Bultek 15 Aset Tetap Akrual, Assignments of Government & Non-Profit Accounting

Download Bultek 15 Aset Tetap Akrual and more Assignments Government & Non-Profit Accounting in PDF only on Docsity!

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

(KSAP)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 1 5 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual.

Jakarta, Oktober 2014

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak Ketua …………………

A.B. Triharta Wakil Ketua …………………

Sonny Loho Sekretaris …………………

Jan Hoesada Anggota …………………

Yuniar Yanuar Rasyid Anggota …………………

Dwi Martani Anggota …………………

Sumiyati Anggota …………………

Firmansyah N. Nazaroedin Anggota …………………

Hamdani Anggota …………………

iii

DAFTAR ISI

Halaman

10.2. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik – Dalam Lingkungan Entitas Pelaporan

10.3. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik – Di Luar Lingkungan Entitas Pelaporan

BAB XI PENGHENTIAN PENGGUNAAN DAN PELEPASAN ASET TETAP 60

11.1. Penghentian Penggunaan Aset Tetap 60 11.2. Pelepasan Aset Tetap 61 11.3. Aset Tetap Hilang 63

BAB XII REKLASIFIKASI DAN KOREKSI ASET TETAP 65

12.1. Reklasifikasi Aset Tetap 65 12.2. Koreksi Aset Tetap 66

BAB XIII ASET TETAP DI LUAR NEGERI 67

13.1. Pendahuluan 67 13.2. Pengakuan Aset Tetap di Luar Negeri 67 13.3. Pengukuran Aset Tetap di Luar Negeri 68 13.4. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap di Luar Negeri 68 13.5. Contoh Kasus 69

BAB XIV HUBUNGAN ANTARA BELANJA DAN PEROLEHAN ASET TETAP 70

14.1. Jenis Belanja 70 14.2. Sumber Belanja 73

vi

1 BAB I

2 PENDAHULUAN

4 1.1. Latar Belakang 5 Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan 6 keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, klasifikasi, pengukuran/penilaian, dan penyajian 7 serta pengungkapan aset tetap menjadi fokus akuntansi, karena aset tetap memiliki nilai yang 8 signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. 9 Akuntansi aset tetap telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 10 (PSAP) Nomor 07 (PSAP 07), dari Lampiran I PP 71 Tahun 2010. PSAP 07 tersebut 11 memberikan pedoman bagi pemerintah dalam melakukan pengakuan, pengklasifikasian, 12 pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap berdasarkan peristiwa ( events ) 13 yang terjadi, seperti perolehan aset tetap pertama kali, pemeliharaan aset tetap, pertukaran 14 aset tetap, perolehan aset dari hibah/donasi, dan penyusutan.

15 Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa 16 manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 17 dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Lebih lanjut, dalam Paragraf 7 , aset tetap 18 diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. 19 Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:

20 a. Tanah; 21 b. Peralatan dan Mesin; 22 c. Gedung dan Bangunan; 23 d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 24 e. Aset Tetap Lainnya; dan 25 f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

26 Namun demikian, pada saat penerapan PSAP 07 oleh pemerintah, masih terdapat 27 berbagai permasalahan, antara lain:

28 a. Bagaimana menentukan komponen biaya penunjang yang dapat dikapitalisasi sebagai nilai 29 aset tetap. Apakah honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium panitia pengadaan, 30 dan honorarium panitia pemeriksa, serta biaya lain yang sifatnya menunjang pelaksanaan 31 pengadaan dan/atau pembangunan aset tetap, dapat dikapitalisasi.

32 b. Apakah aset tetap yang dikuasai secara fisik namun bukti kepemilikannya tidak ada dapat 33 diakui sebagai aset tetap milik pemerintah, dan sebaliknya bagaimana dengan aset tetap 34 yang memiliki bukti kepemilikan yang sah namun dikuasai oleh pihak lain.

35 c. Bagaimana menentukan klasifikasi suatu aset tetap yang lokasinya melekat pada aset tetap 36 lain. Misalnya lift dan gedung, pagar dan gedung, gedung dan halaman parkir, gedung dan 37 taman, taman dan pagar, gedung kantor dan bangunan ibadah, apakah pencatatan dan 38 pengukurannya dipisahkan atau digabungkan.

1 BAB II

2 AKUNTANSI TANAH

4 2.1. Definisi Tanah 5 Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 Paragraf 0 8 adalah tanah yang 6 diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam 7 kondisi siap dipakai. 8 Lebih lanjut, PSAP 07 menyediakan pembahasan tersendiri mengenai akuntansi tanah, 9 yaitu pada Paragraf 6 1 sampai dengan 6 4 yang mengatur mengenai kepemilikan tanah dan 10 pengakuan tanah di luar negeri.

11

12 2.2. Klasifikasi Tanah

13 Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 14 dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan 15 gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, 16 tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Pengklasifikasian tanah ini bukan 17 keharusan, tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi yang diperlukan oleh entitas 18 bersangkutan. 19 20 2.3. Pengakuan Tanah 21 PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa: 22 Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan 23 nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus 24 dipenuhi kriteria sebagai berikut: 25 (a) Berwujud; 26 (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 27 (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 28 (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 29 (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 30 Berdasarkan hal tersebut, apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka tanah tersebut tidak 31 dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah. 32 Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada 33 pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, melainkan disajikan sebagai persediaan. 34 Misalnya, apabila Kementerian A mengadakan tanah yang di atasnya akan dibangun rumah 35 untuk rakyat miskin. Pada Neraca Kementerian A, tanah tersebut tidak disajikan sebagai aset 36 tetap tanah, namun disajikan sebagai persediaan.

1 Lebih lanjut PSAP 07 Paragraf 19 mengatur bahwa pengakuan aset tetap akan sangat 2 andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat 3 penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah 4 yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), 5 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL). Berdasarkan hal 6 tersebut, untuk contoh kasus di atas, Kementerian A tetap mengakui/mencatat tanah sebagai 7 persediaan sebelum terjadinya penyerahan hak kepemilikan atas tanah kepada rakyat miskin. 8 Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan 9 oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada 10 kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain 11 karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus- 12 kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, Buletin Teknis ini 13 memberikan pedoman sebagai berikut:

14 1. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau 15 digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai 16 aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam 17 Catatan atas Laporan Keuangan.

18 2. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak 19 lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada 20 neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan 21 Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

22 3. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan 23 oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca 24 entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai 25 dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau 26 menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam 27 Catatan atas Laporan Keuangan.

28 4. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

29 a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai 30 dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan 31 disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara 32 memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

33 b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah 34 tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan 35 disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara 36 memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

37 c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau 38 digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan 39 sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai 40 dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4

1 Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai 2 ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, 3 berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. 4 5 Tanah Wakaf 6 Tanah wakaf yang digunakan oleh instansi pemerintah tidak disajikan sebagai aset 7 tetap tanah pada neraca pemerintah karena Pemerintah tidak memiliki dan/atau tidak 8 menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada 9 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

10

11 2.4. Pengukuran Tanah

12 PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa:

13 Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan 14 menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap 15 didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

16 Selanjutnya, PSAP 07 Paragraf 30 menyatakan bahwa:

17 Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga 18 pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka 19 memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, 20 penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai 21 tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika 22 bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

23 Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk 24 dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja 25 perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

26 PSAP 07 Paragraf 62 lebih jauh menjelaskan bahwa tidak seperti institusi nonpemerintah, 27 pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah 28 yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang 29 dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah 30 perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas 31 tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan 32 prinsip-prinsip yang ada pada PSAP 07.

33 Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status 34 tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

35 Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan 36 pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

1 Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar 2 nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 5 8 , aset tetap 3 tanah tidak disusutkan. 4 5 2.5. Penyajian dan Pengungkapan Tanah 6 Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai 7 wajar pada saat Tanah diperoleh. Penyajian Aset Tetap – Tanah dalam neraca adalah sebagai 8 berikut: 9 PEMERINTAH ....

10 NERACA

11 PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X

12

Uraian 31 - 12 - 20X1 31 - 12 - 20X Aset .... Aset Tetap Tanah XXX XXX Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan .... .... Kewajiban Ekuitas 13

14 Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

15 a. Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat ( carrying amount ) Tanah.

16 b. Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai 17 satuan minimum kapitalisasi tanah.

18 c. Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

19 • Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);

20 • Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk 21 tanah;

22 • Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);

23 • Perubahan nilai, jika ada.

24 7

1 tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada Neraca dan 2 sebagai pendapatan-LO.

3 Contoh: 4 Pemda Kabupaten XY menerima hibah aset tanah dari warga yang diperuntukkan bagi 5 gedung sekolah dasar. Berdasarkan berita acara serah terima dan berita acara hibah, 6 SKPD yang menerima tanah tersebut adalah SKPD YX. Tanah tersebut diketahui 7 merupakan tanah warisan keluarga dan nilai wajar untuk tanah tersebut pada tanggal 8 penyerahan adalah Rp500.000.000. 9 Berdasarkan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemda bersangkutan aset hibah 10 tersebut hanya boleh diterima oleh Bupati selaku pimpinan tertinggi entitas pelaporan. 11 Selanjutnya, Bupati akan menyerahkan penguasaan dan pengelolan aset dimaksud 12 kepada satker SKPD YX yang secara struktural diberi tugas dan kewenangan untuk 13 mengelola aset dimaksud.

14 Dengan demikian, transaksi penerimaan hibah dimaksud akan dicatat dalam Jurnal 15 SKPKD selaku pusat pembukuan entitas pelaporan, dan SKPD YX selaku entitas 16 akuntansi.

17 Pada saat aset tetap hibah diterima oleh Bupati, maka Pemda akan membuat jurnal:

18

Tanggal Uraian Debet Kredit Aset Tetap - Tanah 500.000. Pendapatan Hibah-LO 500.000.

(Untuk mencatat perolehan Tanah dari hibah)

19

20 Ilustrasi jurnal atas transaksi pembelian Aset Tetap Tanah tersebut hanya merupakan 21 jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal dimaksud 22 dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas.

1 BAB III

2 AKUNTANSI PERALATAN DAN MESIN

5 3.1. Definisi Peralatan dan Mesin

6 Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 10, Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan 7 kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya 8 signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 9

10 3.2. Klasifikasi Peralatan dan Mesin

11 Peralatan dan Mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat 12 perkantoran, komputer, alat angkutan (darat, air, dan udara), alat komunikasi, alat kedokteran, 13 alat-alat berat, alat bengkel, alat olah raga, dan rambu-rambu.

14

15 3.3. Pengakuan Peralatan dan Mesin

16 PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa: 17 Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya 18 dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi 19 kriteria sebagai berikut: 20 (a) Berwujud; 21 (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 22 (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 23 (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 24 (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

25 Untuk itu, suatu aset diakui sebagai Peralatan dan Mesin jika memenuhi kriteria sebagaimana 26 dimaksud pada PSAP 07 Paragraf 15.

27 Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada 28 pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi 29 dikelompokkan pada aset persediaan. Misalkan Pemda Kabupaten AA melalui Dinas 30 Pendidikan mengadakan perlengkapan sekolah yang terdiri dari komputer sebanyak 100 unit. 31 Sumber pendanaan adalah APBD yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan 32 ketentuan penggunaan DAK pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk sekolah yang 33 dikelola oleh yayasan. Berdasarkan hal tersebut, komputer tersebut tidak dapat diakui sebagai 34 aset tetap peralatan dan mesin karena ditujukan untuk sekolah yang dikelola oleh yayasan. 35 Komputer tersebut disajikan dalam kelompok persediaan.

36 Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa 37 hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah

1 Pemerintah Pusat Tanggal Uraian Debet Kredit Aset Tetap – Peralatan dan Mesin XXX Pendapatan Hibah-LO XXX

(Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui hibah/donasi) 2 3 Pemerintah Daerah Tanggal Uraian Debet Kredit Aset Tetap - Peralatan dan Mesin XXX Pendapatan Hibah-LO XXX (Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui hibah/donasi) 4 5 Ilustrasi jurnal untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui kredit adalah sebagai 6 berikut:

7 Pemerintah Pusat Tanggal Uraian Debet Kredit Aset Tetap – Peralatan dan Mesin XXX Kewajiban XXX (Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui pembelian kredit) 8 9 Pemerintah Daerah Tanggal Uraian Debet Kredit Aset Tetap - Peralatan dan Mesin XXX Kewajiban XXX (Untuk mencatat perolehan Peralatan dan Mesin melalui pembelian kredit)

10

11 Ilustrasi jurnal atas transaksi pembelian Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersebut hanya 12 merupakan jurnal umum akuntansi. Masing-masing entitas dapat mengembangkan jurnal 13 dimaksud dalam sistem sesuai dengan karakteristik masing-masing entitas. 12

1 Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai 2 ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan nilai satuan minimum ini 3 dapat berbeda-beda pada pemerintah daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing- 4 masing. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum 5 kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin 6 sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka 7 neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin 8 tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

9 3.4. Pengukuran Peralatan dan Mesin

10 Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 20, Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila 11 penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai 12 aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Peralatan dan Mesin dinilai 13 dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya 14 perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan 15 untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain 16 meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya 17 untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

18

19 3.5. Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

20 PSAP 07 Paragraf 52 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya 21 perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya PSAP 07 Paragraf 22 58 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap 23 disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Dengan demikian, Peralatan 24 dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. 25 Metode penyusutan dijabarkan secara tersendiri dalam Buletin Teknis SAP tentang Akuntansi 26 Penyusutan.

27 Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Penyajian 28 Peralatan dan Mesin dalam Neraca adalah sebagai berikut:

29

30 PEMERINTAH ....

31 NERACA

32 PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X

Uraian 31 - 12 - 20X1 31 - 12 - 20X Aset .... .... .... Aset Tetap Tanah .... .... Peralatan dan Mesin XXX XXX Gedung dan Bangunan 13