Download Das Sein”, “Das Sollen” dan “Law is command of the law givers and more Quizzes Law in PDF only on Docsity!
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum
Das sein dan Das Sollen pada hakikatnya dua istilah yang sama-sama diambil dari Bahasa
Jerman, meskipun makna diantara keduanya berbeda akan tetapi saling terkait satu sama lainnya.
Objek kajian sosiologi terkait dengan “Das sein dan Das sollen” hakekatnya mengacu
pada ekspresi kesenjangan sosial antara kenyataan yang terjadi dengan harapan yang diinginkan. Di sini, sangatlah jelas jikalau Das Sein adalah realitas sosial yang terjadi sedangkan das sollen adalah apa yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain ‘Apa itu’ dan ‘Apa yang seharusnya‘.
Das sein adalah serangkaian bentuk tindakan sosial yang terimplementasikan dengan
praktik dari segala hal yang kejadiannya diatur oleh das sollen dan mogen, sehingga das sein bisa pula diartikan sebagai peristiwa konkrit yang terjadi.
Das sollen adalah segala sesuatu yang mengharuskan kita untuk berpikir dan bersikap.
Misalnya dalam hal yang terkait dengan norma sosial, kaidah sosial, dan sebagainya, sehingga das sollen bisa pula diartikan sebagai kaidah dan norma serta kenyataan normatif sebagaimana yang seharusnya dilakukan. Hukum pada dasarnya dibuat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di dalam masyarakat, oleh karena itu hukum harus dapat ditegakkan dan berjalan sesuai kaidah- kaidah hukum yang berlaku. Manusia yang hidup bermasyarakat dalam suatu negara, mau tidak mau dalam tahap perkembangan kehidupannya akan selalu dihadapkan terhadap sebuah aturan atau hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam pelaksanaan hukum oleh para penegak hukum yang didukung oleh kesadaran masyarakat yang tinggi dalam penegakan hukum.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pada dasarnya hukum adalah tatanan dan aturan yang dibuat oleh negara, yang bertujuan untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat di suatu negara, sehingga tercipta keadilan dan kedamaian di negara tersebut. Bila penegakkan hukum tidak berjalan dengan baik dapat berakibat terjadinya chaos di tengah masyarakat, dan runtuhlah negara. Sebaliknya jika penegakkan hukum berjalan dengan baik akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat terpelihara dan terjaga sehingga negara bisa tetap berdiri. Oleh karena itu, hukum dapat berperan sebagai pilar negara. Hukum sebagai sistem nilai sekaligus sebagai sub-sistem dari sistem sosial sebenarnya menjabarkan bahwa hukum merupakan das sein dan das solen, di sisi lainnya antara das sein dan das sollen tidak mudah dipertemukan bahkan seringkali bertolak belakang dengan perilaku hukum masyarakat yang seharusnya. Sulitnya penyelarasan hukum sebagai “sein” dan hukum sebagai “solen” tidak terlepas dari faktor-faktor non yuridis yang hidup dan berkembang yang salah satunya dalah kultur hukum. Budaya sebagai produk masyarakat amat beragam dan berbeda tidak hanya masyarakat satu dengan lainnya pun berbeda sehingga akibat tingkatan-tingkatan sosial dalam lingkungan misalnya budaya hukum seorang pedagang dengan guru, sopir dengan pegawai dan sebagainya. Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia itu. Pada saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakkan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Pandangan Aliran Positivis Tentang Hukum Aliran positivisme hukum berasal dari ajaran sosiologis yang dikembangkan oleh filosof Perancis; August Comte (1798-1857) yang berpendapat bahwa terdapat kepastian adanya hukum-hukum perkembangan mengatur roh manusia dan segala gejala hidup bersama dan itulah secara mutlak. August Comte hanya mengakui hukum yang dibuat oleh negara. Untuk memahami positivisme hukum tidak dapat diabaikan metodelogi positivis dalam sains yang mengahruskan dilakukannya validasi dengan metode yang terbuka atas setiap kalin atau proposisi yang diajukan. Karena itu bukti empirik adalah syarat universal untuk diterimanya kebenaran dan tidak berdasarkan otoritas tradisi atau suatu kitab suci. Menurut Fletcher Positivisme hukum mempunyai pandangan yang sama tentang diterimanya validasi. Seperti halnya positivisme sains yang tidak dapat menerima pemikiran dari suatu proposisi yang tidak dapat diverifikasi atau yang tidak dapat difalsifikasi., tetapi karena hukum itu ada karena termuat dalam perundang-undangan apakah dipercaya atau tidak. Hukum harus dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Positivisme hukum berpandangan bahwa hukum itu harus dapat dilihat dalam ketentuan undang-undang, karena hanya dengan itulah ketentuan hukum itu dapat diverifikasi. Adapan yang di luar undang-undang tidak dapat dimasukkan sebagai hukum karena hal itu berada di luar hukum. Hukum harus dipisahkan dengan moral, walaupun kalangan positivis mengakui bahwa focus mengenai norma hukum sangat berkaitan dengan disiplin moral, teologi, sosiolgi dan politik yang mempengaruhi perkembangan sistem hukum. Moral hanya dapat diterima dalam sistem hukum apabila diakui dan disahkan oleh otoritas yang berkuasa dengan memberlakukannya sebagai hukum. Lebih jauh, pandangan dan pendapat dari mazhab positivisme ini dapat ditelusuri dari pendapat dan pandangan dari para penganut terpenting dari mazhab ini antara lain John Austin, seorang ahli hukum yang berkebangsaan Inggeris yang mewakili pandangan positivis dari kelompok penganut sistem hukum Common Law dan Hans Kelsen, seorang ahli hukum yang berkebangsaan Jerman yang mewakili pandangan positivis dari kelompok penganut sistem hukum Eropa Kontinental. Menurut John Austin, hukum adalah perintah kaum yang berdaulat. Ilmu hukum berkaitan dengan hukum positif atau dengan ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas disebut demikian. Pendapat Austin sangat dipengaruhi oleh pandangannya mengenai kedaulatan negara yang memiliki dua sisi yaitu sisi eksternal dalam bentuk hukum internasional dan sisi internal dalam bentuk hukum positif. Kedaulatan negara menuntut ketaatan dari penduduk warga negara. Lebih lanjut menurut Austin, ketaatan ini berbeda dengan ketaatan seseorang karena ancaman senjata. Ketaatan warga negara terhadap kedaulatan negara didasarkan pada legitimasi. Menurut pandangan Austin , hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system). Hukum dipisahkan secara tegas dari keadilan dan tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik atau buruk.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Sedangkan ajaran stufentheorie berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hierarkis dari hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Sebagai ketentuan yang paling tanggi adalah Grundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotetis. Ketentuan yang lebih rendah adalah lebih konkrit daripada ketentuan yang lebih tinggi. Ajaran murni tentang hukum adalah suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan hukum yang senyatanya itu, yaitu apakah hukum yang senyatanya itu adil atau tidak adil. Rule of law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom Rule of law adalah konsep tentang common law yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law bukan rule by the man. Keadilan harus berlaku untuk setiap orang, oleh karena itu lahirlah doktrin “Rule Of Law”. Rule of law merupakan doktrin dengan semangat dan idealisme keadilan yang tinggi. Rule of law dibedakan antara:
- Pengertian formal (in the formal sence) yaitu organized public power atau kekuasaan umum yang terorganisasikan, misalnya negara
- Pengertian hakiki (ideological sense) erat hubungannya dengan menegakkan rule of law karena menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang baik & buruk. Namun diakui bahwa sulit untuk memberikan pengertian Rule of law, tapi pada intinya tetap sama, bahwa Rule of law harus menjamin apa yang diperoleh masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan, khususnya keadilan sosial
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Dalam hubungan negara hukum organisasi pakar hukum internasional, International Comission of Jurists (ICJ), secara intens melakukan kajian terhadap konsep negara hukum dan unsur-unsur esensial yang terkandung didalamnya. Secara praktis, pertemuan ICJ di Bangkok tahun 1965 semakin menguatkan posisi Rule Of Law dalam kehidupan bernegara. Selain itu melalui pertermuan tersebut telah digariskan bahwa disamping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula adanya hak- hak sosial dan ekonomi, sehingga perlu dibentuk standar-standar sosial ekonomi. Komisi ini merumuskan syarat-syarat pemerintahan yang demokratis dibawah Rule Of Law yang dinamis, yaitu :
- Perlindungan konstitusional
- Lembaga kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- Pemilihan umum yang bebas
- Kebebasan menyatakan pendapat
- Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi
- Pendidikan kewarganegaraan Gambaran ini mengukuhkan negara hukum sebagai welfare state, karena sebenarnya mustahil mewujudkan cita-cita Rule Of Law sementara posisi dan peran negara sangat minimal dan lemah. Atas dasar inilah negara diberikan keluasan dan kemerdekaan bertindak atas dasar inisiatif parlemen.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Di samping itu, hukum dapat pula berperan mengontrol kekuasaan sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan etis. Dengan demikian terlihat jelas bahwa hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan itu dapat digambarkan seperti satu mata uang dengan dua sisi. Di satu sisi hukum itu adalah kekuasaan atau wewenang legal, dan di sisi yang lain, hukum itu adalah aturan-aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, termasuk tingkah laku para penyelenggara negara. Esensi Kekuasaan dan Hukum Kekuasaan merupakan konsep hubungan sosial yang terdapat.d'aiam kehidupan komunitas, masyarakat, negara, dan umat manusia. Konsep hubungan sosial itu meliputi hubungan personal di antara dua insan yang berinteraksi, hubungan institusiona! yang bersifat hierarkis, dan hubungan subjek dengan objek yang dikuasainya. Karena kekuasaan memiiiki banyak dimensi, maka tidak ada kesepahaman di antara para ahli politik, soslologi, hukum dan kenegaraan mengenai pengertian kekuasaan. Dalam masyarakat terdapat pelbagai kekuasaan: kekuasaan yang balk dan jahat, kekuasaan fisik (misalnya kekuasaan tentara dan polisi), kekuasaan ekonomi (misalnya modal dan tenaga kerja), dan juga kekuasaan batin manusiadan suslla,misalnya kekuasaan kepribadian, kekuasaan agama dan gereja, kekuasaan ilmu pengetahuan, kekuasaan perkataan yang diiicapkan dan yang ditulis, kekuasaan kesusilaan dan kekuasaan adat atau kebiasaan, artinya kekuasaan yang dilakukan atas anggota masyarakat oleh pandangan-pandangan yang berlaku dalam masyarakat mengenai apa yang baik dan buruk, patut dan tidak patut, sopan dan tidak sopan. Pembagian kekuasaan tersebut merupakan pembedaan kekuasaan secara umum.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Kekuasaan dapat dibedakan dalam beberapa kelompok. Misalnya kekuasaan negara dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan negara berkaitan dengan otoritas negara sebagai suatu badan yang diberi wewenang oleh masyarakat guna mengatur kehidupannya secara tertib dan damai. Kekuasaan masyarakat adalah kekuatan atau kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan individu- individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya sehingga interaksi sosial dapat berjalan secara lancar. Ketidakseimbangan kekuasaan negara dan masyarakat dapat mendorong terjadinya kekuasaan negara hegemonik di mana negara sangat kuat dan masyarakat sangat lemah sehingga tercipta pola hubungan dominatif dan eksploitatif. Negara bukan hanya campur tangan dalam urusan-urusan kenegaraan dan kemasyarakatan. Tetapi negara juga intervensi dalam kehidupan pribadi anggota masyarakat yang sebenamya bukan teritorial kekuasaan negara Pembagian kekuasaan yang sering dijadikan acuan dalam stud! kekuasaan adalah pembagian kekuasaan yang dikemukakan oleh Max Weber yang membagi kekuasaan dalam tiga macam wewenang. yaitu tradisional, kharlsmatik dan rasional-legal. Wewenang tradisional berdasarkan kepercayaan dlantara anggota masyarakat bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu, adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuatan mistik atau religius seorang pemimpin. Hitler dan Mao Tse Tung sering dianggap sebagai pemimpin kharismatik, sekalipun tentu mereka juga memiliki unsur wewenang rasional- legal.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Dalam konteks ini hakekat hukum bisa ditinjau dari empat perspektif, yaitu perspektif otoritas (wewenang), perspektif substantif, perspektif sosiologis, dan perspektif realis. Perspektif otoritas merupakan. pandangan paham positivisme yang menempatkan keabsahan hukiim pada otoritas pembentukan dan penegakan hukum. Menurut positivisme, hukum adalah perintah penguasa yang berdaulat dalam mengorganisasikan kehidupan masyarakat dan negara dan harus ditaati oleh masyarakat. Fungsi Dialektis Hukum dan Kekuasaan Fungsi dialektis hukum dan kekuasaan adalah fungsi timbal ballk antara hukum den kekuasaan. Fungsi hukumdan kekuasaan meiiputi fungsi kekuasaan terhadap hukum dan fungsi hukum terhadap kekuasaan. Pembahasan pendahuluan akan mendeskripsikan fungsi kekuasaan terhadap hukum. Ada tiga macam fungsi kekuasaan terhadap hukum. Pertama, kekuasaan merupakansarana untuk membentuk hukum, khususnya pembentukan undang-undang (law making). Kekuasaan untuk mbmbentuk hukum dinamakan kekuasaan legislatif (legislative power), yang merupakan kekuasaan pademen atau badan perwakilan. Kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan pembentuk undang-undang berasal dari pemikiran Jhon Locke dan Montesquieu. Dalam praktek ketatanegaraan di berbagai negara. terdapat konvergensi kekuasaan pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang tidak lagi menjadi monopoli parlemen, tapi kerjasama antara paiiemen dan pemerintah. Bahkan kesenjangan di berbagai negara menunjukkan lebih besamya peran pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Hal itu bisa terjadi karena pernerintah mempunyai tenaga ahli yang banyak dalam birokrasi pemerintahan guna menyiapkan konsep atau rancangan undang-undang. Undang-undang merupakan produk hukum yang bersifat umum yang mengikat seluruh warganegara.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Otoritas pembentukan ketentuan hukum yang bersifat umum bukan hanya menjadi kekuasan legislatif, tapi juga menjadi wewenang badan peradilan, khususnya sistem hukum Anglo saxon yang mengakui yurisprudensi sebagai sumber hukum pokok. Yurisprudensi menjadi acuan penyelesaian kasus-kasus yang sejenis, sehingga dengan demikian juga bersifat umum. Dengan demikian, kekuasaan apa saja yang mempunyai otoritas pembentukan hukum dipengaruhi pula sistem hukumnya. Fungsi parlemen juga mengalami perkembangan dan pergeseran. Sekarang, fungsi pokok parlemen tidak hanya sebagai badan pembuat undang-undang. Namun juga perlu dilihat sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Dalam pemerintahan sistem parlementer ia juga berfungsi sebagai jalur rekrutmen kepemimpinan politik sekaligus sebagai badan pengelola konflik yang berkembang di masyarakat. Kedua, kekuasaan merupakan alat untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan- keinginan hukum adalah disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang- undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum dengan demikian bukan sekedar menerapkan-aturan-aturan hukum formal saja, tapi juga mengaitkan secara langsung aturan-aturan hukum itu dengan semangat atau spirit yang melatarbelakangi lahirnya aturan-aturan tersebut. Penegakan hukum yang semata- mata menegakkan aturan formal tanpa mengaitkannya secara langsung dengan semangat yang terkandung dalam aturan akan beriangsung dengan cara yang sangat mekanistik. Padahal tuntutan penegakan hukum tidak terbatas pada pelembagaan prosedur dan mekanisme, tapi juga pada penerapan niiai-nilai substantifnya.
NIM : 211017400024
Kelas : 01S2HM Dosen Pengampu : Dr. Yoyon M Darusman, S.H., M.M. Mata Kuliah : Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Sedangkan pola hubungan hukum tidak sama dengan kekuasaan memunculkan tiga pola hubungan: supremasi kekusaan terhadap hukum, supremasi hukum terhadap kekuasaan, dan hubungan simblotik hukum dan kekuasaan. Hubungan simbiotik hukum dan kekuasaan melahirkan hubungan fungsional di antara keduanya, kekuasaan mempunyai fungsi tertentu terhadap hukum, dan hukum juga mempunyal fungsi tertentu terhadap kekuasaan. Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai alat untuk membentuk hukum, menegakkan hukum, dan melaksanakan hukum. Sedangkan fungsi hukum terhadap kekuasaan meliputi alat untuk melegalisasi atau menjustifikasi kekuasaan, alat untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan dan alat untuk mengawasi dan mewadahi pertanggungjawaban kekuasaan.
