Comprehensive Guide to Annual Tax Returns and Corporate Taxpayers, Assignments of Economics

Download Comprehensive Guide to Annual Tax Returns and Corporate Taxpayers and more Assignments Economics in PDF only on Docsity!

KATA PENGANTAR

Kami ucapkan puji syukur serta nikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat- Nya yang melimpah sehingga kami bisa menyelesaikan makalah SPT Tahunan dan WP Badan ini dengan sebaik-baiknya. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perpajakan II. Makalah ini dibuat dengan tujuan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dipelajari mengenai SPT Tahunan dan WP Badan. Dengan adanya makalah ini kami berharap agar dapat membantu dalam pengertian sederhana, maupun perhitungan dan contoh kasus asli mengenai SPT Tahunan dan WP Badan. Maka dari itu, makalah yang kami susun hingga sedemikian rupa berisi materi atau informasi yang berasal dari sumber terpercaya dan ahli. Kami mengucapkann banyak kata terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan makalan ini hingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terlepas dari semua itu, kami meyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata kami berharap semoga makalah tentang SPT Tahunan dan WP Badan ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Wajib Pajak Badan merupakan suatu badan usaha, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dimana wajib pajak badan tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Wajib pajak badan juga memiliki kewajiban subjektif serta mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berikut ini apa dan siapa saja yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak Badan yaitu badan, joint operation (JO), bendahara dan penyelenggara kegiatan. B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyusunan SPT Tahunan dan WP Badan?
2. Bagaimana cara menyelesaikan kasus hitungan SPT Tahunan?
3. Bagaimana cara mengisi SPT PPh WP badan? C. Tujuan Penulisan Makalah ini ditulis dengan tujuan untuk mengedukasi dan memudahkan pembaca dalam mempelajari SPT Tahunan dan WP Badan. Dengan adanya rumusan masalah yang telah dicantumkan, kami berharap dapat membantu masalah-masalah yang sering terjadi mengenai SPT Tahunan dan WP Badan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. SPT Tahunan Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

1. Ketentuan Pengisian SPT Tahunan Orang pibadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditandai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Sebagai Wajib Pajak, SPT wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Jenis dan Bentuk SPT Tahunan SPT Tahunan PPh, yang terdiri dari: a. SPT Tahunan PPh untuk satu Tahun Pajak; dan b. SPT Tahunan PPh untuk Bagian Tahun Pajak. SPT dapat berbentuk: a. dokumen elektronik melalui e-filing (web, e-form, e-spt); atau b. formulir kertas (hardcopy)
3. Pembagian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi a. Formulir 1770SS Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp.60 juta dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu satu tahun. b. Formulir 1770S Formulir ini untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari Rp.60 juta dan atau bekerja di dua atau lebih perusahaan dalam kurun waktu satu tahun. c. Formulir 1770 Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri lainnya.

a. Mengisi Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan Setelah menyiapkan beberapa dokumen untuk lapor SPT Badan, transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan yang ada harus diisi. Kolom yang harus diisi dalam transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan tersebut di antaranya:  Neraca-Aktiva  Neraca-Kewajiban  Laba/Rugi  Hubungan Istimewa b. Mengisi Lampiran Khusus Lampiran khusus yang harus diisi dalam pelaporan surat pemberitahuan pajak badan di antaranya:  Daftar cabang utama perusahaan Lampiran daftar cabang utama perusahaan merupakan lampiran khusus 5A/5B, yang harus disampaikan oleh WP Badan yang memiliki kantor cabang atau tempat usaha di luar kantor pusat.  Daftar penghitungan penyusutan/amortisasi Sedangkan daftar penghitungan penyusutan atau amortisasi terdapat pada lampiran khusus 1A/1B. Ini harus disampaikan jika SPT PPh melakukan penyusutan atau amortisasi.  Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa Pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara yang termasuk tax haven country menggunakan lampiran khusus 3A/3B, 3A-1/3B-1. 3A-2/3B-2). Lampiran ini harus diisi dan disampaikan jika WP mengisi Induk SPT 1771 Bagian G Angka 16.a.

 Daftar fasilitas penanaman modal Daftar fasilitas penanaman modal ini merupakan lampiran khusus 4A/4B, dan harus disampaikan oleh Sobat Klikpajak yang memperoleh fasilitas penanaman modal.  Perhitungan kompensasi kerugian fiskal Sedangkan perhitungan kompensasi kerugian fiskal ini terdapat dapat lampiran khusus 2A/2B, yang harus diisi dan disampaikan jika punya hak kompensasi kerugian fiskal dari tahun-tahun pajak sebelumnya.  Kredit pajak luar negeri Kredit pajak luar negeri terdapat pada lampiran khusus 7A/7B, dan harus disampaikan serta diisi lengkap jika Sobat Klikpajak mendapatkan penghasilan dan telah dikenakan pajak luar negeri. c. Mengisi Lampiran Utama Setidaknya ada enam lampiran utama formulir SPT Badan 1771 ini, yakni formulir SPT 17771-I hingga Formulir 1771-VI yang memuat informasi terkait wajib pajak badan dan harus diisi. Keenam lampiran utama formulir SPT PPh Badan 1771 yang harus diisi di antaranya:

1. Formulir 1771-I Formulir 1771-I adalah formulir untuk penghitungan penghasilan neto fiskal.
2. Formulir 1771-II Formulir 1771-II adalah untuk perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha secara komersial.
3. Formulir 1771-III Formulir 1771-III adalah formulir untuk mengisi pajak dalam negeri. Jumlah kredit pajak pada lampiran ini harus sama dengan Formulir Induk Butir 8A.

B. WP Badan Wajib Pajak Badan merupakan suatu badan usaha, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dimana wajib pajak badan tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak badan juga memiliki kewajiban subjektif serta mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berikut ini apa dan siapa saja yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak Badan.

1. Badan Badan merupakan suatu sekumpulan orang atau perkumpulan modal yang mana melakukan kegiatan usaha maupun tidak melakukan usaha. Ini bisa meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer atau CV, dan lainnya. Selanjutnya ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun. Selain itu ada pula firma, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi sosial politik atau lain sebagainya.
2. Joint Operation (JO) Merupakan bentuk kerjasama operasi, yaitu sebuah perkumpulan dari dua badan atau lebih. Yang mana bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek. Bentuk kerja sama operasi dengan kegiatan penyerahan barang dan jasa kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi atau joint operation. Dimana penggabungan atau joint operation ini bersifat sementara hingga proyek yang dilakukan bersama selesai.
3. Bendahara Bendahara yang dimaksud adalah bendahara pemerintah yang bertugas untuk membayar gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lainnya. Yaitu sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain. Dimana selanjutnya bendahara tersebut memiliki kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Yang mana dilakukan sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Penyelenggara Kegiatan Pihak selain kategori wajib pajak badan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, penyelenggara kegiatan juga termasuk wajib pajak badan. Yaitu mereka yang melakukan pembayaran imbalan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Dimana kemudian mereka berkewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Konsultan pajak BSD merupakan pilihan tepat dalam menyelesaikan administrasi pajak dengan lebih mudah.

Sedangkan untuk subjek wajib pajak badan dapat dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Perbedaan dari kedua jenis subjek pajak tersebut adalah:  Subjek pajak badan dalam negeri adalah mereka yang menjadi seorang wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.  Subjek pajak luar negeri adalah mereka yang menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari Indonesia. Dimana penghasilan tersebut diperoleh melalui bentuk usaha tetap atau BUT yang ada di Indonesia. Perbedaan lainnya yaitu berhubungan dengan pengenaan pajaknya. Dimana untuk wajib pajak dalam negeri akan dikenai pajak atas penghasilan. Baik itu penghasilan yang diterima dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan akan dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. Sedangkan untuk wajib pajak luar negeri dikenai pajak hanya atas penghasilan yang diperoleh dan berasal dari penghasilan di Indonesia. Dan wajib pajak luar negeri tersebut dikenai pajak berdasarkan pada penghasilan bruto. Konsultan pajak BSD adalah solusi urusan pajak yang lebih efisien. C. Perhitungan Pajak

1. Membuat Daftar Atas Penghasilan Setiap Bulan Pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan total yang diterima dalam masa tahun pajak (satu tahun). Jika bukan seorang pegawai yang penghasilan per bulannya tetap, maka perlu membuat daftar atas penghasilan yang diterima tiap bulannya. Besaran penghasilan yang dihitung bukan hanya gaji pokok tapi juga tunjangan-tunjangan yang diterima. Dengan kata lain, harus menghitung penghasilan kotor selama satu tahun pajak. 2. Menghitung PTKP Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya penghasian kena pajak (PKP). Setiap orang memiliki hitungan PTKP yang berlainan karena 2 faktor utama berikut ini:  Besarnya penghasilan yang berbeda-beda setiap orang.  Besarnya tanggungan rumah tangga atau tanggungan keluarga. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: Per-16/PJ/2016, besarnya PTKP adalah:

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut SPT Tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Wajib Pajak Badan merupakan suatu badan usaha, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Dimana wajib pajak badan tersebut memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wajib pajak badan juga memiliki kewajiban subjektif serta mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Berikut ini apa dan siapa saja yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak Badan yaitu badan, joint operation (JO), bendahara dan penyelenggara kegiatan. Dalam perhitungan PPh, besaran PKP harus diketahui terlebih dahulu. Besar tarif PPh terbagi menjadi menjadi 5 golongan, yaitu :

1. Penghasilan Rp0 – Rp50.000.000 dikenakan tarif 5%
2. Penghasilan Rp50.000.000 – Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%
3. Penghasilan Rp250.000.000 – Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%
4. Penghasilan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000, dikenakan tarif 30%
5. Penghasilan di atas Rp5.000.000.000 (5 miliar rupiah) dikenakan tarif 35% B. Saran Berdasarkan dari makalah yang berhasil disusun, penulis bermaksud untuk memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga maupun peneliti selanjutnya. Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis merupakan sumber-sumber terpercaya yang merupakan lembaga negara. Penulis berharap bahwa lembaga tersebut dapat memberikan contoh perhitungan yang valid. Dengan perhitungan yang valid, dapat membantu masyarakat dan pembaca dapat mengetahui dengan mudah bagaimana perhitungan pajak.