Nama: Anisa Marisa
Kelas: 01S2HM001
ASAS KONKORDANSI
Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau
hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang
ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang
berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di
negeri Belanda.
Asas Konkordansi yang tertera dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling (โISโ) untuk orang
Eropa sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia.
Contoh perundang-undangan yang diberlakukan atas asas konkordansi adalah Burgerlijke
Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Wetboek van Koophandel (Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang).
Pengantar Hukum Indonesia (hal. 8) menjelaskan bahwa Asas Konkordansi yang tertera
dalam Pasal 131 Indische Staatsregeling (โISโ) untuk orang Eropa sudah berlaku semenjak
permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia.
Sejarah Asas Konkordansi
Ketika di negeri Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838 terbentuk perundang-undangan baru,
maka dalam 1839 di negeri Belanda oleh Raja diangkat sebuah panitia yang diketuai oleh Mr.
Scholten van Oud Haarlem untuk menyesuaikan kodifikasi (pembukuan hukum dalam suatu
himpunan undang-undang dalam materi yang sama) Belanda itu sehingga cocok buat โHindia
Belandaโ atau Indonesia saat itu. Panitia itu merencanakan:
a) Reglement op de Rechterlijke Organisatie = Peraturan tentang Organisasi Peradilan;
b) Algemene Bepalingen voor de Wetgeving = Ketentuan-ketentuan umum mengenai
perundang-undangan
c) Burgerlijke Wetboek = Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
d) Wetboek van Koophandel = Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
e) dan beberapa ketentuan mengenai kejahatan-kejahatan yang dilakukan lantaran
โfaillissementโ dan dalam keadaan nyata tidak mampu (โstaat van kennelijk
onvermogenโ), seperti juga pada โsurseanceโ pembayaran.
