Docsity
Docsity

Prepare for your exams
Prepare for your exams

Study with the several resources on Docsity


Earn points to download
Earn points to download

Earn points by helping other students or get them with a premium plan


Guidelines and tips
Guidelines and tips

asas hukum dan Yuridikasi, Summaries of Law

asas hukum dan Yuridikasi asas hukum dan Yuridikasi asas hukum dan Yuridikasi asas hukum dan Yuridikasi vasas hukum dan Yuridikasi asas hukum dan Yuridikasi asas hukum dan Yuridikasi asas hukum dan Yuridikasi

Typology: Summaries

2021/2022

Available from 04/02/2023

muh-rais
muh-rais 🇮🇩

1 document

1 / 2

Toggle sidebar

This page cannot be seen from the preview

Don't miss anything!

bg1
STRUKTUR DAN YURIDIKSI
Struktur organisasi Kejaksaan Agung di Indonesia terdiri dari:
1. Kejaksaan Agung: Kepala Kejaksaan Agung adalah Jaksa Agung yang
berada di puncak struktur organisasi Kejaksaan Agung. Jaksa Agung memegang
otoritas tertinggi dalam mengatur dan mengawasi pekerjaan Kejaksaan Agung.
2. Kejaksaan Tinggi: Kepala Kejaksaan Tinggi adalah Wakil Jaksa Agung.
Wakil Jaksa Agung membantu Jaksa Agung dalam mengawasi pekerjaan
Kejaksaan Tinggi dan memberikan saran kepada Jaksa Agung.
3. Kejaksaan Negeri: Kepala Kejaksaan Negeri adalah Jaksa Negeri. Jaksa
Negeri memimpin dan mengawasi pekerjaan Kejaksaan Negeri di wilayahnya.
4. Kejaksaan Daerah: Kepala Kejaksaan Daerah adalah Jaksa Daerah. Jaksa
Daerah memimpin dan mengawasi pekerjaan Kejaksaan Daerah di wilayahnya.
5. Kejaksaan Militer: Kepala Kejaksaan Militer adalah Jaksa Militer. Jaksa
Militer memimpin dan mengawasi pekerjaan Kejaksaan Militer di wilayahnya.
6. Kejaksaan Sektor: Kepala Kejaksaan Sektor adalah Jaksa Sektor. Jaksa
Sektor memimpin dan mengawasi pekerjaan Kejaksaan Sektor di wilayahnya.
Yurisdiksi Kejaksaan Agung di Indonesia
Yurisdiksi adalah hak asasi, wewenang, dan kekuasaan yang dimiliki oleh
suatu pemerintah untuk mengatur dan mengawasi semua aspek kehidupan di
wilayahnya. Di Indonesia, yurisdiksi Kejaksaan Agung adalah wewenang asli
yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengatur dan
mengawasi hukum dan peradilan di seluruh wilayah negara. Kejaksaan Agung
adalah badan hukum yang menangani semua masalah hukum dan mengawasi
pelaksanaan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kejaksaan Agung
terdiri dari Menteri Kehakiman, seorang Jaksa Agung, dan tiga Deputi Jaksa
Agung. Ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yurisdiksi Kejaksaan
Agung mencakup berbagai aspek hukum dan peradilan seperti pengadilan
pidana, pengadilan tata usaha negara, pengadilan di luar negeri, pengadilan hak
asasi manusia, pengadilan militer, dan masih banyak lagi. Kejaksaan Agung
bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan hukum di seluruh wilayah
Republik Indonesia.
pf2

Partial preview of the text

Download asas hukum dan Yuridikasi and more Summaries Law in PDF only on Docsity!

STRUKTUR DAN YURIDIKSI

Struktur organisasi Kejaksaan Agung di Indonesia terdiri dari:

  1. Kejaksaan Agung: Kepala Kejaksaan Agung adalah Jaksa Agung yang berada di puncak struktur organisasi Kejaksaan Agung. Jaksa Agung memegang otoritas tertinggi dalam mengatur dan mengawasi pekerjaan Kejaksaan Agung.
  2. Kejaksaan Tinggi: Kepala Kejaksaan Tinggi adalah Wakil Jaksa Agung. Wakil Jaksa Agung membantu Jaksa Agung dalam mengawasi pekerjaan Kejaksaan Tinggi dan memberikan saran kepada Jaksa Agung.
  3. Kejaksaan Negeri: Kepala Kejaksaan Negeri adalah Jaksa Negeri. Jaksa Negeri memimpin dan mengawasi pekerjaan Kejaksaan Negeri di wilayahnya.
  4. Kejaksaan Daerah: Kepala Kejaksaan Daerah adalah Jaksa Daerah. Jaksa Daerah memimpin dan mengawasi pekerjaan Kejaksaan Daerah di wilayahnya.
  5. Kejaksaan Militer: Kepala Kejaksaan Militer adalah Jaksa Militer. Jaksa Militer memimpin dan mengawasi pekerjaan Kejaksaan Militer di wilayahnya.
  6. Kejaksaan Sektor: Kepala Kejaksaan Sektor adalah Jaksa Sektor. Jaksa Sektor memimpin dan mengawasi pekerjaan Kejaksaan Sektor di wilayahnya. Yurisdiksi Kejaksaan Agung di Indonesia Yurisdiksi adalah hak asasi, wewenang, dan kekuasaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah untuk mengatur dan mengawasi semua aspek kehidupan di wilayahnya. Di Indonesia, yurisdiksi Kejaksaan Agung adalah wewenang asli yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengatur dan mengawasi hukum dan peradilan di seluruh wilayah negara. Kejaksaan Agung adalah badan hukum yang menangani semua masalah hukum dan mengawasi pelaksanaan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kejaksaan Agung terdiri dari Menteri Kehakiman, seorang Jaksa Agung, dan tiga Deputi Jaksa Agung. Ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Yurisdiksi Kejaksaan Agung mencakup berbagai aspek hukum dan peradilan seperti pengadilan pidana, pengadilan tata usaha negara, pengadilan di luar negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, dan masih banyak lagi. Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kejaksaan Agung juga memiliki wewenang untuk mengontrol dan mengawasi seluruh aktivitas pengadilan di seluruh wilayah negara. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum yang berlaku di negara ini telah dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Kejaksaan Agung juga memiliki wewenang untuk mengontrol dan menyelidiki kasus-kasus yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kasus-kasus yang terjadi. Selain itu, Kejaksaan Agung juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus hukum mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan wajar. Kejaksaan Agung juga memiliki wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara ini. Kejaksaan Agung juga memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pengawasan dan pengawalan atas hak asasi manusia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kejaksaan Agung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia tidak dilanggar oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus hukum. Yurisdiksi Kejaksaan Agung di Indonesia sangat luas, dan hal ini memastikan bahwa semua masalah hukum dan peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia dapat diatasi dengan efektif. Selain itu, yurisdiksi ini juga memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati di seluruh wilayah Republik Indonesia.