasi. Di mana setiap perusahaan BUMN wajib menerapkan Prinsip Tata

Kelola TI di lingkungan perusahaannya sebagai salah satu bentuk implementasi

Corporate Good Governance.

Model Standar Tata Kelola TI

Dalam menerapkan Tata Kelola TI diperlukan sebuah model standar tata kelola yang

representatif dan menyeluruh. Penggunaaan standar Tata Kelola TI akan memberikan

keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

  1. The wheel exists – Penggunaan standar yang sudah ada dan mapan (mature)

akan sangat efisien. Perusahaan tidak perlu mengembangkan sendiri suatu

kerangka kerja dengan mengandalkan pengalamannya sendiri yang terbatas.

  1. Structured – Standar menyediakan suatu kerangka kerja yang terstruktur yang

mudah dipahami dan di ikuti oleh managemen. Kerangka kerja yang terstruktur

dengan baik akan memberikan setiap orang pandangan yang relatif sama.

  1. Best practiced – Standar telah dikembangkan dalam jangka waktu yang relatif

lama dan melibatkan ratusan orang dan organisasi di seluruh dunia. Pengalaman

yang direfleksikan dalam model-model tata kelola yang ada tidak dapat

dibandingkan dengan suatu usaha dari satu perusahaan tertentu.

  1. Knowledge sharing – Dengan mengikuti standar yang umum, managemen

akan dapat berbagi ide dan pengalaman antar organisasi melalui berbagi forum

seperti mailing list, groups, website, majalan, buku, dan media informasi lainnya.

  1. Auditable – Dengan adanya standar maka baik managemen maupun auditor

memiliki dasar yang sama dalam melakukan pengelolaan TI dan pengukurannya.

Saat ini telah banyak dikembangkan model standar Tata Kelola TI. Setiap model

standar memiliki fokus penekanan yang berbeda-beda serta memiliki kelebihan dan

kekurangannya masing-masing. Berdasarkan kajian model standr Tata kelola TI maka

framework COBIT ternyata memiliki level kompromisitas paling tinggi dari aspek

dimensi horizontal maupun dimensi vertikal dimana spektrum TI yang dibahas lebih luas

namun dengan tetap membahas secara detail bila dibandingkan standar-standar Tata

Kelola TI yang lain.

Prinsip-Prinsip COBIT 5

Prinsip-Prinsip COBIT 5 memiliki Prinsip dan Enabler yang bersifat umum dan

bergunan bagi semua bentuk dan ukuran perusahaan, baik komersial maupun non-

profit ataupun sektor publik. Lima Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

Referensi :

Departemen Komunikasi dan informatika Republik Indonesia. 2007. Panduan Umum

Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional , [e-book] Diakses dari :<

http://www.pdii.lipi.go.id/wp- content/uploads/ 2011 / 08 /DETIKNAS.- 2007 .-Pedoman-Umum-

Tata-Kelola-Teknologi-Informasi-dan- Komunikasi-Nasional.-Versi- 1 .pdf >[Diakses tanggal

15 Maret 2019 ]

Dr. Suhono Harso Supangkat, Dr, Jaka Sembiring, Basuki Rahmad, MT, CISA, CIS. 2007. IT

Governance Nasional : Urgensi & Kerangka Konstruksi , [e-book] Diakses dari :<

http://emansetiawan.dosen.narotama.ac.id/files/ 2011 / 12 / 2 .-Tatakelola-TI.pdf>[ Diakses

tanggal 15 Maret 2019 ]

Utomo, Agus Prasetyo., Novita Mariana. 2011. Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi ( It

Governance ) pada Bidang Akademik dengan Cobit Frame Work Studi Kasus pada

Universitas Stikubank Semarang , [e-book] Diakses dari :

<http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti 1 /article/download/ 361 / 238 >[ Diakses tanggal 15

Maret 2019 ]

Falahah. 2006. Perencanaan Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan Framework

Cobit (Studi Kasus Pada Direktorat Metrologi) , [e-book] Diakses dari :

<http://journal.uii.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/ 1517 / 1298 >[ Diakses tanggal 15

Maret 2019 ]

Wawolumaya, Edelwys Apriliana dkk.. IT Governance – 5 Fokus Area , [e-book]

Diakses dari :<

http://blog.stikom.edu/erwin/files/ 2013 / 03 /TKTI_P1T 02 R_ 11410100216 .pdf>[ Diakses tanggal

15 Maret 2019 ]

Purwoko, Edhot. 2008. IT Governance Menurut ITGI , [online] Diakses

dari :<

http://edhot.wordpress.com/ 2008 / 06 / 20 /it-governance-menurut-itgi/[Diakses tanggal 15

Maret 201 9]