Indonesia's Constitution: Balancing Power and Upholding Democratic Principles, Study Guides, Projects, Research of Civil Law

Download Indonesia's Constitution: Balancing Power and Upholding Democratic Principles and more Study Guides, Projects, Research Civil Law in PDF only on Docsity!

KONSTITUSI

KEWARGANEGARAN 16B

KELOMPOK 2

KEWARGANEGARAN 16B

KONSTITUSI

KELOMPOK 2

• Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit. Konstitusi

adalah mencerminkan kehidupanpolitik di dalammasyarakat sebagai

suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.

• Die Verselbstandigte rechtsverfassung.Konstitusi merupakan satu

kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung

pengertian yuridis.

• Diegeshereiben verfassung. Konstitusiyang ditulis dalamsuatu naskah

sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu

negara.

DEFINISI KONSTITUSI

Era Kolonial Deklarasi Kemerdekaan Sesi Sidang Konstituante Pertama Penyusunan Naskah Awal Konstitusi Sidang Sidang Konstituante Pembentukan UUD 1945 SEJARAH PEMBENTUKAN KONSTITUSI Proses Amandemen Konstitusi 1 2 3 4 5 6 7

PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI

1. Supremasi
2. Kedaulatan rakyat
3. Perlindungan HAM

Keseimbangan Kekuasaan: Distribusi kekuasaan yang seimbang antara lembaga- lembaga negara diharapkan untuk mencegah dominasi satu lembaga atas yang lain. Ini penting untuk memastikan adanya kontrol saling antarlembaga dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Tantangan dalam Mencari Format Ideal: Meskipun Indonesia telah berdiri cukup lama, namun sistem pemerintahannya masih mencari format ideal yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan sistem ketatanegaraan adalah proses yang terus menerus dan memerlukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan sosial dan politik. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI

Kekuasaan Pusat pada Presiden: Sebelum adanya amandemen, UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, termasuk hak prerogatif yang luas. Hal ini mengakibatkan Presiden menjadi pusat kekuasaan yang dominan, bahkan hingga menjadi ketua legislatif dalam praktiknya. Ketidakseimbangan Kekuasaan: UUD 1945 tidak menyediakan mekanisme checks and balances yang memadai antara lembaga-lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini mengakibatkan lemahnya sistem distribusi kekuasaan antara lembaga-lembaga tersebut. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI

Perubahan Pasal Kedaulatan Rakyat: Melalui perubahan pasal 1 ayat ( 2 ) UUD 1945 , terjadi penegasan atas asas kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui undang- undang dasar. Hal ini bertujuan untuk menguatkan asas negara yang konstitusional, demokratis, dan berdasarkan hukum. Praktek Sistem Pemerintahan Berdasarkan UUD 1945 : Sebelum adanya perubahan mendasar, praktek sistem pemerintahan yang didasarkan pada UUD 1945 cenderung menunjukkan ketidakseimbangan kekuasaan, yang mengakibatkan dominasi kekuasaan eksekutif dan minimnya kontrol dari lembaga legislatif. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI

Pentingnya Mekanisme Checks and Balances: Perubahan UUD 1945 bertujuan untuk memperbaiki mekanisme checks and balances antara lembaga-lembaga pemerintahan. Namun, masih ada kritik terhadap kerancuan dalam mekanisme pembentukan undang-undang yang belum mencerminkan sistem checks and balances yang ideal. Kritik terhadap Kekuasaan Eksekutif: Meskipun peran DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang dipertegas, kekuasaan eksekutif (Presiden) masih dianggap memiliki kekuatan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh mekanisme pembahasan dan persetujuan bersama yang memberikan kekuatan yang lebih besar kepada eksekutif. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI

Kritik terhadap UUD 1945 : Adanya kritik terhadap UUD 1945 yang dianggap memiliki kelemahan konseptual dan konstruksi hukum. Salah satu kritik adalah kesederhanaan UUD 1945 yang membuka peluang terjadinya penyelewengan oleh pembuat undang-undang. Hak Istimewa Presiden: Meskipun tidak terdapat persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, UUD 1945 memberikan hak istimewa kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Namun, dalam praktiknya, penggunaan Perpu tidak selalu terkait dengan keadaan yang mendesak. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN KONSTITUSI

DAFTAR PUSTAKA

• Jimly Asshiddiqie, S. H. ( 2021 ). Konstitusi dan konstitusionalisme

Indonesia. Sinar Grafika.

• Siradjuddin, A., & Cici, F. ( 2021 ). Proses Perubahan Mendasar

Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen. Siyasah Jurnal

Hukum Tatanegara, 1 ( 1 ), 45 - 60.

• Yani, A. ( 2018 ). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori

dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Ilmiah

Kebijakan Hukum, 12 ( 2 ), 119.

KEWARGANEGARAN 16B

SEKIAN TERIMA KASIH

KELOMPOK 2