hukum pidana membahas peraturan atau norma atau prinsip yang harus ditaati , dan bagi yang, Exercises of Law

Download hukum pidana membahas peraturan atau norma atau prinsip yang harus ditaati , dan bagi yang and more Exercises Law in PDF only on Docsity!

i Mansyur Achmad

ASAS-ASAS

HUKUM PIDANA

MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI

SYARAT PEMIDANAAN

(Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)

ii Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik

iv Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik ASAS-ASAS HUKUM PIDANA MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN © Amir Ilyas Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit Cetakan Pertama: 2012 xiv+126 hlm, 14 cm x 21 cm ISBN: 978-602-97757-8- Penulis : Amir Ilyas, SH., MH Editor : Andi Maulana Mustamin., SH.,MH Perancang Sampul : Narto Art Penata Letak : Tata Diterbitkan atas kerjasama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia Pencetak: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta Jl. Wates Km 4, Tegalyoso, Banyuraden, RT 02/RW 07 No. 65 Sleman, Yogyakarta (55293) Telp. 0274-3007167 dan SMS 081227740007 e-mail: rangkang_education@yahoo.com

v Mansyur Achmad

Teruntuk Isteri dan Ananda tercinta,

dr. Yuyun Widaningsih

Ayra Alifia Amir & Ayman Ahmad Hanif

Semoga iman, ilmu dan amal padu mengabdi

vii SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN Sebagai seorang akademisi dan juga Pimpinan salah satu Fakultas Hukum di Indonesia, saya merasa bangga dan sangat bahagia karena salah satu dosen fakultas hukum tempat saya memimpin mampu berkarya untuk terus memberikan persembahan bagi perkembangan ilmu hukum. Sebagai dosen muda penulis buku ini sudah menghasilkan 3 (tiga) buah karya buku, yang keseluruhannya merupakan buku terkait hukum pidana. Jika mengingat kesibukan penulis yang cukup padat selain menjadi dosen Fakulas Hukum Unhas, 3 (tiga) buku hasil karyanya yang telah dipublikasi tersebut, cukup menunjukkan bahwa penulis memang telaten dalam menggeluti dunia akademisi. Buku yang diberi judul “Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan “ ini, cukup menarik isinya, setelah saya melihat beberapa isinya, buku ini memiliki ciri khas yang jarang ditemui pada buku lainnya, yakni disertai dengan bagan dan tabel yang dibuat khusus untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi dalam buku ini. Selain itu materinya yang sangat terstruktur, saya rasa akan mampu memberikan khasanah bacaan baru bagi khalayak umum sebagai buku yang mudah dimengerti secara kopherensif. Buku ini tentunya akan memudahkan kami selaku Tim Pengajar Fakultas Hukum Unhas, dalam mendidik mahasiswa

viii Asas-asas Hukum Pidana dan mengajarkan mata kuliah hukum pidana. Selain berguna bagi mahasiswa, buku ini juga sangat baik di baca oleh para praktisi, untuk dapat memberikan warna baru pada pengetahuannya terkait unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Banyak buku yang sudah membahas terkait teori unsur- unsur tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana, namun pada umumnya masih belum mampu memberikan perbedaan yang signifikan antar keduanya. Buku ini memuat berbagai pendapat pakar ilmu hukum pidana, dan teori pada berbagai aliran yang membahas unsur- unsur tindak pidana dan teori pertanggungjawaban pidana. Buku ini memaparkan unsur-unsur tersebut dengan disertai contoh konkret, sehingga pembaca akan paham betul tidak hanya pada tataran teori, namun juga dapat memvisualisasikan praktiknya berdasarkan contoh yang diberikan. Dalam buku ini penulis juga memberikan komentarnya terhadap teori yang ada, sesuai dengan pemahaman yang penulis anggap perlu ada perbaikan guna perkembangan ilmu hukum. Dengan adanya buku ini, diharapkan juga dapat memberikan motivasi bagi para akademisi lainnya, agar dapat terus berkarya dan berkreasi guna perkembangan ilmu hukum. Dengan demikian saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan selamat atas diterbitkannya buku ini. Semoga buku ini bukanlah buku terakhir yang tercipta dari tangan penulis. Teruslah berkarya, memberikan yang terbaik terhadap perkembangan ilmu hukum di indonesia. Wassalam, Makassar, Februari 2012 Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

x Teori-teori Mutakhir Administrasi Publik

xi DAFTAR ISI SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNHAS Prof. Dr. Aswanto SH., MH. .................................................. KATA PENGANTAR ..................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................... DAFTAR BAGAN DAN TABEL ............................................... i BAB I HUKUM PIDANA ......................................................................... A. Pengertian Hukum Pidana ................................................. B. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil ....... C. Asas Legalitas .......................................................................

1. Arti dan Makna Asas Legalitas.....................................
2. Tujuan Asas Legalitas ....................................................
3. Pengecualian Asas Legalitas.......................................... BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA ......................................................................... A. Pengertian Tindak Pidana .................................................. B. Jenis-jenis Tindak Pidana ................................................... C. Tindak Pidana Materil dan Tindak Pidana Formil ......... D. Aliran dan Doktrin Terkait Unsur-unsur Tindak Pidana....................................................................................
4. Aliran Monistis dan Dualistis.......................................
5. Doktrin Terkait Unsur-unsur Tindak Pidana ............

xiii DAFTAR TABEL DAN BAGAN TABEL Tabel 1 : Perbandingan Objek Pidana Formil Dan Pidana Materil ~ Tabel 2 : Dasar Peniadaan Pidana ~ BAGAN Bagan 1 : Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ~ Bagan 2 : Ruang Lingkup Pasal-Pasal yang Memuat Asas-Asas Hukum Pidana ~ Bagan 3 : Kodifikasi Hukum Pidana ~ Bagan 3 : Pembagian Hukum Pidana ~ Bagan 4 : Pembagian Hukum Pidana Materil ~ Bagan 5 : Pembagian Hukum Pidana Formil ~ Bagan 6 : Jenis-Jenis Tindak Pidana ~ Bagan 7 : Contoh Tindak Pidana Materil ~ Bagan 8 : Contoh Tindak Pidana Formal ~ Bagan 9 : Perbedaan Pandangan Aliran Monistis dan Dualistis Terkait Unsur-Unsur Tindak Pidana ~

xiv Asas-asas Hukum Pidana Bagan 10 : Unsur Perbuatan Dalam Rumusan Pasal ~ Bagan 11 : Sifat Melawan Hukum ~ Bagan 12 : Kesalahan dan Jenis-Jenisnya ~ Bagan 13 : Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana ~ Bagan 14 : Teori Pemidanaan 3D + 1R ~ Bagan 15 : Syarat Pemidanaan ~

2 Asas-asas Hukum Pidana sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafrecht Straf berarti pidana , dan recht berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indo- nesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pe- ngertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda.^1 Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedartoyang me- ngartikan bahwa:^2 Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang meme- nuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Selanjunya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

1. Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa (^1) Wirjono Prodjodikoro 1989, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, hlm. 1. (^2) Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 9.

3 Amir Ilyas yang dapat dipidana.

2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan- perbuatan yang merugikannya.^3 Satochid Kartanegara, mengemukakan:^4 Bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan- keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana. Selanjutnya Prof. Moelyatno, S.Hmengartikan bahwa hukum pidanaadalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:^5
3. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yangtelah melanggar larangan-larangan itu dapat (^3) Ibid.,hlm. 10. (^4) Ibid.,hlm. 10. (^5) Moeljatno,2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 1.

5 Amir Ilyas overtrading door de Staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf ” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast”. Yang artinya: “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan- keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatupenderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjaTuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”. Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu: a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif; b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum. Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai ius puniendi.^7 (^7) Simons dalam buku P.A.F.lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

6 Asas-asas Hukum Pidana Berdasarkan uraian di atas, penulis secara ringkas menyimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang apa yang tidak boleh dilakukan beserta sanksinya. Bagan 1 :Substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana