BERUBAHNYA TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh) ORANG
PRIBADI, MENGUNTUNGKAN RAKYAT ATAU MALAH
MERUGIKAN NEGARA?
UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
telah disepakati pada 7 Oktober kemarin. Dalam UU ini memuat beberapa
pembaharuan akan peraturan perpajakan yang telah ada sebelumnya. Hal ini
juga menjadi salah satu reformasi perpajakan yang ada di Indonesia guna
memperbaiki sistem perpajakan yang ada.
Seperti apa yang telah tertulis pada UU ini yang menyatakan
disepakatinya Undang-undang ini dengan tujuan untuk meningkatkan
pertumbuhan perekonomian dan mendukung percepatan pemulihan
perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai
pembangunan nasional secara mandiri, mewujudkan sistem perpajakan
yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi
administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan memperluas basis
perpajakan, juga guna meningkatkan kapatuhan sukarela Wajib Pajak.
Salah satu perubahan yang dilakukan adalah terhadap UU Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Di mana Perubahan akan Undang-
undang ini diatur dalam Bab III Pajak Penghasilan UU HPP, dan diuraikan
dalam Pasal 3 UU HPP. Perubahan ini salah satunya merubah lapisan tarif
PPh Orang Pribadi ditambah dari empat lapis menjadi lima lapis, dan untuk
batas atas lapisan diubah dari 50 juta menjadi 60 juta.
Lalu dengan adanya perubahan ini tentunya akan membuat
perubahan jumlah terhadap masyarakat yang terkena tarif pajak 5% untuk
PPh. Di mana yang awalnya Orang Pribadi dengan penghasilan sampai 50
juta terkena pajak PPh sebesar 5%, kini Orang Pribadi yang terkena pajak
PPh 5% adalah Orang Pribadi dengan Penghasilan sampai 60 juta. Tentunya
