BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Hukum acara pidana adalah merupakan bagian dari keseluruhan aturan hukum yang
ada di Negara Indonesia, yang memiliki fungsi untuk menjalankan hukum pidana, agar
tercapai keadilan pada proses yang berperkara baik bagi korban maupun pelaku. Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan dengan Undang- Undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang terdiri dari 22 bab dan 286 Pasal.
Tujuan pada hukum acara pidana ini adalah untuk mencari, menemukan atau mendekati
kebenaran yang dapat menjadi bahan atau materil, yaitu kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dari suatu peristiwa perkara pidana. Tercapainya tujuan hukum acara pidana,
maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana.
Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana dapat dikatakan sebagai suatu
sistem hukum dalam masyarakat, guna mengatasi konflik kejahatan agar berada dalam batas
toleransi masyarakat, susunan bagian dari sistem ini yaitu Kejaksaan, Advocat, Kepolisian,
Pengadilan, dan Lembaga Masyarakat. Inti pokok dari sistem peradilan pidana di Indonesia
adalah apa yang diundangkan dalam, maupun ketentuan lain di luar KUHAP yang secara
keseluruhan menjadi satu sistem kaidah. Salah satu substansi atau pokok dari sistem
peradilan pidana di Indonesia yaitu mengatur terkait penyelesaian perkara pidana. Adapun
tahap proses penyelesaian perkara pidana yang meliputi Penyelidikan, Penyidikan,
Pemeriksaan, dan tahap Penuntutan di sidang pengadilan, hingga putusan hukum tersebut
sampai pada proses dinyatakannya sudah tetap atau pasti dan dilakukannya putusan hakim.
Tahap pemeriksaan dalam suatu masalah perkara dipersidangan memiliki prinsip
dilaksanakan secara terbuka. Hal ini terdapat pada dalam KUHAP Pasal 153 ayat (3) dan
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Prinsip
persidangan terbuka untuk umum memiliki tujuan agar proses persidangan dapat diikuti oleh
masyarakat, sehingga hakim dalam memutus perkara akan objektif berdasarkan argument dan
alat bukti yang diberikan di persidangan. Dengan adanya persidangan yang terbuka untuk
umum, publik juga dapat menilai dan menerima putusan hakim. Namun diharapkan proses
peradilannya tidak berat sebelah atau memihak satu sisi, karena di bawah penguasaan umum,
perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjamin objektivitas suatu persidangan.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah terkait latar belakang di atas, sebagai berikut :
1. Bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia sesuai aturan yang berlaku?
